Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen untuk terus meningkatkan standar keselamatan pelayaran, khususnya pelayaran rakyat. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terus mendorong seluruh stakholder pelayaran untuk meningkatkan keselamatan pelayaran rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Maluku menjadi provinsi pertama untuk mengimplementasikan upaya peningkatan kualitas pelayaran rakyat.
Memperingati Hari Pers Nasional (HPN) pada Kamis (9/2), Presiden Jokowi bersama jajaran Menteri Kabinet Kerja datang ke kota Ambon yang pada tahun ini menjadi tuan rumah perhelatan HPN. Kementerian Perhubungan menggunakan momentum tersebut untuk melakukan upaya peningkatan keselamatan pelayaran rakyat khususnya di Provinsi Maluku, yang merupakan daerah kepulauan yang luas lautnya lebih besar daripada daratannya.
Komitmen peningkatan keselamatan tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan kepada Pemerintah Provinsi Maluku, yang penyerahannya secara simbolis dilakukan oleh Menhub Budi Karya Sumadi kepada para penerima bantuan pada Acara Puncak HPN 2017, di Lapangan Polda Maluku, kota Ambon yang disaksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.
Presiden Jokowi memberikan arahan bahwa kini laut menjadi kebutuhan utama masyarakat Indonesia, bukan kebutuhan sekunder. Untuk itu, perlu diperhatikan lebih detail mengenai kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk mendukung potensi laut di Indonesia.
Dalam laporannya kepada Presiden saat meninjau dua kapal penyeberangan bantuan Kemenhub di Pelabuhan Ambon, Menhub Budi menyampaikan bahwa untuk peningkatan keselamatan pelayaran rakyat, diberikan bantuan sebanyak 1.600 buah life jacket yang disumbangkan oleh PT. pelndo IV dan INSA untuk diserahkan kepada kapal-kapal rakyat yang beroperasi di provinsi Maluku, sebagai bentuk pembinaan Pelayaran Rakyat.
Menhub Budi mengatakan bahwa life jacket wajib digunakan saat berlayar menggunakan kapal rakyat.
Selain itu, Menhub juga melaporkan, bahwa Kemenhub juga memberikan bantuan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pelayaran juga diberikan kepada 1000 pemuda dan Pemudi Maluku melakui Diklat Vokasi di bidang pelayaran.
Menhub Budi menuturkan, selama ini keahlian yang dimiliki anak buah kapal di pelayaran rakyat, hanya mengandalkan kemampuan otodidak yang didapat dalam kesehariaannya berlayar.
Sebanyak 1000 pemuda dan pemudi Maluku, yang memiliki pendidikan minimal SLTP, masih sehat, dan bersemangat bekerja di bidang pelayaran, akan diikutkan Diklat Vokasi pelayaran. Penyelenggaraan program Diklat Pemberdayaan Masyarakat tersebut, dilakukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenhub, bekerjasama dengan Universitas Pattimura dan Pemerintah Provinsi Maluku. Diklat yang dilakukan secara gratis ini, menyasar masyarakat yang kurang mampu dan putus sekolah.
Ke-1000 siswa tersebut, akan mengikuti Diklat Vokasi di sekolah Perhubungan yaitu di PIP Makassar dan BP2IP Barombong selama kurang lebih 15 hari. Mereka akan mendapatkan tiga sertifikat yaitu, Basic Safety Training, Security Awareness Training, Advance Fire Fighting, dan ditambah dengan buku pelaut. Dengan modal sertifikat dan buku pelaut tersebut, mereka bisa langsung bekerja di kapal sebagai anak buah kapal (ABK). Selanjutnya, mereka bisa melanjutkan pendidikan lagi untuk meningkatkan ratingnya.
Saat ini, pada tahap I telah terjaring 240 siswa diklat vokasi yang akan mengikuti diklat di PIP Makassar sebanyak 120 siswa, dan di BP2IP Barombong sebanyak 120 siswa.
“Diharapkan setelah mengikuti diklat singkat, mereka telah memiliki keahlian dasar di bidang pelayaran, untuk memastikan aspek keselamatan, keamanan dan pelayanan kapal berjalan dengan baik. Sehingga tidak banyak lagi kecelakaan akibat kelalaian prosedur,” ungkapnya.
Lebih lanjut dalam laporannya, Menhub mengatakan pada tahun 2017 ini, Kemenhub juga telah menganggarkan sebesar 200 Milyar Rupiah membangun 100 kapal rakyat berbobot 35 GT, dengan spesifikasi yang disesuaikan dengan kondisi perairan di Indonesia dan sesuai standar keselamatan dan keamanan pelayaran.
Dalam waktu dekat ini, sebanyak 10 unit kapal rakyat yang pembangunannya juga dilakukan di Maluku, akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Maluku untuk dioperasikan.
Menhub Budi juga mengungkapkan telah berkomitmen untuk menyempurnakan peraturan terkait pelayaran rakyat, yang diatur dalam aturan Standar Kapal Non Konvensi / Non Convention Vessel Standard (NCVS). Penyempurnaan yang dilakukan salah satunya terkait aturan pengawasan, bahwa kapal-kapal rakyat di bawah 35 GT pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Setempat. Sementara, Kemenhub akan melakukan supervisi kepada pemerintah daerah selaku pengawas, dengan cara pemberian bimbingan teknis, penyuluhan, dan bantuan lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengawasan.
Tingkatkan Konektivitas
Disamping memberikan bantuan untuk peningkatan keselamatan pelayaran rakyat, Kemenhub juga memberikan bantuan untuk meningkatkan konektivitas dan kualitas pelayanan transportasi di Maluku, yaitu berupa dua buah Kapal Penyeberangan, KMP Tanjung Sole dan KMP Lelemuku.
Dua kapal RO-RO 500 GT berkapasitas masing-masing 148 orang dan 19 unit kendaraan tersebut akan digunakan untuk melayani rute perintis di Maluku untuk lintas Namlea-Waisela dan lintas Saumlaki-Adaut-Letwurung.
Selain kapal penyeberangan, juga diserahkan bantuan sebanyak 16 unit Bus. Bus tersebut diserahterimakan dan akan dioperasikan oleh Pemerintah kota/kabupaten dan Pemerintah Provinsi Maluku.
Selain meningkatkan konektivitas angkutan penumpang, peningkatan konektivitas angkutan barang melalui transportasi laut di Provinsi Maluku dan sekitarnya juga terus dilakukan melalui pengembangan program Tol Laut dan Rumah Kita.
Ada dua trayek tol laut baru yang akan segera beroperasi pada Maret 2017, yaitu Trayek TI Tol Laut dengan rute, Tanjung Perak – Wanci – Namlea – Wanci – Tanjung Perak. Dan trayek T9 Tol Laut dengan rute, Tanjung Perak – Kisar (Wonreli) – Namrole – Kisar (Wonreli) – Tanjung Perak.
Kedua trayek tersebut merupakan pembaharuan dari trayek tol laut yang sudah beroperasi sebelumnya, dengan rute perjalanan yang lebih singkat dan efisien sehingga diharapkan dapat lebih efektif menghilangkan disparitas harga barang di Provinsi Maluku dan sekitarnya.
Pada tahun 2016 lalu, trayek tol laut berhasil menurunkan harga-harga barang di daerah Maluku. Paling tinggi penurunan harga terjadi di Namlea dengan rata-rata penurunan harga barang kebutuhan pokok dan penting seperti, beras, bawang merah, gula, daging ayam, tripleks dan semen sebesar 25 persen.
Tidak hanya melalui pembaruan trayek tol laut, untuk mendukung upaya menghilangkan disparitas harga tersebut, Menhub Budi juga telah menginisiasi program bernama “Rumah Kita”, yaitu tempat pengumpul atau penampungan untuk mengelola barang logistik.
Rumah Kita berfungsi menerima barang-barang yang baru datang dari kapal untuk sebagian didistribusikan ke berbagai daerah sekitar. Selain itu, juga berfungsi sebagai tempat menampung barang-barang dari daerah sekitar, untuk kemudian dibawa ke kapal, menuju ke tujuan awal kapal, misalnya ke Jakarta atau Surabaya.
Untuk wilayah Maluku, lokasi Rumah Kita akan ditempatkan di daerah Namlea. Daerah ini akan menjadi pusat logistik di provinsi Maluku dan sekitarnya. Rumah Kita di Namlea akan beroperasi bersamaan dengan pengoperasian dua trayek tol laut baru T1 dan T9 dan akan dikelola oleh BUMN.
Dengan trayek baru tol laut dan Rumah Kita, diharapkan harga barang dapat terus turun sehingga dapat menghilangkan disparitas harga barang antara wilayah barat dengan wilayah timur Indonesia. (hum/**)
