Presiden Joko Widodo mendukung upaya Pelindo IV melakukan ekspor langsung dari Indonesia Timur, khususnya dari Pelabuhan Ambon, Maluku ke negara tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyatakat di wilayah ini.
Hal itu diungkapkan Jokowi usai mendengarkan pemaparan dari Direktur Utama PT Pelindo IV (Persero) Doso Agung, saat berkunjung ke Terminal Penumpang Pelabuhan Ambon untuk meresmikan penggunaan kapal penyeberangan Ferry Ro-Ro 500GT KMP Lelemuku dan KMP Tanjung Sole, serta menyerahkan bantuan life jacket kepada masyarakat pengguna transportasi laut tradisional di Maluku, Kamis (9/2).
Kepada Presiden Jokowi, Doso Agung juga melaporkan bahwa sehari sebelumnya pihaknya dan Pemprov Maluku telah menjalin kerjasama atau menandatangani nota kesepahaman untuk ekspor langsung atau direct export dari Pelabuhan Ambon, disaksikan langsung Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut B. Panjaitan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Dalam penjelasannya, dia mengatakan ekspor langsung merupakan upaya membangun dan meningkatkan sinergi antara Perseroan dan Pemprov Maluku, khususnya untuk mendukung kelancaran distribusi logistik atau barang kebutuhan masyarakat.
“Dengan ekspor langsung, maka barang tidak perlu lagi diangkut ke Surabaya atau Tanjung Priok Jakarta lalu dipindahkan ke kapal lainnya sehingga efisiensi biaya,” katanya.
Selama ini menurutnya, kalau ke Surabaya atau Tanjung Priok berarti dua kali turun naik kapal dan akan kena biaya pemindahan. Tapi dengan ekspor langsung maka komoditas yang mau di ekspor bisa langsung sekali jalan ke negara tujuan, sehingga keuntungan yang didapat pengrajin atau pengusaha meningkat.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang juga menerima laporan dari Dirut Pelindo IV menyambut baik rencana ekspor langsung itu. Apalagi selama ini untuk komoditas ikan, Ambon cukup terkenal sampai ke manca negara.
“Pemerintah selain meningkatkan konektivitas angkutan penumpang, juga konektivitas angkutan barang melalui transportasi laut yang murah di Maluku dan sekitarnya, di antaranya dengan tol laut yang tidak terpisahkan dengan ekspor maupun impor langsung,” ujarnya.
Sementara itu, untuk melaksanakan program tersebut [tol laut] pemerintah juga tengah membangun “Rumah Kita” yang merupakan wadah atau tempat penampungan, pengepul barang-barang yang akan diangkut. Sehingga tidak ada lagi keluhan dari pelayaran yang datang membawa muatan dan kembalinya tidak ada muatan atau sepi hingga menderita kerugian.
“Dengan adanya “Rumah Kita” maka stok barang yang akan diangkut selalu tersedia, sehingga kapal akan terus ada muatannya. Jika ini [Rumah Kita] berjalan baik, akan menghilangkan disparitas harga barang antara wilayah Barat dengan wilayah Timur Indonesia”. (humpl4/**)