Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan (IMATAP), Kemenperin Mahardi Tunggul Wicaksono resmi membuka acara Awareness Safety Leadership Penerapan SMK3 Pada Industri Galangan Kapal, bertempat di Gedung Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Selasa (25/11/2025).
Dalam sambutannya, Tunggul menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai bagian dari rangkaian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di industri galangan kapal.
Tunggul juga mengatakan, industri perkapalan merupakan industri strategis yang mempunyai peran vital bagi perekonomian nasional. “Industri perkapalan yang padat karya, padat modal dan padat teknologi memerlukan penanganan dan perhatian yang serius dari pemerintah agar mampu berkembang dan memiliki daya saing. Bagi Indonesia sektor maritim bukan hanya berfungsi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, namun lebih dari itu, sebagai simbol kekuatan dan kedaulatan negara,” katanya.
Menurut dia, sektor ini memiliki peran untuk menyatukan wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, ungkapnya, industri galangan kapal sebagai manifestasi dari cita-cita tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat besar agar kepentingan negara dalam rangka mewujudkan konektivitas antar wilayah melalui penguatan sarana transportasi laut dapat terwujud.
Saat ini, ujar Tunggul, ada 342 industri galangan kapal tersebar di 29 provinsi dengan kapasitas terbesar mencapai 300.000 DWT, serta mampu menyerap 46.000 tenaga kerja.
Tunggul juga menyampaikan jika industri galangan kapal nasional telah mampu membangun berbagai jenis kapal, seperti kapal niaga, kapal penumpang, kapal perang. “Dan itu didukung oleh 127 perusahaan komponen kapal bersertifikasi marine class. Upaya peningkatan daya saing juga terus berjalan, sejalan dengan sudah diterbitkannya 560 sertifikat TKDN, dengan tingkat kandungan lokal antara 10,24% hingga 81,35%,” jelasnya.
Dia juga menjelaskan bahwa penerapan SMK3 di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Pemerintah no. 50 tahun 2012, yang mewajibkan setiap perusahaan menerapkan SMK3 apabila mempekerjakan sedikitnya 100 pekerja atau memiliki tingkat potensi bahaya tinggi.
“Kewajiban penerapan SMK3 itu menjadi sangat relevan bagi industri galangan kapal yang memiliki karakteristik pekerjaan kompleks dan tingkat resiko yang tinggi. Misalnya pekerjaan diruang terbatas, pekerjaan di ketinggian, penggunaan bahan kimia, merupakan kegiatan harian yang membutuhkan pengendalian resiko yang kuat dan konsisten,” katanya.
Tunggul mengatakan, dari survey Iperindo terhadap 98 perusahaan, terdiri dari 76 galangan kapal dan 22 industri penunjang, pemerintah melihat perkembangan yang menggembirakan. “Mayoritas perusahaan sudah sudah menerapkan SMK3, baik secara penuh maupun sebagian. Tapi masih sekitar 27% perusahaan belum menerapkan SMK3. Karena itu sosialisasi masih diperlukan, terutama galangan kapal yang termasuk kategori berpotensi bahaya tinggi sesuai PP 50/2012,” ungkap Tunggul.
Dia menambahkan bahwa dari diskusi dengan industri galangan sepanjang 2024, terdapat sejumlah tantangan utama dalam penerapan SMK3, antara lain kurangnya pemahaman pekerja terkait K3, belum optimalnya pendampingan teknis. “Keberhasilan implementasi SMK3 perlu dukungan kuat dari top management dan konsistensi suruh unit organisasi,” ujarnya.
Tunggul berharap melalui bimbingan teknis SMK3 ini, pihaknya ingin mendorong perusahaan galangan kapal untuk menerapkan SMK3 secara lebih terstruktur dan terukur, termasuk memahami dan Memenuhi 64 kriteria SMK3 sesuai PP 50/2012.
Tunggul menyampaikan apresiasi kepada PT BKI, DPP Iperindo, Kementerian Ketenagakerjaan, serta seluruh perusahaan galangan kapal dan perusahaan penunjang yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. “Kolaborasi dan dan komitmen seluruh pihak sangat diperlukan untuk membangun industri galangan kapal yang semakin aman, produktif, dan berdaya saing. Matilah kegiatan ini kita jadikan sebagai momentum memperkuat safety culture di industri galangan kapal, demi terciptanya operasional yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan,” ujar Tunggul.
Sementara itu, Bambang Haryo Sukartono, dewan pembina Iperindo, dalam arahannya berharap agar para pekerja galangan kapal di seluruh Indonesia tak mengalami kecelakaan kerja. “Sebab, jika ada kecelakaan kerja maka nama dari perusahaan industri galangan kapal menjadi kurang baik,” katanya.
Menurut anggota komisi VII DPR RI dari Gerindra ini dengan adanya kegiatan SMK3 ini, bisa memberikan manfaat bagi semua pihak.
Sebelumnya Ketua Umum DPP Iperindo Anita Puji Utami dalam sambutannya mengungkapkan terimakasihnya atas kerjasama Iperindo, IDSurvey BKI, Kementerian Perindustrian, dan Kemenaker.
“Terimakasih atas kerjasama ini, terutama BKI yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ini,” katanya.
Anita juga mengatakan bahwa sistem manajemen K3 wajib diterapkan di semua perusahaan galangan kapal, hal itu untuk menjaga keselamatan kerja.
“K3 butuh banyak hal, baik alat dan fasilitas lainnya dan ini butuh komitmen, demi keselamatan kerja,” katanya.
Kegiatan dilanjutkan dengan talk show yang menghadirkan narasumber antara lain pakar kemaritiman Rudianto, ketua umum Iperindo Anita Puji Utami, Ir. Sugiarto, S.C, M.S, direktur operasional PT Kualifikasi Indonesia, R Benny Susanto, direktur utama BKI, serta Dr. Sudi Astono, koordinator bidang SMK3 Kemenaker. (***)
