Indonesia National Shipowners Association (INSA) Pangkal Pinang, Bangka bersama Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Bangka, dan pengguna jasa pelabuhan minta pemerintah segera melakukan pengerukan alur pelayaran ke dan dari pelabuhan Pangkal Balam, propinsi Bangka Belitung.
Hal itu diungkapkan Ketua DPC INSA Bangka Belitung Eko Supriyadi, dan Heri Aryanto (ketua DPC APBMI Bangka), serta Darmawati (Kepala Cabang Pelayaran Bukit Merapin Bangka) kepada Ocean Week, di Pangkal Pinang, Rabu (21/10).
“INSA Babel menuntut perbaikan terhadap kondisi alur pelayaran dan pelayanan Pelabuhan Pangkal balam sebagai urat nadi perekonomian dan distribusi logistik di Pulau Bangka, segera dilakukan,” ujarnya.
Tuntutan sama pun diungkapkan Heri dan Darmawati. “Kami minta pemerintah secepatnya melakukan pengerukan, terutama di area Gosong, sudah sekitar 12 tahun lebih alur tak lagi dikeruk, kami sering dapat komplain dari pemilik barang, katanya bongkar muatnya lamban. Bukan begitu,,karena kapal mengantre, berdampak pada muatan yang dibongkar pun jadi terlambat,” kata Heri.
Sedangkan Darmawati menyatakan, kapal nya sering harus menunggu air pasang untuk bisa masuk maupun keluar pelabuhan. “Di Pangkal Balam, kegiatan kapal paling dalam sehari semalam hanya 8 jam yang efektif, karena pas pasang air,” katanya.
Eko Supriyadi menegaskan, bahwa ada beberapa tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah. Pertama mengenai kondisi alur pelayaran. “Alur pelayaran yang aman, memadai, dan terpelihara menjadi kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjamin keselamatan dan kelancaran kegiatan pelayaran. Kondisi kedalaman alur, sedimentasi, serta kecukupan kedalaman kolam pelabuhan harus segera ditangani secara serius, terencana, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Menurut Eko, kapal yang masuk dan keluar pelabuhan harus dapat beroperasi dengan kepastian berdasarkan data kedalaman alur, kondisi pasang surut, sarat kapal, dan standar keselamatan yang jelas. Tidak boleh ada lagi ketidakpastian yang menyebabkan waktu tunggu semakin panjang, biaya operasional meningkat, dan distribusi barang terhambat.
“Karena itu, kami menuntut dilaksanakannya evaluasi teknis secara berkala, survei kedalaman atau batimetri yang akurat, serta penyusunan dan pelaksanaan rencana pemeliharaan alur yang terukur, transparan, dan berkelanjutan,” karanya.
Selain itu, INSA Bangka juga menuntut mengenai pelayanan dan fasilitas pelabuhan.
Kata Eko, Pelabuhan bukan sekadar tempat kapal bersandar dan melakukan bongkar muat. Pelabuhan merupakan bagian strategis dari rantai logistik yang secara langsung menentukan efisiensi biaya, kelancaran perdagangan, dan daya saing daerah.
Kapasitas tambatan, kolam pelabuhan, fasilitas bongkar muat, serta sistem pelayanan harus segera ditingkatkan sesuai kebutuhan pengguna jasa dan perkembangan aktivitas perdagangan.
“Peningkatan tersebut tidak boleh ditunda karena setiap keterlambatan berdampak langsung terhadap biaya logistik dan perekonomian masyarakat.
Koordinasi antara regulator, operator pelabuhan, instansi terkait, dan perusahaan pelayaran harus diperkuat melalui mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami membutuhkan pelayanan yang transparan, efisien, terukur, cepat, serta berorientasi pada keselamatan dan kepentingan bersama,” ungkap Eko.
Ketua DPC INSA Bangka juga menyampaikan tuntutan lainnya yakni mengenai dampak terhadap perekonomian daerah. Sebab, jika kapal harus menunggu lebih lama akibat keterbatasan alur, kondisi pasang surut, atau keterbatasan fasilitas, konsekuensinya sangat nyata terhadap biaya kapal, biaya operasional, jadwal pengiriman, dan rantai distribusi barang.
“Persoalan ini bukan hanya urusan perusahaan pelayaran. Dampaknya dirasakan langsung oleh pelaku usaha, pedagang, industri, dan masyarakat sebagai pengguna akhir barang dan jasa. Setiap hambatan di pelabuhan berpotensi meningkatkan harga, mengurangi daya saing, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, pembenahan alur dan pelabuhan harus ditetapkan sebagai prioritas pembangunan sekaligus investasi strategis bagi perekonomian Bangka Belitung. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus memastikan tersedianya anggaran, target waktu, serta indikator keberhasilan yang jelas,” ucapnya panjang lebar.
INSA Bangka, katanya, mendorong langkah nyata dan terukur. Artinya, INSA menuntut adanya evaluasi bersama terhadap kondisi alur pelayaran, pelaksanaan survei teknis secara berkala, penyusunan prioritas pengerukan berdasarkan data yang dapat diverifikasi, peningkatan fasilitas pelabuhan, serta penyampaian informasi kedalaman dan kondisi pasang surut secara akurat, cepat, dan terbuka kepada seluruh pengguna jasa.
“Kami juga mendorong pembentukan forum komunikasi rutin antara pemerintah, regulator, operator pelabuhan, INSA, dan seluruh pemangku kepentingan. Forum tersebut harus memiliki agenda, jadwal, tindak lanjut, serta mekanisme evaluasi yang jelas, bukan sekadar menjadi ruang diskusi tanpa keputusan dan penyelesaian konkret. Kami menegaskan bahwa setiap pihak harus menjalankan tanggung jawabnya secara profesional, transparan, dan terukur. Yang kami dorong bukan mencari siapa yang salah, melainkan memastikan setiap persoalan segera diidentifikasi, diputuskan solusinya, dan dilaksanakan,” katanya.
Pendangkalan Sebagai Kendala
Sementara itu, GM Pelindo Pangkal Balam Teuku Kamil Samsura membenarkan bahwa pendangkalan alur pelayaran menjadi kendala di pelabuhan Pangkal Balam. “Itu salah satu kendala yang ada disini, sehingga waktu keluar masuk kapal terbatas, menunggu pasang air tinggi,” katanya saat dikonfirmasi Ocean Week, kemarin.
Dia pun mengakui jika alur pelayaran di area Gosong banyak dikeluhkan pelayaran. “Kami juga sudah usulkan agar dapat dilakukan pengerukan, tapi keputusannya kan ada di pemerintah,” ujarnya.
Tengku juga membenarkan kalau operasional kapal di Pangkal Balam berkisar 6-8 jam, karena tergantung pada pasang surut air.
Namun demikian, aktivitas di pelabuhan ini tetap tinggi. Sebagai contoh, tahun 2025 lalu throughput kargo umum mencapai 1,5 juta ton M3, sedangkan petikemas tercatat 68.600 TEUs, dan kunjungan kapal ada 2600 call.
“Pada semester 1 tahun 2026, throughput petikemas sudah mencapai 35.000 TEUs, dan 1300 call,” ungkap Tengku.
Tengku menyadari kalau pengguna jasa, terutama pelayaran mengeluhkan kapal harus menunggu untuk sandar. “Tapi kami terus berupaya dengan pihak KSOP untuk mengoptimalkan operasional, sehingga problem bisa terminimalisir,” tegasnya.
Menjawab keluhan dari APBMI tentang keterlambatan bongkar muat, akibat lamanya kapal masuk, Tengku menyatakan pihaknya berupaya untuk memaksimalkan peralatan yang ada untuk memperbaiki produktivitas bongkar muat.
Oleh sebab itu, Tengku selalu berkoordinasi dengan semua stakeholder terkait di Pangkal Pinang, untuk kelancaran dan keselamatan semua kegiatan di pelabuhan Pangkal Balam.
“Harapan kami, semua kegiatan di pelabuhan ini bisa sesuai dengan yang diinginkan para pengguna jasa. Dan kami akan terus berupaya memberikan yang terbaik buat semua pengguna jasa,” katanya.
Seperti diketahui, Ocean Week pada hari Rabu (20/10) mendapat kesempatan melihat langsung kegiatan di pelabuhan Pangkal Balam.
Hari itu, udara cukup panas, tapi kapal CPO yang sandar di dermaga curah cair dan curah kering tetap melakukan aktivitasnya memuat minyak sawit untuk dibawa ke Bojonegara Banten.
Di sebelahnya tampak pula satu kapal sedang memuat cangkang. Sejumlah truk lalu lalang untuk mengisi cangkang ke dalam tongkang.
Sementara di dermaga Multipurpose, bongkar petikemas dari kapal milik pelayaran BJL berjalan dengan cepat.
Kapal-kapal muatan petikemas tersebut rutin dari pelabuhan Sunda Kelapa tujuan Pangkal Balam (PP). Bahkan kapal yang ditangani oleh Ketua INSA Pangkal Pinang tak kurang dari 8 kapal per bulan.
“Kami berharap peralatan bongkar muat untuk petikemas bisa ditambah, karena kegiatan menggunakan petikemas semakin tumbuh disini,” kata Eko Supriyadi. (**)
