Rencana dibangunnya Pelabuhan Patimban untuk menangani kegiatan ekspor-impor penunjang otomotif, tidak dianggapnya sebagai pesaing bagi PT Ikatan Kendaraan Terminal (IKT), melainkan justru IKT ingin masuk kesana, turut menjadi salah satu operator terminal tersebut.
“Kami tidak pernah beranggapan Patimban sebagai saingan IKT, justru kami ingin juga masuk kesana, bersinergi untuk bisa menjadi salah satu operator, karena apa yang ditangani disana (Patimban-red) dengan disini (IKT-red) sama yakni kebutuhan penunjang industri otomotif,” kata Dirut PT IKT Chiefy Adi K menjawab Ocean Week, Selasa (8/8) di Kantornya mengenai bagaimana mengantisipasi terhadap rencana pembangunan pelabuhan Patimban, di Kerawang Jabar yang ditargetkan 2019 sudah beroperasi.
Menurut Chiefy, apa yang Ocean Week tanyakan sama persis dengan yang ditayakan oleh tim di kementerian BUMN saat fit and proper test. “Saat proper test di Kementerian BUMN, saya juga dimintai tanggapan yang sama yaitu bagaimana antisipasi jika pelabuhan Patimban ada,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menceritakan, bahwa Presiden Joko Widodo telah memanggilnya bersama menteri-menteri terkait mempertanyakan mengenai pembangunan infrastruktur. Presiden Jokowi menginstruksikan agar koordinasi dengan mitra bisnis dilakukan lebih intensif.
“Presiden ingin suatu percepatan bagi semua proyek-proyek yang ada,” kata Menhub seusai rapat tertutup dengan presiden, Selasa (8/8) di Istana Kepresidenan. Menhub Budi juga mengatakan, Pelabuhan Patimban menjadi salah satu sorotan dalam rapat tertutup itu. Presiden, ungkap Menhub, minta dan ingin agar proses-prosesnya lebih dipermudah dan realisasinya dipercepat.
Saat ini, ucap Budi, masih ada beberapa poin pembahasan dengan JICA yang masih belum tuntas. “Poin pembahasan sebagian besar ada di hal-hal yang sifatnya administratif. Misalnya, JICA masih belum menunjuk operator Pelabuhan Patimban. Sementara pemerintah telah menunjuk Pelindo II sebagai operator pelabuhan,” tutur Budi.
Penunjukan operator dari kedua belah pihak, jelas Menhub, berkaitan dengan pengerjaan pelabuhan yang dilakukan dalam bentuk konsorsium. Selain itu, Budi menilai, JICA memiliki tahapan-tahapan waktu pengerjaan (time frame) yang cukup panjang karena dipengaruhi oleh prosedur-prosedur tertentu, baik yang berkaitan dengan governance maupun internal perusahaan.
Pemerintah Indonesia tengah mendorong agar JICA bisa menyegerakan tahapan-tahapan waktu pengerjaan itu. Negosiasi antara pemerintah dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) terkait pembiayaan proyek infrastruktur masih terus dilakukan. “Ada keinginan dari pemerintah agar proyek-proyek infrastruktur bisa segera rampung, namun sejumlah syarat agar pembiayaannya bisa cair perlu dilakukan terlebih dulu. Salah satu proyek yang rencananya didanai oleh JICA adalah Pelabuhan Patimban di Subang,” ungkap Menhub Budi Karya. (***)
