Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan rasa senang dan bangga atas pencapaian Kementerian Perhubungan. “Saya bangga beberapa KPI (Key Performance Indicator) yang saya minta dari teman-teman dilakukan dengan baik. Dengan tercapainya KPI ini, daya saing Indonesia akan meningkat,” ujar Menhub dalam acara Coffee Morning Bersama Media di Jakarta, Selasa (11/4).
KPI yang dimaksud oleh Menhub terkait dengan 2 (dua) hal, yakni pertama, kapal besar berkapasitas 8500 TEUs bisa sandar di Pelabuhan Tanjung Priok. Kedua, launching pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura.
Seperti diketahui, kapal besar berkapasitas 8500 TEUs untuk pertama kalinya sandar di Pelabuhan Tanjung Priok pada Minggu (9/4). Kehadiran kapal kontainer tersebut merupakan hasil kerjasama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC dengan perusahaan pelayaran asal Perancis, Compagnie Maritime d’Affretement – Compagnie Generali Maritime (CMA-CGM). Menhub dengan kapten kapal CMA CGM Titus di JICT. (ist)
“Ini bukan ujug-ujug Pelindo II bisa mendatangkan CMA-CGM dari Perancis. Keinginan kita menjadikan Tanjung Priok menjadi hub Internasional, kita mulai dengan menurunkan dwelling time. Setelah itu penurunan biaya transhipment dari USD 85 menjadi USD 35. Selain itu, saya minta kepada Syahbandar untuk bekerjasama dengan operator, kalau sampai ada aduan dia tidak akur dengan operator, maka dia harus pindah, sampai akhirnya kini tidak ada masalah lagi,” jelas Menhub.
Saat ini, CMA-CGM membuka service baru, yakni Java South East Asia Express Services/ Java SEA Express Services/ JAX Services. Service ini akan melayani rute Pelabuhan Tanjung Priok ke West Coast (LA & Oakland) Amerika Serikat dengan menggunakan kapal berkapasitas 8.500 TEUs. First Call JAX Services dilakukan pada 9 April, sedangkan second call akan dilakukan pada 23 April mendatang. Pada saat tersebut Menhub berencana mengundang Presiden Joko Widodo untuk melihat keberangkatan JAX Services tersebut.
Agar kapal-kapal besar lebih tertarik untuk datang ke Pelabuhan Tanjung Priok, Menhub juga meminta Dirjen Perhubungan Laut untuk menurunkan harga per-kontainer dan mengoreksi biaya pemanduan dan penundaan bagi kapal-kapal tersebut.
“Saya ingin pada tanggal 23 April nanti bisa mengundang Presiden. Saya juga minta Dirjen Laut menurunkan harga per kontainer dan mengoreksi biaya pandu-tunda bagi kapal-kapal besar. Jadi nanti ada yang bisa dilaporkan kepada Presiden. Jangan biaya tersebut dihitung per GT saja, tapi mesti ada insentif bagi kapal-kapal yang angkutannya besar. Jangan dihitung per TEUs, tapi ada diskon yang berbanding lurus dengan efisiensi yang dilakukan,” jelas Menhub.
Penurunan dan pengoreksian biaya ini dinilai Menhub sebagai usaha untuk menarik kapal-kapal bersandar di Tanjung Priok dan menjadikan Tanjung Priok sebagai magnet baru dan akan segera menjadi hub internasional.
Hal kedua yang menjadi kebanggaan Menhub adalah pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura resmi di-launching pada Senin (10/4) di Batam. Menhub menjelaskan kegiatan pemanduan ini bersifat voluntary.
“Kemarin di Batam, kita menyaksikan bagaimana Pandu dari Pelindo 1 bertugas memandu kapal. Ini adalah bagian dari voluntary. Kita telah melaporkan kepada dunia internasional untuk memandu kapal di Selat Malaka secara langsung,” jelas Menhub.
Menhub juga telah meminta Pelindo 1 untuk mencari partner Internasional yang tidak hanya kompeten dalam pelayanan pemanduan kapal, namun juga dapat mempromosikan Pelabuhan Kuala Tanjung yang akan segera beroperasi menjadi hub Internasional.
“Saya yakin dengan kesempatan ini, dengan niat dan kemampuan dari Pelindo 1 dapat bekerja sama dengan perusahaan Internasional untuk melakukan usaha pandu. Saya berharap petugas pandu tersebut juga menjadi duta kapal kita, mempromosikan Indonesia dan membujuk kapal-kapal asing supaya masuk ke Kuala Tanjung,” jelas Menhub.
Terkait dengan Pemanduan Kapal, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono menambahkan bahwa kegiatan pemanduan kapal dilakukan untuk menjamin keselamatan dan perlindungan lingkungan laut.
“Karena padatnya perairan di Selat Malaka dan Selat Singapura, maka kita disarankan untuk melakukan pemanduan. Selain untuk keselamatan, kalau terjadi kecelakaan pada kapal, pihak kapal akan dapat asuransi, tapi kalau tidak dipandu, dia (kapal) tidak akan dapat asuransi,” tambah Dirjen. Bertemu CEO Rotterdam
Menhub juga menyampaikan pertemuannya dengan CEO Port of Rotterdam untuk membahas investasi pada pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung. Pada pertemuan tersebut, Menhub menyatakan telah memberikan batas waktu kepastian pembangunan Kuala Tanjung hingga Mei 2017.
“Kemarin saya bertemu dengan pihak Port of Rotterdam. Saya tegaskan kepada mereka kalau tidak ada kepastian sampai bulan Mei, kita cari investor lain,” jelas Menhub.
Rencana pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung sudah masuk ke dalam proyek strategis nasional. Dukungan penyiapan infrastruktur transportasi pun telah disiapkan Kemenhub, yakni dengan pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung dan pembangunan akses kereta api dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sei Mangke sampai ke Pelabuhan Kuala Tanjung.
“Kita ingin Kuala Tanjung langsung jadi besar, karena kita sudah investasi banyak, tapi mereka (Port of Rotterdam) belum bangun juga. Gimana susahnya kita bikin jalur Kereta Api, bikin jalan tol, tiba-tiba dimainin saja. Mereka mesti tentukan pilihannya,” kata Budi Karya. (hum/**)
