Ketua umum Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) H. Sodik Harjono membantah telah menyalah-gunakan wewenang dalam perpanjangan ketua DPW Jakarta, dan DPW Palembang yang massa bhakti kepengurusannya sudah dan akan selesai.
Keterangan Sodik tersebut sekaligus menyangkal komentar Taufik Siregar (penasihat APBMI) yang menyebutkan bahwa surat perpanjangan yang dikeluarkan ketua umum untuk sejumlah ketua DPW tersebut menyalahi AD/ART (oceanweek online Jumat 1/10), termasuk telah mencampuri urusan DPW.
“Saya tidak merasa turut campur tangan. Lagi pula untuk ketua DPW boleh merangkap, dan itu tidak menyalahi AD/ART, yang nggak boleh rangkap jabatan adalah ketua umum,” kata Sodik per telepon kepada Ocean Week.
Sodik yang mengaku juga siap maju lagi dalam pencalonan ketua umum pada Munas APBMI di Padang, akhir Oktober mendatang beralasan bahwa kepengurusan APBMI baru resmi setelah Januari 2014 setalah adanya surat keputusan dari kementerian Hukum dan Ham. “Disitulah APBMI baru aktif dan ini berdasarkan legalitas yang syah,” ujarnya.
Ditanya tentang wacana menggabungkan DPW Jakarta yang otomatis melekat pada DPP, Sodik menjawab bahwa wacana tersebut sudah dari 10 tahun silam dilontarkan, namun tidak ada respon.
Makanya, untuk menghidupi roda organisasi pusat ini cukup berat. Beruntung sekarang APBMI sudah memperoleh lisensi untuk LSP, dengan ini bisa menutupi operasional. “Tetapi ini juga belum seberapa, sebab pemerintah juga setengah-setengah untuk sertifikasi ini. Sampai sekarang saja baru sekitar 50 PBM yang telah sertifikasi,” ungkap Sodik.
Sementara itu Subroto mantan Sekjen APBMI, saat dimintai komentar sehubungan dengan isyu surat perpanjangan ketua DPW yang dikeluarkan DPP APBMI, menyatakan sepanjang sepengetahuannya tidak pernah dilakukan, karena perpanjangan massa kepengurusan di wilayah hanya dapat dilakukan melalui musyawarah daerah. “Dan ketua dipilih langsung oleh anggotanya,” kata Subroto.
Subroto juga mengaku tidak faham jika ada perpanjangan ketua DPW tanpa ada alasan yang kuat, misalnya terjadi deadlock pada acara Musda atau insiden lainnya sehingga acara tak dapat dilanjutkan, bisa diangkat ketua, namun sifatnya sementara sampai kegiatan tersebut dilaksanakan kembali dan berhasil memilih ketua.
Dia mengingatkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh DPP sebaiknya dilakukan berdasarkan kolektivitas pengurus, apalagi jika masalahnya sangat mendasar menyangkut berjalannya roda organisasi. “AD/ART merupakan rujukan paling mendasar bagi berjalannya organisasi, diluar itu tidak diperkenankan,” ungkap Subroto.
Ketua DPW APBMI DKI Jakarta Juswandi Kristanto ketika dihubungi melalui SMS dan akan dimintai komentarnya untuk masalah tersebut hingga berita ini diturunkan tidak memberikan jawaban.
Begitu pula dengan eksekutif APBMI Jakarta Aris Hartoyo tak bersedia komentar. Tetapi menjawab mengenai adanya wacana penggabungan DPP otomatis sebagai DPW Jakarta, Aris mengemukakan wacana itu harus dibicarakan lebih dulu dalam Munas. “Itu harus merubah AD/ART lebih dulu dan berlakunya untuk 5 lima tahun kedepan, dan yang dimaksud merangkap itu adalah ketua DPW otomatis sebagai ketua DPP, bukan dibalik ketua DPP otomatis ketua DPW,” uajrnya.
Munas di Padang bakal ramai, karena sudah ada dua calon yang akan bertarung disitu. Mereka adalah HM Fuadi (pemilik Tubagus Group/wakil ketua umum DPP APBMI), dan Sodik Harjono (ketua umum DPP APBMI).
Kepada Ocean Week, keduanya menyatakan siap maju pada Munas Oktober mendatang.
Ditanya tentang siapa bakal calon ketua umum, Aris mengungkapkan untuk Munas di Padang, khususnya siapa calon yan terpilih sebagai ketua umum kita serahkan saja pada yang hadir.
Ketua APBMI Sulsel Anwar Taba mengemukakan belum dapat berkomentar menyangkut siapa calon kuat organisasi ini. “Kami ingin mengathui visi dan misi lebih dulu dari keduanya. Barulah kami bisa menentukan,” ujarnya per telepon.
Dia menambahkan sekarang ini konsentrasinya agar dapat menarik anggota ikut Munas. “Kami hanya mikirin bagaimana anggota bisa ikut, mestinya sepanjang PBM mau ikut boleh saja,” tuturnya.
Sementara itu Apriyatna ketua DPW APBMI Padang menyatakan, jika HM Fuadi mencalonkan diri, Apriyatna mengapresiasi karena selama ini Fuadi dinilai sangat concern terhadap permasalahan-permasalahan yang menyangkut APBMI. “Keputusan siapa yang nantinya dipilih kami serahkan pada anggota peserta Munas nanti,” katanya. (ow)
