Antrean di pelabuhan Tanjung Emas Semarang tak hanya dialami kapal, tapi juga truk kontainer barang ekspor.
Aktivitas bongkar muat melambat, waktu tunggu kapal semakin panjang. Dalam sejumlah kasus, kapal harus mengantre hingga 5-7 hari untuk bisa bersandar.
Kondisi ini dinilai cukup mengganggu kelancaran rantai pasok industri, baik untuk bahan baku maupun distribusi produk jadi.
“Ya kapal masih antre, tapi sudah jauh berkurang,” ujar Hari Ratmoko, Ketua DPC INSA Semarang kepada Ocean Week, Senin pagi.
Menurut Hari, hal itu terjadi dikarenakan volume import yang meningkat drastis tidak sebanding dengan container yard (CY) yang tersedia.
“INSA Semarang berharap agar Rancana induk Pelabuhan (RIP) Tanjung Emas segera direalisasikan secara bertahap,” ungkapnya.
Seperti diketahui bahwa throughput petikemas melalui Tanjung Emas terus meningkat. Data mencatat tahun 2023, masih 700.000 TEUs, naik menjadi 800.000-900.000 TEUs pada 2024, kemudian menembus 1 juta TEUs di 2025.
Kenaikan throughput ini juga berdampak pada peningkatan rotasi kontainer di pelabuhan, yang sempat mencapai rata-rata 3.000 unit per hari.
Kepadatan tersebut dilihat sejumlah pelaku industri di Jawa Tengah sebagai hambatan serius bagi arus ekspor nasional.
Kondisi tersebut dinilai akan mengganggu kelancaran rantai pasok industri, baik untuk bahan baku maupun distribusi produk jadi.
Presiden Direktur BTR, Wu Lei, mengatakan jika situasi di Tanjung Emas sudah jauh berubah dibanding beberapa tahun lalu.
“Dulu kapal bisa bersandar setiap hari. Sekarang harus antre hingga hampir sepekan,” ujarnya dikutip dari Jawapos, kemarin.
Menurut Wu Lei, keterlambatan ini berdampak langsung pada pasokan bahan baku industri, termasuk grafit untuk baterai litium-ion yang didatangkan dari Sulawesi.
Akibatnya, jadwal produksi menjadi tidak menentu dan berpotensi mengganggu target output.
Di sisi lain, hambatan juga terjadi pada arus ekspor. Volume pengiriman yang semestinya bisa meningkat justru tertahan akibat keterbatasan kapasitas pelabuhan.
“Kalau proses di pelabuhan lancar, ekspor kami bisa naik dari 600 menjadi 800 kontainer per bulan,” kata Wu Lei.
Sementara itu, Executive Vice President pabrik ban, Wu Yuejun, menyebut waktu tunggu kapal bisa mencapai lima hari meski bahan baku didatangkan dari berbagai negara.
“Bahan baku kami datang dari Amerika dan Vietnam, jadi keterlambatan ini sangat berpengaruh ke produksi,” ujarnya.
Perusahaan tersebut mencatat pengiriman ekspor sekitar 1.000 kontainer per bulan ke berbagai negara, termasuk Amerika dan Brasil. Namun, kepadatan pelabuhan membuat proses pengiriman keluar ikut tersendat hingga beberapa hari.
Tekanan terhadap sistem logistik diperkirakan akan meningkat pada pertengahan tahun, seiring lonjakan aktivitas industri. Pada periode Juni hingga September, pergerakan kontainer di Jawa Tengah dapat mencapai ratusan unit per hari.
Terpisah, General Manager Polygroup Manufaktur Indonesia, Nicholas Lau, menilai kondisi ini perlu segera diantisipasi.
“Kalau tidak ada penambahan kapasitas, hambatan logistik akan semakin besar ke depan,” katanya.
Selain kapasitas pelabuhan, persoalan juga muncul pada ketersediaan armada truk trailer serta pembatasan operasional angkutan barang di jalur tertentu. Kombinasi faktor ini membuat distribusi logistik semakin tidak efisien.
Para pelaku industri menilai persoalan ini sudah masuk kategori strategis karena berdampak langsung pada daya saing ekspor.
Target pengiriman yang diproyeksikan mencapai hingga 3.000 kontainer dikhawatirkan sulit tercapai jika tidak ada perbaikan signifikan.
Mereka pun mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan maupun mempercepat pembangunan pelabuhan baru sebagai penopang aktivitas industri di Jawa Tengah.
Sementara itu, pemerintah daerah menyatakan telah memberikan rekomendasi pengembangan pelabuhan untuk mendukung kawasan industri berorientasi ekspor. Namun, realisasi pembangunan tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Dengan tren pertumbuhan industri yang terus meningkat, kebutuhan infrastruktur logistik dinilai semakin mendesak. Tanpa percepatan pembangunan, hambatan ekspor berisiko meluas dan berdampak pada kontribusi devisa nasional. (***)
