Indonesia National Shipowners Association (INSA) Pontianak Kalimantan Barat menyampaikan dukungannya jika Terminal Petikemas Kijing segera dioperasikan oleh Pelindo, atau siapapun.
Apalagi saat ini peralatan (crane) untuk bongkar muat petikemas sudah sampai di Kijing, tinggal bongkar dan memasangnya saja.
“Sebagai INSA, kapal mau sandar ke Kijing, atau Dwikora Pontianak, terserah mereka dan pemilik barang. Tapi, sampai saat ini kan masih menunggu kapan operasional penuh terminal Kijing itu,” ujar Tju Fo Phin, Ketua DPC INSA Pontianak Kalimantan Barat, saat dihubungi Ocean Week, per telepon, kemarin.
Fo Phin juga mengatakan belum bisa memberikan informasi mengenai besaran ongkos pengapalan, misalnya dari Jakarta-Kijing, dengan Jakarta-Dwikora Pontianak. “Kami masih akan hitung dulu,” katanya singkat.
Fo Phin juga mengaku jika saat ini mayoritas pemilik barang, gudang nya berada di kota Pontianak, sehingga mereka masih memilih pelabuhan Dwikora sebagai kegiatannya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalimantan Barat menyebut pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah segera beroperasi penuh. Bahkan, akses jalan tol menuju pelabuhan Kijing sudah mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat.
Menurut Krisantus, operasional penuh pelabuhan Kijing menjadi momentum penting bagi Kalimantan Barat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan penerimaan daerah dari sektor ekspor.
Wagub mengaku sejak awal dilantik terus mendorong percepatan operasional pelabuhan dengan aktif berkoordinasi ke berbagai kementerian, mulai dari Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR hingga Pelindo.
“Puji syukur, sebentar lagi pelabuhan Kijing akan beroperasi penuh,” ujarnya.
Krisantus mengatakan perjuangan mempercepat operasional pelabuhan itu dilakukan karena Kalbar selama ini belum menikmati Dana Bagi Hasil (DBH) ekspor secara maksimal, padahal daerah ini kaya sumber daya alam seperti sawit dan tambang.
“Puji syukur sudah ada lampu hijau jalan tol menuju pelabuhan,” kata Krisantus.
Dia kemudian membandingkan kondisi Kalbar dengan daerah lain saat dirinya berkunjung ke Jakarta dan bertemu Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno.
“Saya melihat struktur APBD-nya. Ada sumbangan DBH ekspor sawit, ada sumbangan DBH ekspor tambang,” ungkapnya.
Menurut Krisantus, kondisi tersebut membuatnya heran karena Kalbar sebagai daerah penghasil sawit dan tambang justru belum memperoleh manfaat optimal dari DBH ekspor.
“Saya lima tahun tinggal di Jakarta, keliling habis Jakarta, tidak ada sawit dan tambang. Kok ada DBH ekspor sawit, sementara kita belum maksimal menikmatinya,” katanya.
Karena itu, Wagub meminta dukungan DPRD Kalbar untuk bersama-sama memperjuangkan kepentingan daerah ke pemerintah pusat. Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat penting agar perjuangan mendapatkan hak daerah bisa lebih kuat.
“Perlu kesadaran kita bersama. Bila perlu sesekali dewan kunjungan ke Jakarta bertemu kementerian agar perjuangan kita lebih kuat dan lebih pasti,” pungkasnya.
Sementara itu, Budi Prasetio, Executive Director Pelindo Regional 2 menyampaikan bahwa saat ini kesiapan infrastruktur di Terminal Kijing sudah terpenuhi.
“Saat ini, fokus kami justru berada pada aspek pendukung di luar area pelabuhan. Seperti percepatan akses jalan, peningkatan kualitas alur pelayaran termasuk kebutuhan dredging,” katanya.
Selain itu, lanjut Budi, adanya kepastian dukungan operasional dari stakeholder terkait.
Berdasarkan hal itu, ungkapnya, PT Pelabuhan Indonesia siap mempercepat operasional Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah. (**)
