PT. Hasnur Resources Terminal melakukan Penandatanganan Perjanjian Sewa Barang Milik Negara (BMN) dengan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Tanjung Silopo, Ditjen Perhubungan Laut, Kementrian Perhubungan, pada Senin (14/9).
Untuk Tanjung Silopo, penandatanganan dilakukan oleh Kepala KUPP Kelas II Tanjung Silopo Ali Imron SH, MM dengan Direktur Utama PT. Hasnur Resources Terminal Asep Edwin Firdaus, bertempat di Kantor UPP Tanjung Silopo.
Menurut A. Purbaya, Wakil Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), penandatanganan Perjanjian Sewa adalah bentuk kerjasama lainnya antara Pemerintah dengan BUP di bidang kepelabuhanan, selain konsesi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 15 tahun 2015.
“Masa sewa sebagian lahan Pelabuhan Tanjung Silopo berlangsung 3 tahun, dan nanti akan dilanjutkan dengan Kerjasama Pemanfaatan (KSP) atau Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), yang studi kelayakannya masih berlangsung,” katanya kepada Ocean Week, Senin pagi (14/9).
Pada hari Senin ini juga, PT. Hasnur Jaya Internasional juga menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Sulbar). MoU tersebut terkait dengan pengelolaan dan pengembangan bidang pertanian, perdagangan, pertambangan, logistik dan perhubungan di Kabupaten Polewali Mandar, dan Sulbar pada umumnya.
Untuk pemkab Polewali Mandar, penandatanganan dilakukan oleh Bupati H. Andi Ibrahim Masdar dengan Direktur PT. Hasnur Jaya Internasional Asep Edwin Firdaus, bertempat di Kantor Bupati Polewali Mandar.
Setelah penandatanganan keduanya, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Hasnur Group berharap dapat mengembangkan Pelabuhan Tanjung Silopo dan memulihkan perekonomian Kabupaten Polewali Mandar pada umumnya.
“Selama ini hampir seluruh komoditi unggulan Sulbar seperti pertanian dan pertambangan dikapalkan keluar Sulbar melalui Pelabuhan Parepare dan Makassar. Pelabuhan Tanjung Silopo akan dijadikan Pelabuhan Ekspor Impor langsung dari dan ke Sulawesi Barat (Sulbar) yang masih melimpah sumber daya alamnya,” ungkap Purbaya.
Dia menyatakan, bahwa sampai dengan saat ini baru dua anggota ABUPI yang melakukan kerjasama sewa atau bentuk kerjasama selain konsesi dengan Pemerintah (Penyelenggara Pelabuhan), yakni PT Hasnur Resources Terminal dan PT. Labuan Titian Anugerah, di Pelabuhan Anggrek, Gorontalo.
Purbaya berharap dengan adanya pengelola pelabuhan swasta dapat membantu kelancaran lalu lintas barang, serta menghidupkan perekonomian di suatu daerah. (***)
