Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja mengatakan saat ini sumbangsih DJPT terhadap PDB perikanan nasional sebesar 3,14 persen dan ditargetkan naik menjadi 6 persen pada tahun 2017 ini.
“Posisi kita masih sekitar Rp 255 triliun, kita harapkan akan menjadi sebesar Rp 800-900 triliun. Sebetulnya dari PDB satelit sudah Rp 600 triliun, kita akan dorong jadi Rp 800-900 triliun,” kata Sjarief.
Sjarief juga menyatakan bahwa KKP sedang mengusung 5 program guna menjadikan perikanan tangkap sebagai penyumbang terhadap produksi perikanan Indonesia dan dapat menyuplai pangan masyarakat Indonesia.
Kelima program tersebut, antara lain peningkatan produksi perikanan, peningkatan skala ekonomi, peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan nilai tukar nelayan, dan pembentukan komunitas nelayan yang sejahtera.
Menurut Sjarief, pihaknya juga akan melaksanakan program perbaikan 20 pelabuhan sebagai pusat bisnis yang potensial. Perbaikan pelabuhan ini terdiri dari tempat penjualan ikan (TPI) yang tertutup dan higienis, pengaspalan jalan, penyediaan akses air bersih, serta pengadaan seragam dan sepatu boot untuk para nelayan.
“Nantinya, KKP akan menambah fasilitas pelabuhan dengan pengadaan bengkel maritim, kedai maritim, rumah kemasan untuk branding produk perikanan, dan transportasi untuk para nelayan berangkat dari kampung nelayan ke pelabuhan. Bengkel maritim tersebut akan menjual sparepart, dan keperluan kapal,” katanya.
Sedangkan kedai maritim akan menjual kebutuhan pokok untuk para nelayan seperti beras, telur, gula, kopi dan kebutuhan pangan lainnya. Sjarief mengatakan bahwa nelayan diperbolehkan untuk mengutang dan membayarnya dengan ikan.
“Nanti (nelayan) bisa ngutang, bayarnya pakai ikan. Kenapa begitu? Karena saya mau motong jalur tengkulak. Jadi kalau lihat seperti ini center-nya pelabuhan ya,” jelasnya.
Peremajaan sistem juga akan dilakukan dengan menaruh GPS di kapal-kapal 10 GT, pengadaan 12.000 VMS baru untuk kapal diatas 30 GT, juga pemasangan CCTV di setiap pelabuhan.
Nantinya semua akan dimonitor di kantor DJPT untuk melihat jika ada kapal yang tenggelam atau melakukan pelanggaran. Ditargetkan juga pada tahun ini akan dibuka 11 Kantor Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Regional baru. (***)
