Permendag 82/2017 yang mewajibkan ekspor komoditi batubara, CPO, dan beras menggunakan kapal Indonesia dan asuransi nasional dapat memberi semangat baru bagi pebisnis pelayaran dalam negeri.
Karena itu, pemerintah semestinya mendorong sekaligus memberi kemudahan terhadap usaha shipping domestik untuk bisa merealisasikan kebijakan tersebut. Sebab, jangan sampai kesempatan ‘beyond cabotage’ yang sudah lama diimpikan pelaku usaha pelayaran nasional ini bernasib sama seperti cabotage sektor offshore.
Pada sektor lepas pantai ini pun, ada jenis kapal-kapal tertentu yang hingga sekarang belum dapat diadakan oleh pelayaran nasional, mengingat investasinya sangat mahal, sehingga masih menggunakan kapal asing.
Menanggapi regulasi Permendag 82/2017 tersebut, Ketua DPP Indonesia National Shipowner Association (INSA), Carmeilita Hartoto menyatakan bahwa pada prinsipnya pelayaran yang tergabung di INSA mendukung regulasi yang mempermudah kegiatan usaha dan memberikan kepastian hukum itu.
Menurut Carmelita, INSA tidak dalam posisi untuk mendorong ataupun menarik. Semuanya diserahkan kepada hasil kesepakatan dalam tim teknis yang difasilitasi pemerintah tersebut.
INSA juga menilai pelayaran nasional perlu sejumlah stimulus agar memiliki daya saing dalam angkutan ekspor. “Kami (INSA) berharap pemerintah bisa menerbitkan kebijakan yang bersifat equal treatment seperti yang diterapkan negara lain,” katanya.
Sekarang ini, bunga perbankan masih tinggi di kisaran 10-20%, sehingga hal itu masih menjadi beban. “Selain itu, pengusaha juga masih dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% freight ekspor, PPN atas bahan bakar minyak sebesar 10%, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5%-7%,” ungkap Meme, panggilannya.
Carmeilita memahami, bahwa penerbitan regulasi Permendag itu dimaksudkan untuk mengurangi defisit neraca jasa yang timbul dari penggunaan kapal asing yang dominan.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan Permendag No.82/2017 akan diterapkan secara bertahap karena perusahaan pelayaran nasional belum sepenuhnya siap. “Perusahaan pelayaran nasional perlu waktu untuk bisa memenuhi kebutuhan angkutan ekspor sesuai regulasi Permendag itu,” ucapnya.
Kementerian Perdagangan kelihatannya telah memberikan sinyal menunda penerapan regulasi ini, karena ketersediaan armada kapal nasional yang dinilai belum mencukupi. Artinya, pada waktu implementasi kebijakan tersebut, pengusaha pelayaran nasional diperbolehkan mencharter kapal.
Menhub Budi Karya menyatakan perlunya solusi yang menguntungkan semua pemangku kepentingan dalam penerapan Permendag No.82/2017.
Secara prinsip, penggunaan kapal nasional untuk angkutan ekspor akan mendongkrak gairah industri pelayaran, termasuk galangan kapal. Namun begitu, ekspor juga tidak boleh terhambat karena terbatasnya kapal nasional.
Menteri Perdagangan Enggartiasto menyatakan Kemendag akan mengundang para pelaku usaha pelayaran, untuk mengetahui sejauhmana kesiapan armada kapal nasional.
Menurut Enggar, penerapan Permendag No.82 bisa diundur jika armada kapal nasional belum siap. (bi/***)
