Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Ditjen Hubla terus berupaya agar program tol laut dapat berjalan sebagaimana harapan pemerintah. Cost logistik dapat dtekan, disparitas harga tidak terjadi lagi, dan semua itu bisa dinikmati masyarakat di semua rute yang dimasuki kapal-kapal tol laut.
“Sebentar lagi akan dibuka rute tol laut yang masuk ke pelabuhan Gorontalo menggunakan kapal yang dibangun pemerintah (Kemenhub), sedang dipersiapkan,” kata Capt. Wisnu Handoko, Plt. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, kepada Ocean week, disela acara FGD Penyempurnaan PM 152/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Mat Barang dari dan ke Kapal, yang digelar Ditjen Hubla, Rabu (19/9), di Hotel Morrissey, Jakarta.
Seperti diketahui bahwa Kemenhub membangun sekitar 15 kapal untuk mensukseskan program tol laut. Bahkan Kemenhub rencananya akan menambah hingga mencapai 22 kapal sebelum akhir tahun ini. “Dari program tol laut angkutan barang bisa mengoperasikan 19 kapal dari target 15 kapal tahun 2018 ini. Bahkan kita masih akan menambah tiga kapal feeder lagi sebelum akhir tahun sehingga total 22 kapal,” katanya.
Wisnu juga menyayangkan jika tol laut baru bisa menekan cost hingga 40%, karena tarif di pelabuhan masih tinggi. Dia memberi contoh, misalnya di sejumlah pelabuhan di wlayah Indonesia Timur, untuk tenaga bongkar kontainer tarifnya bisa Rp 1 juta per kontainer.
Karena itu, operasional tol laut yang saat ini sudah memasuki empat tahun, Kemenhub memastikan akan terus mengevaluasi pelaksanaan tol laut tersebut.
“Evaluasi tol laut terus dilakukan baik dari sisi ketepatan jadwal, keandalan sarana prasarana pendukung di pelabuhan, konektivitas, biaya-biaya, efektivitas dan efisiensi penggunaan ruang muat untuk muatan berangkat dan muatan balik,” ungkapnya.
Bukan hanya itu saja, evaluasi juga dilakukan terhadap dampak pelaksanaan program tol laut, terutama terhadap disparitas harga barang kebutuhan pokok dan barang yang penting. “Perbaikan akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan program tol laut. Tentu untuk menjangkau dan mendistribusikan logistik ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (T3P),” ujarnya lagi.
Wisnu mengakui saat ini masih dikeluhkan mengenai rendahnya tingkat keterisian kapal yang kembali dari kawasan timur Indonesia (KTI). Padahal, kata dia, pemanfaatan jasa tol laut untuk mendistribusikan hasil produksi masyarakat di KTI ke sentra pemasaran di Pulau Jawa lebih menguntungkan.
Untuk itu, pemerintah terus berusaha mendorong para kepala daerah dan pelaku pasar, terutama di kawasan timur Indonesia untuk mengirimkan hasil industri dan potensi unggulan daerah melalui program tol laut. “Dengan anggaran Rp 447 miliar, Kemenhub melakukan efisiensi dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu untuk subsidi tol laut ini,” kata Wisnu.
Berjalan Efektif
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan program tol laut dinilainya sudah membuahkan hasil. Program konektivitas yang ditujukan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antara Indonesia barat dan timur diklaim sudah bisa mengatasi masalah kesenjangan tersebut.
Menurut Luhut, sejauh ini penerapan tol laut sudah berjalan cukup efektif untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antara Indonesia bagian barat dengan bagian timur.
Saat ini sudah puluhan taryek tol laut yang sudah beroperasi dan digunakan kapal-kapal barang setiap harinya. Luhut menyatakan, efektivitas program tol laut ini antara lain terlihat dari harga-harga barang di wilayah timur yang berangsur menurun. Dia mencontohkan harga semen di Papua seperti Manokwari saat ini harganya sudah mulai stabil.
Catatan saja, di tahun lalu, realisasi angkutan jalur tol laut hanya mencapai 212.865 ton atau cuma 41,2% dari target 517.200 ton. Sementara, realisasi muatan balik hanya 20.274 ton.
Capt. Wisnu berharap program tol laut ini dapat memberi manfaat terhadap masyarakat, dan bisa berjalan dengan baik. (***)
