Pembangunan sarana dan transportasi laut dilakukan untuk memperlancar arus penumpang, barang dan jasa, serta menjadi sarana penyebar informasi ke seluruh penjuru tanah air, sehingga dapat memperlancar roda perekonomian dan membantu distribusi logistik nasional.
“Program Tol Laut merupakan salah satu perwujudan program nasional transportasi laut Pemerintahan saat ini, yang mana salah satu tujuannnya yaitu untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan,” ucap Plt. Direktur Lalu Linats dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko di Jakarta (5/11).
Hingga saat ini, Capt. Wisnu menjelaskan, Kementerian Perhubungan telah mengoperasikan 15 (lima belas) trayek kapal angkutan barang di laut (tol laut) dan 3 (tiga) trayek tambahan yang menyinggahi daerah-daerah yang masuk ke dalam kategori daerah tertinggal, terpencil, tarluar dan perbatasan, dengan harapan daerah-daerah yang dilalui program tol laut ini dapat menumbuhkan pusat-pusat industri dan perdagangan baru sehingga mempu meningkatkan perekonomian daerah tersebut.
“Dalam pelaksanaanya, dalam rangka efisiensi tol laut angkutan barang saat ini menggunakan 2 (dua) pola subsdi, yaitu subsdi pengoperasian kapal dan subsidi pemanfaatan ruang muat kapal komersial,” katanya.
Guna mencapai sinergi yang diinginkan dalam program tol laut, Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menghadirkan Publik Service Obligation (PSO) yang menjadi komponen program tol laut, seperti PSO penumpang kelas ekonomi, PSO angkutan barang di laut, PSO angkutan kapal perintis dan rede, PSO angkutan kapal ternak, dan PSO barang dan peti kemas, yang dilaksanakan oleh PT. Pelni, BUMN dan Swasta.
“Kelima jenis komponen tol laut tersebut harus dipahami sebagai angkutan laut yang teratur dan terjadwal (Liner) bukan Tramper, karena dalam pengoperasian Tramper kapal berjalan tanpa jadwal yang regular dan rute yang tidak teratur. Sehingga apa yang diinginkan bangsa ini untuk merangkai pulau – pulau dalam sebuah konektivitas transportasi laut yang rutin dan terjadwal bisa terwujud,” sambung Capt. Wisnu.
Selain itu, saat ini para pengguna jasa tol laut juga kian dipermudah melalui layanan aplikasi berbasis online bertajuk Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK), yang memberikan informasi seputar muatan dan kapasitas ruang kapal yang digunakan.
“Penerapan aplikasi IMRK berbasis online ini akan mengurangi disparitas harga dan menjaga subsidi program tol laut oleh Pemerintah dapat berjalan tepat guna dan tepat sasaran,” imbuhnya.
Selanjutnya Capt. Wisnu juga mengajak kepada para seluruh stakeholder, pengusaha dan pedagang baik dari BUMN maupun swasta yang masuk dalam program Rumah Kita dan program Gerai Maritim agar dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan program tol laut ini dengan sebaik-baiknya.
“Diharapkan program tol laut ini mampu memberikan kontribusi nyata dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat indonesia yang berada di daerah yang sebelumnya sangat sulit dijangkau,” tutup Capt. Wisnu.
Adapun menurut data dari Kementerian Perdagangan periode bulan Januari-Juni 2018, harga barang kebutuhan pokok dan penting di beberapa daerah yang dilalui trayek tol laut terpantau mengalami penuruan disparitas harga, seperti penurunan harga beras sebesar 21,43 % di Fak-fak, harga gula di Wasior turun sebesar 32,22 %, harga minyak goreng turun 27,5 % di Buru dan harga semen di Mimika turun sebesar 14,11 %. (**)
