Tol laut terus dikembangkan untuk kelancaran angkutan barang ke daerah terluar, terpencil dan terbelakang, sekaligus untuk menekan disparitas harga antara daerah satu dengan daerah lainnya di Indonesia.
Buyung Lalana, staf khusus Menhub bidang hubungan antar lembaga, saat membacakan arahan Menhub Budi Karya Sumadi, menyebutkan bahwa melalui program tol laut agar terjadi keseimbangan harga antara daerah satu dan daerah lainnya.
“Tol Laut merupakan konektifitas laut yang efektif, berupa angkutan laut yang berlayar secara rutin dan terjadwal, dari wilayah Barat sampai ke Timur Indonesia, dan sebaliknya. Program ini menjadi bukti nyata upaya Pemerintah dalam meningkatkan pelayaran ke daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan (3TP), sehingga pemerintah dapat memastikan terpenuhinya logistik baik distribusi kebutuhan pokok maupun barang penting lainya secara terjadwal dan pasti,” kata Budi Karya Sumadi dalam narasi yang dibacakan Buyung Lalana, saat membuka acara pemberian penghargaan kegiatan pelayanan angkutan barang tol laut, angkutan kapal ternak dan perawatan kapal perintis, bertempat di Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (16/7) pagi.
Hadir pada kesempatan ini antara lain, Arif Toha (Sesditjen Hubla), Kepala OP Priok Jece Julita Piris, Kepala Syahbandar Perak M. Tohir, para Asosiasi (INSA), para operator tol laut, dan perwakilan Pemda.
Menhub juga mengungkapkan bahwa dampak yang disasar tol laut adalah pengurangan disparitas harga, yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan mayarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Sejak diluncurkan pada tahun 2015, program Tol Laut terus mengalami peningkatan dan perkembangan, baik dari segi trayek, jumlah muatan, maupun kapasitas.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan, bersinergi dan bekerja sama dengan seluruh Stakeholder perhubungan, menyatakan pemikiran dan langkah dalam pelaksanaan program Tol Laut, termasuk dengan para operator, agar implementasi program tersebut mencapai hasil dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia sesuai dengan tujuannya yaitu untuk menjangkau dan mendistribusikan logistik ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Lalu untuk menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, untuk pentingnya konektivitas tentang pengiriman Bapokting yang tidak boleh monopoli. Muatan balik hasil industri daerah agar terjadi keseimbangan perdagangan.
“Pemerintah pusat melalui Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait saling bekerja bersama bahu membahu, bekerja dengan lebih cepat dalam mensinergikan tahapan pada Sistem Perencanaan Nasional/Sistranas dan Sistem Logistik Nasional/Sislognas dengan melakukan inovasi perubahan secara terus menerus agar yang sudah dicapai saat ini tidak membuat puas karena pada kenyataannya masih terdapat banyak kelemahan yang harus segera diperbaiki untuk mewujudkan sasaran akhir yaitu konektivias dan ketersediaan barang serta mengurangi disparitas harga,” ungkapnya.
Melalui program Tol Laut ini kita juga ingin agar terjadi kesimbangan perdagangan antara wilayah barat dan timur, adalah pekerjaan besar membuat hasil industri daerah dapat dijual melalui perdagangan antar pulau, bahkan diekspor ke negara lain melalui perdagangan luar negeri.
Sudah barang tentu untuk mewujudkannya diperlukan jaringan kapal-rute pelayaran, fasilitas Pelabuhan yang memadai, konektivitas antar moda yang baik dan transparansi biaya logistik di setiap lini kegiatan pergerakan barang. Itulah sesungguhnya pekerjaan rumah yang harus kontinu diselesaikan dan dicari solusinya bersama.
Pada kesempatan ini, Menhub juga mengapresiasi kepada para Pemerintah Daerah yang dalam penyelenggaraan selama semester I (satu) tahun 2020 walaupun dalam suasana pandemi Covid–19 yang melanda dunia dan negara Kita, dapat mampu mengembangkan komoditi daerahnya yang menjadi andalan sebagai muatan terbanyak pada ruang muat kapal-kapal Tol Laut yang beroperasi dari seluruh perairan Indonesia.
“Saya juga mengapresiasi bagi para operator kapal yang mampu meningkatkan pelayanan untuk muatan terbanyak, Load Factor tertinggi, dan capaian Voyage terbanyak sesuai dengan rute dan trayek yang ditetapkan serta sebagai sentra produksi pangan bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan di daerah yang disinggahi oleh kapal pengangkut ternak,” kata Menhub.
Sementara itu, Capt. Wisnu Handoko saat membacakan sambutan Dirjen Perhubungan Laut Agus Purnomo menyatakan bahwa tol laut itu merupakan pemberian subsidi.
“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa transportasi laut memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam menunjang pembangunan nasional, khususnya untuk wilayah Timur Indonesia yang sangat membutuhkan transportasi laut penumpang maupun barang. Terkait dengan hal ini, maka pemerintah terus berupaya melakukan pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut agar tercipta transportasi laut yang tertib, teratur, aman dan lancar dengan biaya yang terjangkau guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan kemudahan transportasi laut untuk distribusi penumpang dan barang,” katanya.
Lebih dari itu, guna mempercepat pembangunan dan pengembangan daerah di pulau-pulau terpencil dan terluar, pemerintah terus berupaya meningkatkan konektivitas atau keterhubungan antar pulau di wilayah yang belum berkembang tersebut. Untuk itu, pemerintah terus meningkatkan pelayanan angkutan laut perintis dan Tol Laut melalui pembangunan kapal perintis penumpang dan kapal perintis barang (Tol Laut) yang ditempatkan di seluruh penjuru wilayah Indonesia.
Disebutkan juga bahwa dalam pengoperasian kapal, faktor keamanan dan keselamatan merupakan hal wajib yang harus dipenuhi dan diperhatikan oleh semua pihak, oleh karenanya para operator kapal-kapal negara, perintis dan Tol Laut harus menerapkan Manajemen Keselamatan Kapal (Safety Management System) sesuai dengan ISM Code secara konsisten guna terjaminnya pemeliharaan kapal sebagai upaya pengendalian dalam pengoperasian kapal untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal.
“Pelayanan transportasi laut merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat di daerah-daerah kepulauan untuk perpindahan penumpang maupun distribusi barang, oleh karena itu penyelenggaraan transportasi laut harus berkesinambungan dan tidak boleh terhenti. Sehingga disini saya himbau kepada para operator kapal negara, perintis dan Tol Laut untuk wajib menyediakan kapal pengganti apabila kapal utama rusak atau sedang melaksanakan docking sehingga tidak terjadi kekosongan pelayanan pada trayek-trayek yang dilaluinya,” ungkapnya.
Menurut Dirjen Laut, penghargaan yang diberikan pada kesempatan ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras Pemda dalam mengoptimalisasi ruang muat Kapal Tol Laut untuk mengangkut muatan barang pokok, barang penting dan lainnya yang dibutuhkan di daerahnya serta mengupayakan adanya muatan balik yang merupakan potensi unggulan daerah.
“Selama ini muatan unggulan di daerah mungkin sudah ada, namun belum ada sarana pengangkutnya atau kauntitasnya belum banyak, diharapkan Pemerintah daerah bisa mengupayakan peningkatan muatan dari waktu ke waktu,” ujarnya.
Agus Purnomo pun menyatakan, peran Pemerintah Daerah sangat besar dalam mensukseskan Program Tol Laut ini, diantaranya adalah, pemerintah daerah berkoordianasi dengan Kementerian Perdagangan melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi jenis, jumlah dan harga barang dari dan ke di masing-masing daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan yang masuk dalam program pelayanan publik untuk angkutan barang di laut, darat, dan udara dan program pendukungnya.
Memberikan masukan kepada Kementerian Perdagangan usulan jenis barang yang dibutuhkan daerah untuk ditetapkan oleh Menteri Perdagangan sebagai barang lainnya memberikan dukungan dalam pembinaan dan sosialisasi kepada para pengusaha di daerah utk memanfaatkan program pelayanan publik angkutan barang
melakukan pemantauan, pengawasan kegiatan Sentra Logistik melakukan peningkatan perdagangan produk unggulan daerah untuk memaksimalkan muatan balik melakukan konsolidasi muatan hasil tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan.
Diharapkan dengan pemberian penghargaan ini, Pemerintah daerah akan semakin giat mengupayakan peningkatan dan pengawasas terhadap muatan.
Penghargaan juga diberikan kepada operator yang mengoperasikan kapal tol laut dengan performa terbaik selama semester I di tahun 2020 ini.
Dirjen Laut Agus Purnomo juga minta agar operator kapal wajib malaksanaan plan maintenance system supaya pemeliharaan kapal negara dapat berjalan baik dan terencana, sekurang-kurangnya 3 bulan sekali operator harus melaporkan kondisi kapal negara yang dioperasikannya agar secara transparan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dapat mengetahui pemeliharaan kapal yang dilakukan oleh para operator kapal negara.
Pada kesempatan ini juga Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memberikan penghargaan kepada operator Kapal Ternak terbaik. Kapal khusus angkutan ternak merupakan salah satu wujud implementasi Tol Laut, mengangkut ternak dari daerah asal ternak ke daerah konsumen sebagai penerima ternak.
Capt. Wisnu Handoko menambahkan bahwa selama ini pihaknya sudah membangun 50 pelabuhan dan 100 unit kapal dibangun selama lima tahun program tol laut ini.
Awalnya Hanya 4 Kapal
Kepada wartawan Capt. Wisnu menyatakan bahwa pada awal program tol laut, hanya dilayani dengan 4 kapal. Kini sudah bertambah menjadi 26 kapal. pelabuhan yang disinggahi kapal tol laut naik dari 21 lokasi menjadi 100 pelabuhan lebih.
Data Ditlala Kemenhub mencatat, jumlah muatan tol laut sampai saat ini tercatat 5.065 Teu’s dan angkutan sebaliknya 1.593 Teu’s.
“Sedang komoditas yang diangkut masih dominan bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, makanan kemasan bahkan barang kebuutuhan penting seperti semen, besi, dan baja serta lainnya,” kata Capt Wisnu.
Menurut Capt. Wisnu, jumlah armada tol laut juga terus bertambah, dan menjangkau lebih dar 100 pelabuhan singgah di seluruh Indonesia. Mereka itu kebanyakan di daerah 3TP.
“Kehadiran kapal tol laut kini sangat dinantikan di daerah, karena berbagai kebutuhan pokok khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan daerah 3T lainnya masih dominan dipasok dari Jawa,” ungkapnya.
Capt Wisnu mengatakan, program tol laut didukung dengan ratusan armada kapal. Yang utama 26 kapal tol laut (Sabuk Nusantara), kemudian 110 kapal perintis serta kapal PSO (subsidi) yaitu kapal-kapal Pelni sebanyak 26 unit kapal. Mereka dioperasikan dengan subsidi Pemerintah dan bisa mengangkut barang atau petikemas, selain membawa penumpang.
Kapal tol laut kini melayani trayek 1 (T-1) sampai T-18, yang menjangkau seluruh daerah 3TP. Jadi, area yang dilayani armada kapal tol laut ini mulai pelabuhan pangkal dari Jawa (Tanjung Priok dan Tanjung Perak) ke seluruh trayek yang ada.
Selain itu, program tol laut ini juga didukung 4 kapal ternak, khususnya yang melayani trayek dari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) ke pulau Jawa, seperti Tanjung Perak, Cirebon serta Tanjung Priok Jakarta.
Direktur Lala itu menambahkan, kapal tol laut beroperasi dengan subsidi dari DIPA Kemenhub RI. Dengan begitu, bisa memberikan harga sangat bersaingan, rata-rata 50% dibanding tarif pelayaran komersial.
“Oleh karena itu, Pemerintah berharap, pelaku usaha lokal khususnya UMKM bisa memanfaatkan armada kapal tol laut untuk mendukung pengembangan usahanya. Dengan muatan barang dari Jawa, mereka bisa menjual produk lebih murah di daerah tujuan,” kilah Capt. Wisnu. (***)
