Lima tahun sudah perjalanan program tol laut Presiden Jokowi digulirkan. Namun, selama itu pula sejumlah persoalan masih dirasakan. Disparitas (perbedaan) harga antara Indonesia timur, tengah dan barat masih sangat mencolok. Memang, ada sejumlah komoditi yang perbedaan harganya sudah tak jauh berbeda sejak program tol laut masuk ke berbagai daerah pelosok di tanah air.
Perlu diketahui bahwa tol laut sudah memasuki 18 trayek dari Sabang sampai Merauke selama lima tahun berjalan ini. Seperti apa, perogram tol laut di era kedua pemerintahan Presiden Jokowi, kelihatannya dilanjutkan, tapi kemungkinan dengan perubahan-perubahan pelaksanaannya.
Pro dan kontra, serta positif negatif tol laut masih sering terdengar di masyarakat. Triliunan rupiah sudah digelontorkan nagara untuk mensubsidi program tol laut ini, sungguh angka yang tidak kecil, tapi juga bukan menjadi angka yang besar kalau melihat jangkauannya yang se-Indonesia.
Sesuai dengan Peraturan Presiden (PERPRES) no. 70 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan, program tol laut waktu digulirkan seakan menjadi harapan baru bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terpencil di pelosok Indonesia. Mungkinkah Perpres 70/2017 akan direvisi untuk mencapai yang terbaik buat program tol laut, masih tanda tanya.
Tapi, setelah lebih kurang 5 tahun berjalan, tol laut belum cukup sempurna. Itu karena program ini terkesan hanya Kementerian Perhubungan saja yang telalu dominan. Padahal, mestinya tol laut tak bisa hanya dilakukan oleh satu institusi saja, mesti melibatkan banyak pihak terkait, misalnya Kementerian Perdagangan, Pemerintah Daerah Kabupaten, Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan sebagainya.
Namun, karena Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terlalu menggebu-gebu dan terkesan selalu didepan dengan program andalan Presiden Jokowi ini, maka muncullah anggapan publik, kalau memicarakan tol laut, kesannya ya Kementerian Perhubungan, bukan tanggung jawab yang lain. Padahal, kementerian Perhubungan, khususnya perhubungan laut hanya mengurusi sisi lautnya saja, artinya bersinggungan dengan penyediaan kelancaran lalu lintas kapal, termasuk subsidinya untuk ognkos kapal maupun barang. Jadi sebenarnya tugas Perhubungan Laut hanya sebatas itu, tak sampai menyentuh setelah barang di darat.
Mestinya, tol laut bukan hanya subsidi untuk angkutan di laut saja, namun harus total mulai dari laut hingga sampai tujuan. Harusnya yang didarat pun juga digelontorkan subsidi, sehingga tak ada alasan lagi masih terjadi disparitas harga. Truknya sebagai pegangkut tol laut juga subsidi, pelabuhan yang disiggahi pun mestinya memberikan tarif khusus, sehingga semuanya nyambung.
Problem-problem itulah yang semestinya dipikirkan penyelesaiannya oleh pemerintah, termasuk muatan balik yang sampai saat ini masih menjadi gunjingan para pelaku pelayaran. Disilah peran Kementerian Perdagangan dan pemerintah daerah (Pemda). Kedua institusi tersebut juga harus mendorong bagaimana menggali potensi wilayahnya, misalnya hasil pertaniannya, kehutanannya, serta peternakannya untuk dibawa keluar daerah tersebut, sehingga ada balance, yang masuk dan keluar seimbang.
Oleh sebab itu, sangatlah benar jika pemerintah wajib merevisi terhadap pelaksanaan Tol Laut ini dengan melibatkan semua pihak yang terkait, tanpa begitu dipastikan tak akan mencapai sasaran, dan akhirnya bisa dibilang hanya menghambur-hamburkan uang negara saja.
Jika Presiden Jokowi ingin tol laut sukses, mestinya semua komponen yang terlibat diberikan subsidi, dan ini pasti memakan anggaran yang sangat besar. Kalau niatnya untuk kepentingan rakyatnya dan kesetaraan, semua pihak harus mendukung, baik eksekutif, yudikatif maupun legislatornya, termasuk swasta nasional. Tinggal bagaimana teknisnya, itu yang menjadi PR semuanya.
Direktur Lala Perhubungan Laut, Capt. Wisnu Handoko mengisyaratkan kalau program tol laut dipastikan berkelanjutan pada periode kedua Jokowi memerintah. “Tapi kami akan evaluasi, karena kalau dari perhubungan laut itu hanya untuk subsidi kelancaran angkutan barangnya saja yang di laut, bukan termasuk barang setelah turun dari kapal, subsidi hanya untuk ongkos angkut, dan petikemasnya,” katanya saat bertemu Ocean Week, di Jakarta.
Baru-baru ini, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan akan mengevaluasi pelaksanaan program Tol Laut. Terutama berkaitan dengan angkutan balik yang belum maksimal, baik untuk komoditi umum maupun ternak.
Pernyataan Menhub Budi itu dilontarkannya saat mendampingi Presiden Jokowi saat mengunjungi pelabuhan Tenau untuk memantau angkutan ternak maupun petikemas. Menhub pun kemudian meminta Pelindo III untuk mencarikan solusi terhadap keterisian arus balik muatan.
Kenapa Pelindo III yang ditugasi, bukankah itu salah alamat, sebab BUMN pengelola pelabuhan itu hanya menyiapkan fasilitas pelabuhannya, bukan mengurusi ketersediaan barang. Mestinya Menhub Budi mengkoordinasikan dengan Kementerian Perdagangan maupun Pemda setempat, kenapa sudah lima tahun berjalan masih begitu-begitu terus persoalannya. Atau mungkin selama ini koordinasi diantara mereka sangat lemah, dan terkesan berjalan masing-masing untuk sebuah pencintraan. Pertanyaan-pertanyaan itu yang sampai kini masih sering mencuat di masyarakat. Inilah yang harus dijawab pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan melalui perhubungan laut. Sebab, publik sangat ingin tahu masalah yang masih menghantui tol laut tersebut. (ow/***)
