Setelah puluhan ribu garam impor masuk Indonesia melalui pelabuhan Banten, Surabaya, dan Sumatera Utara, pemerintah menargetkan swasembada garam pada 2019.
Tadinya tim garam nasional menargetkan swasembada pada 2020. Namun Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan meminta agar bisa dilakukan lebih cepat.
Menko Luhut mengatakan garam yang ditargetkan untuk swasembada adalah semua jenis garam, termasuk garam industri.
“Harus bisa. Masak negara sebesar ini tidak bisa. Biar jangan impor terus,” kata Menko Maritim di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta Pusat, kemarin.
Karena masalah garam inilah, Luhut menggelar rapat dengan mengundang Direktur Jenderal Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Budi Situmorang, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, serta Direktur Jasa Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan M. Abduh Nurhidajat.
Pemerintah berencana melakukan ekstensifikasi lahan pertanian garam di Nusa Tenggara Timur agar bisa menyuplai kebutuhan dalam negeri. Diketahui, ada ladang garam seluas 400 hektare di NTT milik PT Garam yang bekerja sama dengan masyarakat.
“Ada 225 hektare tanah terlantar yang sudah diberikan pemerintah ke PT Garam. Ada juga 3.700 hektare lahan berstatus hak guna usaha (HGU) yang dimiliki PT Panggung Guna Ganda Semesta. Dan pemerintah memberikan peringatan kepada PT Panggung agar hal tersebut bisa diselesaikan secara B-to-B dengan PT Garam dalam 90 hari. Kalau ini selesai bisa 2019 swasembada,” ungkapnya.
Kata Luhut, saat ini, potensi luas lahan garam yang sudah diinventarisasi adalah 40 ribu hektare. (tmp/**)
