Dalam pidato tahunan di hadapan DPR RI hari Rabu (16/8) ini Presiden Joko Widodo menyatakan telah banyak pencapaian yang dilakukan pada era pemerintahannya bersama Wapres Jusuf Kalla. Misalnya bagaimana pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara dan sebagainya sudah dikerjakan dari Sabang sampai Merauke.
Jokowi juga menyampaikan bagaimana disparitas harga antara Indonesia Barat dan Timur sekarang sudah tak ada. “Kita ingin harga BBM di Papua juga sama dengan di wilayah-wilayah lain di Indonesia,” kata Presiden Jokowi.
Presiden pun menyampaikan bahwa pemerintahannya tidak hanya melakukan pembangunan bidang infrastruktur fisik saja, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia yang dianggap tak kalah penting.
Seperti diketahui bahwa kehadiran Presiden Jokowi ke gedung DPR/MPR RI kali ini ada yang berbeda. Jokowi dating dengan mengenakan pakaian adat daerah Sulawesi Selatan (Makassar). Sementara Wapres Jusuf Kalla mengenakan pakaian adat Jawa.
Prsiden Jokowi juga menyebutkan bahwa kesenjangan antar wilayah barat, tengah, dan timur yang terjadi saat ini harus diselesaikan sesegera mungkin. Dengan membangun infrastruktur itulah, diharapkan berbagai masalah tersebut dapat segera diatasi.
Berikut adalah petikan sebagian pidato Presiden Joko Widodo;
Pada tahun pertama Kabinet Kerja, Pemerintah telah meletakkan pondasi pembangunan nasional yang kokoh melalui transformasi fundamental perekonomian dan meletakkan kembali paradigma Indonesia Sentris.
Pada tahun kedua, Pemerintah mendorong percepatan pembangunan nasional, baik pembangunan infrastruktur fisik, mempercepat pembangunan sumber daya manusia, serta meningkatkan daya saing untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Kita juga melakukan percepatan deregulasi ekonomi dengan mengeluarkan beberapa paket Kebijakan Ekonomi.
Pada tahun ketiga, Pemerintah bergerak lebih maju lagi, fokus pada kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Tahun 2017 ini adalah tahun kerja bersama untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin seluruh rakyat Indonesia, di seluruh pelosok tanah air bisa merasakan manfaat dari pembangunan. Rakyat di Aceh, di Papua, Pulau Miangas dan Pulau Rote bisa menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata. Kita ingin para petani, nelayan, buruh, ulama, pedagang pasar, tokoh agama, guru, aparatur sipil negara, TNI, POLRI, pers, budayawan, mahasiswa, dan lainnya bisa bergerak bersama, maju bersama, sejahtera bersama.
“Kita tidak ingin kesejahteraan hanya dinikmati oleh seseorang atau sekelompok orang. Inilah janji kemerdekaan yang harus kita segera wujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut mewujudkan ketertiban dunia,” katanya..
Dalam tiga tahun terakhir ini, Pemerintah fokus untuk memerangi kemiskinan, menekan ketimpangan, dan mengurangi pengangguran. Hasilnya, tingkat kemiskinan di Indonesia turun, dari 28,59 juta orang pada Maret tahun 2015 menjadi 27,77 juta orang pada Maret tahun 2017. Begitu juga Indeks Rasio Gini Indonesia, yang mengukur tingkat kesenjangan ekonomi, terus membaik dan mencapai 0,393 di bulan Maret 2017, turun dibandingkan dengan angka bulan September 2014 yaitu 0,414.
Angka inflasi kita juga terkendali di tingkat 2,6 persen dari bulan Januari hingga Juli tahun 2017. Bahkan di bulan Mei 2017, yaitu menjelang bulan puasa, tercatat inflasi kita hanya sebesar 0,39 persen. Pertumbuhan ekonomi juga terus kita jaga agar berkualitas dan berkeadilan. Kita harus memastikan pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 5 persen per tahun pada periode 2014-2016, bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang tapi bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Oleh sebab itu, pembangunan yang kita jalankan bersama bukan hanya untuk yang tinggal di kota-kota tapi untuk seluruh anak bangsa, baik yang tinggal di pedesaan, daerah-daerah pinggiran, pulau-pulau terdepan, maupun kawasan perbatasan. Kita ingin rakyat di perbatasan menjadi bangga menjadi bagian dari Warga Negara Republik Indonesia. Kita ingin rakyat-rakyat di perbatasan merasakan kehadiran Negara melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Motaain dan Motamasin-NTT, Skouw-Papua, Entikong-Kalimantan Barat, Aruk-Kalimantan Barat, dan Nanga Badau-Kalimantan Barat.
PLBN adalah beranda terdepan Indonesia yang kita harapkan memunculkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru sehingga pembangunan menjadi lebih merata di seluruh pelosok negeri. Untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah dan desa, Pemerintah meningkatkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa. Melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Pemerintah meningkatkan akses rakyat untuk mendapatkan pelayanan infrastruktur dasar seperti jaringan air minum sampai ke rumah-rumah warga. Pemerintah juga mendorong pergerakan ekonomi daerah dengan peningkatan presentase kemantapan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan mendukung irigasi pertanian.
Komitmen pemerataan ekonomi juga diwujudkan melalui peningkatan Dana Desa, yang pada tahun 2017 ini besarnya Rp60 trilliun. Dengan dana desa ini, Pemerintah mendorong percepatan pertumbuhan serta pemerataan ekonomi desa. Dalam mendukung pemerataan, Pemerintah juga mendorong peningkatan rasio elektrifikasi nasional yang mencapai 92 persen pada bulan Maret tahun 2017.
Dalam sidang yang terhormat ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada warga Desa Wogalirit, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, setelah 72 tahun merdeka, sekarang akhirnya bisa menikmati layanan listrik. Selamat juga untuk warga desa-desa lain di seluruh Tanah Air, yang tahun 2017 ini bisa menikmati layanan listrik. Keinginan untuk melakukan pemerataan yang berkeadilan bukanlah sekedar slogan, kita harus betul-betul wujudkan secara konkret. Bertahun-tahun Saudara-saudara kita di Tanah Papua harus membeli BBM dengan harga sangat mahal, harganya berpuluhpuluh kali lipat dengan harga yang dibeli oleh saudara kita di pulau Jawa atau Sumatera. Hal ini tidak boleh terjadi di Negeri Pancasila. Untuk itu, Pemerintah menerapkan kebijakan BBM satu harga, sehingga yang di Tanah Papua menikmati harga yang sama dengan harga di Jawa dan daerah lain di Indonesia. Saudara-saudaraku di Merauke, Namek-Namuk, Izakod Bekai Izakod Kai, Satu Hati Satu Tujuan. Tujuh puluh dua tahun kita merdeka, ketika negara-negara lain sudah menatap angkasa luar, di negara kita tercinta, urusan sertifikasi lahan untuk rakyat belum tuntas-tuntas juga. Akibatnya, terjadi sengketa lahan baik antarwarga, antara warga dengan korporasi atau bahkan antara warga dengan pemerintah.
Untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah juga terus berusaha menekan tingkat suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sekarang ini suku bunga KUR bisa di angka 9 persen. Kita berharap Rp94,4 triliun KUR yang sudah disalurkan di tahun 2016 dapat ikut mengangkat kesejahteraan sektor UMKM. Dengan akses permodalan yang lebih mudah itu, maka kita berharap bisa menggerakkan ekonomi rakyat terutama kalangan pedagang-pedagang kecil. Selain mempermudah akses permodalan, kita juga melakukan revitalisasi pasar sehingga para pedagang bisa berdagang dengan nyaman dan tidak kalah bersaing dengan pasar-pasar modern.
Saudara-saudaraku di Miangas, Tabea, Sansiote Sang Patepate. Salam, Kebersamaan dalam Persatuan. Kita harus ingat bahwa membangun Indonesia adalah membangun manusia Indonesia. Alhamdulillah, kerja bersama kita selama ini dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia telah menuai hasil yang menggembirakan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia bergerak naik dari negara kategori medium high development menjadi negara dalam kategori high human development, dengan angka IPM naik dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,18 tahun 2016.
Kenaikan IPM tersebut tidak terlepas dari kerja bersama kita dalam meningkatkan cakupan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak balita dan ibu hamil. Pembangunan sumber daya manusia akan terus berlanjut. Pemerintah bukan hanya konsentrasi untuk mengurangi dampak kekurangan gizi kronis, menekan angka stunting, tapi juga menyiapkan generasi muda yang berkualitas, yang terampil dan siap untuk berkompetisi. Untuk itu, Pemerintah menginisiasi peningkatan kompetensi tenaga kerja, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Kita terus memperbanyak dan memperkuat pendidikan SMK dan Politeknik yang harus memiliki keterkaitan dengan dunia industri. Semuanya dilakukan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan tangguh.
Saudara-saudaraku di Rote, Ita Esa, Kita adalah Satu Kesatuan Pembangunan manusia serta infrastruktur sosial berjalan beriringan dengan percepatan pembangunan infrastruktur fisik. Agar anak-anak kita bisa belajar dengan baik maka pembangunan sarana dan prasarana pendidikan terus ditingkatkan. Seiring dengan penyiapan sumber daya manusia Indonesia, Pemerintah juga membangun sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru, kawasan-kawasan industri baru di Luar Jawa seperti Kawasan Industri Sei Mangkei di Sumatera Utara dan Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah.
Pengembangan kawasan industri itu didukung oleh pembangunan infrastruktur transportasi untuk memperlancar konektivitas yang menghubungkan setiap jengkal wilayah Nusantara. Kita juga ingin seluruh wilayah Indonesia terhubung baik melalui udara, laut maupun darat. Untuk itu, kita membangun bandara perintis, pelabuhan, jalan paralel perbatasan di Kawasan Perbatasan Wilayah Kalimantan Timur, jalan lintas perbatasan di Papua, dan jalan sabuk perbatasan di Provinsi NTT.
Perekonomian daerah, terutama di kawasan pinggiran tidak akan bisa bergerak dengan cepat apabila tidak ada tenaga listrik dan prasarana telekomunikasi. Untuk itu, Pemerintah terus mendorong pembangunan energi listrik di 31 lokasi prioritas dan meneruskan pembangunan berbagai Base Transceiver Station (BTS) sehingga kecamatan-kecamatan di perbatasan dan garis perbatasan NKRI dapat mengakses telepon dan informasi.
Saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita akan menjadi bangsa maju yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia apabila kita memiliki daya saing. Salah satu penggerus daya saing kita adalah korupsi. Ini musuh kita bersama. Karena itu, di depan Sidang Bersama yang terhormat ini, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama memerangi korupsi. Pemerintah mendukung setiap usaha, dari semua pihak, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta memperkuat KPK.
Selain memerangi korupsi yang menggerogoti APBN, menggerogoti uang rakyat, kita juga terus menguatkan sistem dan basis data perpajakan nasional. Untuk itu Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Sidang Anggota Dewan yang terhormat, yang telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Kita optimis bahwa dengan Perppu tersebut, APBN Indonesia akan semakin kokoh karena sumber kekuatannya berasal langsung dari rakyat, dan setiap rupiahnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Selain itu, Indonesia juga semakin siap menyambut era keterbukaan informasi internasional yang memberlakukan Sistem Pertukaran Informasi Otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI).
Selanjutnya, dalam menatap daya saing Indonesia ke depan, kita harus mengantisipasi perubahan dunia yang sangat cepat dan serba digital. Kita harus terus meningkatkan efisiensi dan daya saing nasional dengan terobosan digital di kerja-kerja birokrasi, pelayanan rakyat, pengembangan UMKM, cara kerja ekonomi nasional dan penyaluran bantuan sosial dan subsidi Non-Tunai. Pemerintah juga memangkas berbagai regulasi dan pita birokrasi yang panjang yang selama ini telah membelenggu ekonomi Indonesia, terutama melalui 15 Paket Kebijakan Ekonomi yang telah dijalankan sejak tahun 2015.
Hasil dari berbagai Paket Kebijakan Ekonomi itu terlihat dengan semakin meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap ketangguhan ekonomi Indonesia. Dalam peringkat Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EODB), posisi Indonesia meningkat dari peringkat 106 pada tahun 2016, menjadi peringkat 91 pada tahun 2017. Begitu pula Indonesia mendapat peringkat investment grade atau layak investasi dari tiga lembaga pemeringkat internasional yang kredibel, yaitu Standard and Poor’s Global Ratings, Fitch Ratings, dan Moody’s. Bahkan di dalam survei bisnis oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), posisi Indonesia naik ke peringkat 4 sebagai negara tujuan investasi prospektif.
Sedangkan dalam diplomasi ekonomi, mesin diplomasi kita juga terus bergerak menggarap pasar-pasar non-tradisional di Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Selama setahun ini, PT INKA berhasil mengekspor 150 gerbong kereta api ke Bangladesh, PT Dirgantara Indonesia mengekspor pesawat CN 235 ke Senegal dan Thailand. Perlindungan warga negara kita di luar negeri juga menjadi komitmen kita bersama. Selain kita melakukan langkah-langkah perlindungan dan pendampingan pada pekerja migran, kita juga telah berhasil membebaskan sebagian besar WNI yang diculik kelompok teroris di Mindanao dan mengevakuasi WNI yang terjebak dalam konflik ISIS Marawi.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, di tengah gelombang globalisasi yang berubah cepat dan ekstrim, kemandirian bangsa Indonesia adalah pilar yang sangat penting guna mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menegakkan keadilan sosial. Pemerintah terus bekerja keras untuk mewujudkan kedaulatan pangan, dengan meningkatkan produksi bahan pangan strategis, utamanya padi, jagung, daging sapi, cabai, dan bawang merah.
Pemerintah juga terus memperkuat kemandirian bangsa melalui inovasi teknologi dan pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan serta mendorong kenaikan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik. Segenap rakyat Indonesia yang saya kasihi, Anggota Dewan yang saya hormati, dalam kesempatan ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingin menegaskan pentingnya demokrasi serta stabilitas politik dan keamanan guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui demokrasi, kita menjaga kedaulatan rakyat dan kerukunan dalam keragaman. (***)
