Pemerintah (Kemenhub) akan memfokuskan pada pengawasan sertifikasi kelayakan kontainer (petikemas) luar negeri yang beredar di Indonesia pada saat pemberlakuan PM 53 tahun 2018 tentang kelaikan petikemas dan verifikasi berat kotor petikemas, mulai Januari 2019 mendatang.
“Target awalnya untuk kontainer luar negeri dulu. Kalau petikemas dalam negeri lebih mudah pengawasannya,” kata Dirjen Hubla Agus Purnomo kepada pers, usai FGD implementasi kelaikan petikemas dalam menunjang keselamatan pelayaran, di Jakarta, Selasa (2/10).
Dirjen Agus Purnomo juga mengatakan, bahwa latar belakang diterbitkannya PM 53/2018 adalah untuk menunjang keselamatan pelayaran.
“Lembaga inspeksi untuk itu sedang disiapkan, sekaligus menyiapkan petunjuk teknisnya (juknis)-nya. Targetnya bulan depan (November 2018) sudah ditetapkan dan diumumkan,” ungkap Agus Purnomo didampingi Dwi Budi Sutrisno, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Hubla.
Kata Dirjen Agus, lembaga untuk sertifikasi yang sudah mengajukan ke Kemenhub yakni PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).
“Kami juga mengundang PT Surveyor Indonesia untuk ini,” ujar Dwi Budi menambahkan.
Menurut Dirjen Hubla, kelaikan petikemas secara reguler mesti dilakukan oleh lembaga yang independen yang memiliki kapabilitas untuk merepair kontainer yang bersertifisi.
Namun, shipping Line atau pemilik kontainer juga dapat melakukan perawatan sendiri terhadap petikemas nya. Cuma, tetap saja dalam pengawasan pemerintah.
Ketika menjawab, apakah depo petikemas yang selama ini juga melakukan repair terhadap kontainer, Agus Purnomo menyatakan, tetap bisa melaksanakan itu, tetapi mesti sesuai dengan aturan atau persyaratan yang ditentukan.
“Depo petikemas maupun pemilik kontainer boleh saja melakukan repair, asal fasilitas memenuhi syarat,” ungkapnya.
Sementara itu, Yukki N. Hanafi, Ketua umum ALFI menegaskan, bagi usaha logistik atau forwarder yang paling penting adalah kontainer itu layak.
“Saya pernah punya pengalaman pribadi, hanya karena kontainer itu ‘bolong’ sedikit, barang yang dikirim itu harus di reject,” katanya.
FGD yang digelar kerjasama Alumni Fakultas Teknologi Kelautan ITS Surabaya (AlfatekelIts) dan Kemenhub, menghadirkan Nara Sumber antara lain Dwi Budi Sutrisno (direktur perkapalan dan Kepelautan), Yukki Nugrahawan Hanafi, Capt. Supriyanto dari ALFI, dan Saifuddin Wijaya (direktur BKI). (***)
