Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Rudiyanto mengapresiasi positif kemajuan program kemaritiman pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pembangunan kapal-kapal untuk kepentingan Negara dilakukan, begitu pula pengadaan dan penambahan kapal komersial swasta juga semakin bertambah. Apalagi sekarang, program Tol Laut khususnya rute-rute yang menghubungkan antar pelabuhan dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pun terus ditambah, dan hal itu otomatis memerlukan tambahan armada kapal.
“Sekarang memang banyak membangun kapal baru, tetapi untuk kapal-kapal angkutan barang sebaiknya diperhitungkan antara supply dan demand. Apakah antara kebutuhan, permintaan dan penyediaan seimbang,” ujarnya kepada Ocean Week di Jakarta.
Disisi lain, Rudiyanto berharap agar semua kapal diatas 100 GT, panjang 200 meter dengan HP minimum 1500 wajib class. Tetapi, untuk kapal-kapal ikan yang direncanakan akan menambah ribuan unit kapal, meskipun kapal besar, namun kapal-kapal itu mayoritas tak masuk class BKI.
Sementara itu HR Manager CV Athira Marine Outfitting, Mariati juga menyambut baik dengan focus pemerintah untuk program kemaritiman. Tetapi, meskipun pembangunan kapal banyak dilakukan, tidak sedikit pula industry galangan kapal di Batam yang tengah menghadapi masalah. “Industri galangan kapal di Batam sedang down. Masalahnya karena mewabahnya persaingan dari produk China. Selain itu juga disebabkan semakin mahalnya sewan lahan disini, termasuk tuntutan kenaikan upah buruh,” ungkapnya kepada Ocean Week di Jakarta.
Karena itu, Mariati berharap pemerintah benar-benar merealisasikan janjinya untuk insentif pajak. “Paling tidak pembebasan pajak terhadap beberapa hal benar-benar diberikan. Sekarang ini masih dalam pembicaraan saja, realisasinya belum. Karena itu kami tak mampu bersaing dengan asing yang tidak terkena banyak beban,” ujarnya lagi.
Sementara itu, Tresna Pardosi dari PT Mustika ALam Lestari (MAL) menyatakan lebih baik anggaran dari pemerintah untuk pembangunan ribuan kapal baru dialihkan pada pembangunan industry di berbagai wilayah di luar pula Jawa. Dengan demikian program kemaritiman akan dapat tercapai. “Kapal itu akan mengikuti dimana pasar perdagangan ada. Kalau kapal banyak tetapi taka da barang yang diangkut, gemana,” katanya mempertanyakan. (**)
