Pembangunan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat, sudah bisa dimulai. Pasalnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah memberikan Amdal untuk pembangunan Pelabuhan Patimban.
“Amdal tanggal 28 (Februari 2017). Udah Oke,” ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tony Budiono, kepada pers di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (21/2).
Terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Tony mengatakan, dalam pembangunan Patimbang tidak bisa menunggu proses RTRW Nasional selesai. Untuk itu, ada rekomendari khusus yang diberikan Kementerian ATR supaya pembangunan pelabuhan bisa dilaksanakan.
“RTRW kan gak bisa parsial. Ada goodwill dari ATR akan membantu kitan karena ini masuk proyek strategis nasional kan. Otomatis seluruh kementerian membantu,” ujarnya.
Saat ini, kata Tony, tinggal menentukan penetapan lokasi (penlok) pembangunan Pelabuhan. Hal ini dalam rangka pembebasan lahan nantinya.
“Semua sudah on the track. Tinggal kita menunggu penlok dari Gubernur,” ujarnya.
Sekedar informasi, dalam rangka pembangunan Pelabuhan Patimban, Indonesia akan dibantu oleh pihak Jepang. Rencananya, pembangunan pelabuhan ini akan dilakukan dengan membentuk perusahaan patungan antara kedua Negara.
Ketika rencana pembangunan pelabuhan Patimban ditanyakan kepada Direktur PT Pelindo II Dani Rusli Utama, apakah akan mengurangi pasar di pelabuhan Priok, dijawab dengan santai tidak akan mengganggu, karena peruntukannya berbedan. “Ada pasar masing-masing,” ujarnya.
Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Asmari Heri juga menyatakan dengan adanya pelabuhan Patimban, bagus bagi pelayaran. Sebab akan banyak pilihan buat pelayaran menentukan kegiatannya, bukan saja di Priok, namun ada pelabuhan-pelabuhan alternatif. “Tinggal bagaimana service-nya,” ujarnya.
Dirjenla Tonnny juga menargetkan penandatanganan perjanjian pinjaman (loan agreement) proyek Pelabuhan Patimban dengan pihak Jepang dilakukan pada Mei 2017 dan akan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Saat ini, konsentrasi tim ad hoc adalah menyelesaikan proses perizinan pembangunan Pelabuhan Patimban agar Jepang dapat menyepakati kontrak perjanjian. “Belum, antara Mei sampai Juli tandatangan loan nya, pencairannya ya nanti kalau kita sudah jalan. Diharapkan bulan pertama 2019 lah bisa soft launching,” ucapnya.
Pelabuhan Patimban diharapkan dapat terintegrasi dengan Pelabuhan Utama Tanjung Priok dalam rangka meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Indonesia. Proyek ini menelan biaya hingga 3 miliar dolar Amerika Serikat atau Rp 40 triliun dengan menggunakan pinjaman lunak dari pemerintah Jepang melalui Japan International Coorporation Agency (JICA).
Sebelumnya, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dalam pertemuannya dengan Jokowi di Istana Bogor pada 15 Januari lalu, menyinggung soal proyek tersebut. Dia menegaskan penggunaan pelabuhan harus dilaksanakan oleh perusahaan patungan Jepang-Indonesia.
Presiden Jokowi juga menginginkan supaya swasta nasional diajak dan dilibatkan dalam pembangunan pelabuhan Patimban ini.
PT Pelindo II pun disebut-sebut akan memperoleh kesempatan dalam pembangunan dan pengelolaan pelabuhan Patimban. (***)
