Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam me-reshuffle para pembantunya jika tidak bisa menurunkan dwelling time di pelabuhan. “Ini ancaman sangat serius. Presiden mengancam reshuffle kalau dwelling time tak bisa diturunkan,” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menirukan omongan Presiden Jokowi, pada acara Simposium Indonesia Trusted Partners in Securing International Trade and Logistics Supply Chain di kantor pusat DJBC, Selasa (21/2).
Karena itu, Mardiasmo minta kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan mitra, seperti importir, eksportir, sampai pengusaha tempat penimbunan sementara yang mendapat pengakuan sebagai Authorized Economic Operator (AEO), untuk dapat memenuhi keinginan Presiden tersebut.
Melalui kolaborasi para institusi ini, diharapkan dapat terus menekan waktu arus barang di pelabuhan (dwelling time) menjadi 2,5 hari.
Mardiasmo mengekui, untuk menurunkan dwelling time di pelabuhan, Bea Cukai tidak dapat bekerja sendirian. Kuncinya berkolaborasi dengan para partner yang telah memperoleh sertifikat AEO dan mitra utama kepabeanan di seluruh Indonesia.
“Yang ada di ruangan inilah (peraih sertifikat AEO) aktor yang bisa mengurangi dwelling time,” ujarnya.
Mardiasmo juga mengungkapkan, dwelling time di pelabuhan pada 2015, lebih dari 5 hari. Kemudian sekarang bisa bisa ditekan menjadi 3-4 hari. “Tapi Presiden kan bacanya masih 4 hari. Di Singapura saja sudah bisa lebih rendah,” paparnya.
Kolaborasi Bea Cukai dengan perusahaan yang mendapat sertifikat AEO, diakui Mardiasmo mampu mengurangi dwelling time hingga 30 persen. “Jadi kita harus banjir komitmen dari perusahaan pemegang AEO, karena target kita ingin dwelling time turun jadi 2,5 hari. Harus siap,” tegas Mardiasmo. (***)
