Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada tahun 2020 – 2024 yang sejalan dengan cita-cita bangsa mewujdukan poros maritim dunia, isu strategis berfokus pada penyediaan infrastruktur konektivitas laut dan antarmoda yang perlu ditingkatkan terus menerus.
Untuk mendukung pencapaian tersebut, kebijakan yang ditempuh melalui pengintegrasian pelabuhan dan kawasan industri, dimana Pemerintah berusaha untuk mengefisienkan biaya transportasi bahan baku logistik, sehingga mendekatkan pelabuhan dengan pusat pabrik di kawasan industri.
Demikian disampaikan Menteri Perhubungan yang diwakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo saat menjadi narasumber pada acara Sarasehan Nasional Kemaritiman 2018 di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis ini (4/10).
Selain itu, lanjut Dirjen Agus, untuk membangun konektivitas laut yang terintegrasi difokuskan pada pengelolaan pelabuhan dengan efisiensi pada jaringan pelayaran. Begitu juga dengan pengembangan e-logistik melalui pengembangan sistem inaportnet yang terintegrasi dan implementasi Delivery Order Online.
Kementerian Perhubungan terus berupaya menghadirkan kesejahteraan yang sama bagi seluruh wilayah Indonesia. Transportasi laut yang terangkai dengan baik (konektivitas) turut berkontribusi pada pemerataan harga dan kesetaraan harga komoditas di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya melalui pembangunan Tol Laut.
“Program tol laut dinilai mampu menurunkan harga semen di Wamena, harga gula pasir di Fak-Fak Papua, harga minyak goreng di Larantuka dan beberapa daerah timur lainnya. Penurunan harga ini merupakan salah satu bukti bahwa transportasi laut merupakan jembatan untuk keluar dari kesenjangan nasional guna mewujudkan kesetaraan harga komoditas di Indonesia,” terang Dirjen Agus.
Sedangkan untuk menjalin integrasi dengan dunia internasional, Kemenhub juga membangun pelabuhan-pelabuhan besar seperti Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Patimban, Makassar New Port, dan Pelabuhan Kijing.
Pada kesempatan tersebut, Dirjen Agus juga memaparkan tentang pembangunan konektivitas di wilayah perbatasan untuk memperkuat konektivitas di wilayah NKRI.
“Penyediaan angkutan laut terjadwal juga telah disediakan bagi masyarakat di daerah terpencil, terdalam, dan terluar melalui 113 trayek perintis, yang diharapkan dapat melayani semua Saudara kita di sana,” imbuhnya.
Tak hanya infrastruktur saja yang dibangun, ribuan kapal juga telah disiapkan untuk mendukung sarana transportasi laut yang memadai.
“Oleh karena itu, SDM maritim yang berkualitas diperlukan untuk pengoperasian sarana dan prasarana tersebut,” tutup Dirjen Agus.
Adapun dalam forum yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Maritim Indonesia (Forkami) bekerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) ini, Dirjen Perhubungan Laut menjadi narasumber bersama Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Sekjen Asosiasi Pelabuhan Indonesia (ABUPI), dan Sekjen Indonesia Ship Owner Association (INSA) yang membahas tema “Prospek Pengembangan Infrastruktur Kemaritiman Nasional 2019-2024”. (hub/**)
