Perusahaan bongkar muat (PBM) di wilayah Papua menjerit karena ketidak berdayanya PBM swasta yang harus bersaing dengan Pelindo.
Karena itu, mereka minta kepada Menhub dan Menteri BUMN mengingatkan supaya BUP Pelindo tidak mengerjakan kegiatan bongkar muat sendiri, sebab jika PBM swasta tak diberi kesempatan kerja, akan mati.
“Kami berharap Pak Menhub (Budi Karya Sumadi) atau Pemangku kepentingan di Kemenhub dan Pak Menteri BUMN (Erick Thohir) mendengar jeritan kami bagaimana sulitnya berusaha khususnya PBM di Papua, karena monopoli Pelindo dalam kegiatan ini,” ujar Obed Manufandu, Ketua APBMI Papua, kepada Ocean Week, Sabtu sore (20/5) melalui WhatsApp nya.
Obed mengemukakan untuk ongkos bongkar muat di pelabuhan di wilayah Indonesia Timur ini, sekitar 73% sharing ke TKBM.
“Terkait tarif bongkar muat, kami di Papua, 73% itu Share untuk TKBM dari tarif OPP/OPT. Dan tarif OPP/OPT, adalah tarif kesepakatan yang di buat antara APBMI dan TKBM yang diketahui oleh Kepala KSOP, Pelindo, Alfi, dan INSA. Jadi kalau PBM swasta yang kerja, ongkosnya sudah habis untuk buruh,” ungkapnya.
Obed juga menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang disampaikannya terkait kerja PBM di pelabuhan umum di Papua, yakni sampai sekarang Pelindo kerjakan PBM, padahal Pelindo sudah banyak untung dari jasa tambat, jasa dermaga, depo, kebersihan, penumpukan barang, listrik, dan sebagainya.
“Jadi kami PBM swasta hanya jadi penonton setia,” ungkapny.
Obed menanyakan, apakah BUP Pelindo dan PBM Pelindo, memiliki satu NPWP atau berbeda ?. Lalu apakah PBM Pelindo memiliki Izin sebagai badan usaha PBM dari Gubernur setempat.
“Kami juga menanyakan apakah hasil Rakernas APBMI di Medan pada Oktober 2022 lalu. Dan apakah MoU antara APBMI dengan Pelindo sudah mengarah pada PM 59 Th 2021,” kata Obed.
Menurut Obed, para PBM di daerahnya masih bersabar dengan kondisi itu. “Tapi jangan salah bahwa sabar itu ada batasnya. Kalau Pelindo monopoli, dan kami nggak diberi kesempatan bekerja sama, apalagi masuk perusahaan anak cucu Pelindo, kami tidak segan untuk demo, dan menutup gerbang masuk pelabuhan,” ujarnya setengah mengancam.
Maka dari itu, kata Obed, APBMI di bumi Cenderawasih ini berharap APBMI Pusat dapat meneruskan keluhan para anggotanya di Indonesia Timur ini ke pemerintah pusat, supaya usaha PBM disini bisa bekerja. (**)
