PT Pelindo II dan negara bakal kehilangan pendapatan sekitar 57,2 miliar, akibat tidak diperbolehkannya Pelindo II Cabang Ciwandan mengoperasikan pelabuhan Bojonegara, karena belum selesainya proses hukum antara perseroan dengan beberapa warga mengenai tanah di real pelabuhan.
Padahal, sebesar 1,2 juta ton per tahun throughput (waterfront) dan 2,5 juta m3 per tahun dari kegiatan penambangan batubara sudah diproyeksikan dapat beraktivitas melalui pelabuhan Bojonegara, Banten ini. Sangat disayangkan, jika pelabuhan dengan dermaga sepanjang 102 meter di areal tanah seluas 450 hektar yang dulu peresmiannya oleh Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri itu menjadi ‘mangkrak’.
Lagi pula Kantor Pengacara Negara Pada Kejaksaan Agung RI, sesuai surat no. 182/G/Gph.1/04/2017 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Pelindo II, perihal pendapat hukum tentang kerjasama pemanfaatan tanah HPL 1 dan no.2 milik Pelindo II di daerah Bojonegara, Serang Banten, menyebutkan bahwa areal tanah yang tidak disengketakan dapat digunakan.
Karena itu, perseroan mencoba untuk mengoperasikan pelabuhan Bojonegara yang sudah lama idle. Tetapi, kata Armen Amir, General Manager PT Pelindo Cabang Ciwandan, setelah dioperasikan, kemudian diberhentikan oleh pihak-pihak tertentu. “Bahkan sekarang di garis polisi, sehingga kami tidak bisa mengoperasikannya. Lagi pula pintu keluar masuk pelabuhan juga ditutup. Padahal kami menggunakan dan melewati jalan tanah Pelindo sendiri, bukan tanah HPL yang sedang bersengketa,” ujar Armen santai.
Kendati demikian, Armen mengaku tidak menyerah. Dia akan terus berupaya agar Bojonegara dapat beroperasi kembali. “Kalau ada yang menghalangi fasilitas negara, sama juga berhadapan dengan negara,” tuturnya.
Sementara itu, H. Masduki, tokoh pengusaha dari Banten, mendesak pemerintah melalui PT Pelindo II atau negara dapat segera menuntaskan masalah di pelabuhan Bojonegara. “Kami siap membantu dan bekerjasama untuk pemanfaatan dan pengoperasian pelabuhan ini. Cuma kami minta Pelindo II secepatnya menyelesaikan masalahnya lebih dulu,” ungkapnya kepada Ocean Week.
Seperti diketahui, bahwa tahun lalu investor asal Australia juga berminat untuk membangun pelabuhan ternak di Bojonegara. Niat itupun sebenarnya sudah mendapat restu dari pemerintah Banten. (**)
hal hal yang seperti ini jugak aharus menjadi perhatian oleh pemerintah
karna pendapatan pendapatan negara seperti inilah yang menyebabkan negra kekuaragan pendapatan
sehingga terjadi hutang dalam pengelolaan negara ini..?
apa yang menyebabkan pemerintah menutup pelabuan ini