Sekjen Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Djoko Sasono resmi membuka musyawarah nasional (Munas) asosiasi logistik dan forwarder Indonesia (ALFI) ke-6, bertempat di hotel JW Marriott, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).
Pada kesempatan itu, Djoko Sasono menyatakan bahwa pemerintah sudah membangun infrastruktur pelabuhan laut, tol laut. Bahkan, pada waktu program tol laut dimulai tahun 2016 hanya ada 6 rute, namun di tahun 2018 sudah mencapai 18 rute.
Hadir pada pembukaan Munas ALFI ke-6, antara lain Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto, Ketua APBMI HM Fuadi, Ketua Umum Asdeki H. Muslan, Sekjen Ginsi Taufan, Ketua Umum HIPMI, serta 31 DPW ALFI seluruh Indonesia.
Sekjen Kemenhub yang mewakili Menhub Budi Karya Sumadi mengungkapkan, Indonesia dengan luas wilayah kepulauannya memiliki posisi geografis yang unik dan strategis. Letaknya yang strategis terlihat dari luasnya wilayah perairan yang memisahkan Pulau-pulau di dalamnya memberikan keistimewaan menjadi salah satu urat nadi perdagangan internasional.
“Keistimewaan tersebut menjadikan Pemerintah Indonesia berfokus dalam Pembangunan Kemaritiman di Indonesia,” katanya.
Sebagaimana kita ketahui, ujar Djoko Sasono, Tol Laut merupakan salah satu Kebijakan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Nusantara dengan sasaran menghilangkan disparitas harga dan mendukung kelancaran arus logistik pada Wilayah Timur Indonesia.
“Tol Laut hadir di awal tahun 2016 dengan menempuh 6 trayek dan hingga sampai dengan saat ini di tahun 2018 terus bertambah menjadi 18 trayek. Tak hanya pada 1 moda transportasi, Tol Laut saat ini diintegrasikan dengan Moda sektor transportasi udara yang disebut dengan Jembatan Udara dan ke depannya akan diintegrasikan juga dengan moda darat agar tercapai distribusi yang seamless dari produsen ke konsumen,” ungkapnya lagi.
Selain Kebijakan Tol Laut, untuk mendukung arus logistik di Nusantara Long Distance Ferry juga diinisiasi oleh Pemerintah. “Long Distance Ferry merupakan sarana angkutan barang dengan menggunakan Kapal Ro-Ro di Wilayah Jawa. Kebijakan ini bertujuan untuk memperlancar arus distribusi logistik, mengurangi kemacetan yang terjadi di jalan raya dikarenakan padatnya arus lalu lintas dengan moda angkutan jalan,” katanya.
Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi emisi gas buang melalui pengurangan jumlah angkutan barang di jalan.
Menurut dia, untuk mendukung konektivitas antar wilayah, selain kesiapan sisi sarana sebagai moda angkutan dari sisi prasarana juga telah dibangun ribuan pelabuhan. Saat ini, Pelabuhan dengan kapasitas besar telah tersedia di New Priok Container Terminal yang dapat disinggahi oleh Kapal CMA-CGM dengan rute direct Amerika – Indonesia.
“Rute tersebut memotong jalur ekspor dan impor yang selama ini harus melalui Singapura ataupun Malaysia sebagai pelabuhan transhipment sehingga akan mengurangi Logistic cost dan waktu pengiriman,” ucapnya.
Djoko juga mengungkapkan, Indonesia berpeluang sebagai Negara Transhipment dalam International Shipping yang mampu bersaing dengan Malaysia dan Singapura. Untuk mendukung hal tersebut, telah dibangun dan akan dikembangkan Pelabuhan dengan kapasitas tampung besar yaitu Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai Pintu Masuk di Wilayah Bagian Barat Indonesia yang ke depannya akan dijadikan sebagai Pelabuhan Transhipment berskala Internasional. “Dengan dukungan kualitas infrastruktur yang baik diharapkan dapat menghadirkan Indonesia sebagai Negara Poros Maritim terbesar yang diakui oleh dunia,” kata Djoko.
Saat ini dunia telah dipengaruhi oleh fenomena Disruption, situasi dimana pergerakan dunia atau persaingan tidak lagi linear. Disrupsi menginisiasi lahirnya model bisnis baru dengan strategi lebih inovatif dan disruptif. Era ini akan menuntut kita untuk berubah atau punah.
Selain itu perkembangan jasa transportasi dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dimana pemanfaatan teknologi informasi secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi penyelenggaraan transportasi. Oleh sebab itu, Kementerian Perhubungan dalam melakukan pelayanannya kini berbasis teknologi informasi. Sebagai contoh, dalam rangka pengendalian dwelling time telah disediakan aplikasi Delivery Order Online, E-billing, Auto Gate System dan Truck Identification.
Selain itu, Sistem Informasi Inaportnet, Pendaftaran Kapal Online, dan Indonesia National Single Window (INSW) juga dikembangkan oleh Pemerintah. Transformasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, baik dari segi waktu maupun prosedur, efisiensi biaya dan menyediakan informasi pelayanan yang lebih transparan, real time, dan akurat sehingga menjadi faktor penggerak untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan berdaya saing.
Semangat yang Sama
Sementara itu, Ketua Umum ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi menyatakan bahwa pada saat ini semua pelaku bisnis logistik dan forwarder memiliki semangat sama untuk memajukan industri logistik.
“Sistem sogistik menjadi salah satu indikator kunci dalam persaingan perekonomian suatu negara. Perbaikan Rantai Pasok dalam logistik dapat mendorong pertumbuhan GDP hingga 5% dan mendongkrak ekspor hingga 15%,” kata Yukki kepada pers usai pembukaan Munas ALFI ke-6 di Jakarta, Selasa (4/12).
Yukki juga menyinggung bagaimana E-Commerce di Indonesia dalam lima tahun terakhir terus meningkat dan pertumbuhan tersebut akan terjadi hingga 10 tahun ke depan, bila tahun 2015 mencapai US$ 1,68 miliar pada tahun 2025 diprediksi mencapai US$ 46 miliar.
Pertumbuhan sektor logistik di Indonesia, ungkap Yukki, hampir 2 (dua) kali lipat pertumbuhan GDP Nasional sehingga pembangunan infrastruktur perlu terus ditingkatkan. Namun, lanjut dia, tidak hanya hard infrastruktur.
“Pemerintah sudah banyak membangun hard infrastruktur (jalan, jaringan rel KA, bandara, pelabuhan, tapi soft infrastrutur (sistem informasi dan komunikasi) relatif kurang. Akibatnya proses pengurusan dokumen dan barang tidak secepat negara tetangga,” kata Yukki.
Menurut Ketua AFFA itu, mulai tahun 2025 perdagangan bebas yang dihadapi Indonesia tidak hanya dengan ASEAN, tapi sudah meluas ke pasar global. “Maka supaya gerak langkah ALFI dan anggotanya lebih fokus dalam waktu lima tahun ke depan, maka kita perlu Slogan baru yakni Kompetitif, Inovatif, dan Dinamis,” jelasnya.
Owner PT Ampat Yasa Intermoda tersebut, mengatakan bahwa proses Reformasi Logistik dalam lima tahun terakhir sudah kita anggap seslesai, sehingga untuk memasuki era digital dalam era industri generasi 4 kita perlu melakukan inovasi secara dinamis (mengikuti perkembangan ITC, transport dan trade) agar kita mampu berkompetisi.
Yukki juga menegaskan, posisi Indonesia di AFFA sebagai leader, maka ini merupakan kesempatan yang baik bagi kita untuk membangun rantai pasok berbasis digital agar Indonesia tidak makin tertinggal. Namun membangun rantai pasok berbasis digital perlu dukungan semua pemangku kepentingan, sehingga kita perlu membangun kolaborasi antara Pemerintah, BUMN dan Swasta untuk mewujudkan Indonesia Logistics Incorporated.
Sedangkan Kris Kanter, Dewan Pembina ALFI mengingatkan jika Indonesia tidak segera melakukan persiapan dalam memasuki era 4.0, maka kita hanya akan jadi negara pasar. “Kita belum siap memasuki industri digitalisasi tersebut, kalau Indonesia (pemerintah) lambat menyiapkan regulasi dalam hal itu, pasti asing akan ambil alih. Harusnya ini menjadi masa-masa keemasan kita, jangan sampai hilang kesempatan tersebut,” kata Kris Kanter.
Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto juga berharap, Indonesia bisa siap menghadapi era 4.0. “Kita mesti siap dengan perubahan dunia, kalau industri sudah mulai ke arah sana, kita juga mesti ikut,” ungkapnya.
Serahkan Sertifikat
Pada kesempatan ini, Yukki juga menyerahkan sertifikat Fiata Higher diploma in supply chain management kepada 19 peserta kursus. “Fiata higher merupakan pendidikan vokasi yang diperoleh ALFI dan dilaksanakan ALFI Institute dan mendapatkan akreditasi dari FIATA yang berpusat di Switzerland. Dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia ALFI memperoleh akreditasi ke 13 dari 16 negara di duia,” kata Yukki.
Pada Munas ALFI ke-6 kali ini juga akan dilakukan pemilihan ketua umum. Namun banyak pengurus DPW meminta supaya Yukki Nugrahawan Hanafi bersedia kembali menjadi ketua umum ALFI periode 2018-2023. (***)
