Peran transportasi sangat penting dalam sistem konektivitas yg dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pemerataan pembangunan ekonomi serta kedaulatan suatu negara.
“Pengembangan sistem transportasi yang andal, efisiensi dan berdaya saing akan serta Merta menstimulus pembangunan di bidang ekonomi,” kata Carmelita Hartoto, Wakil ketua umum Kadin bidang Perhubungan, pada FGD bertema Mewujudkan Transportasi Umum yang Handal, Efisien, dan Berdaya Saing melalui Skema Pembiayaan Infrastruktur, bertempat di Gedung Kadin, Jakarta Selatan, Selasa (3/9).
Acara ini digelar bertujuan untuk mencari solusi konkrit agar pembiayaan sektor transportasi dan infrastruktur menjadi lebih efektif dan efisien guna terciptanya industri yg memiliki daya saing.
Selain itu, untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko sektor transportasi darat, laut dan udara.
Penyelenggaraan transportasi di indonesia masih dihadapi oleh berbagai tantangan. Seperti dalam hal implentasi kebijakan yang bersifat parsial pada masing-masing sistem transportasi nasional, baik dalam hal pembangunan infrastruktur moda transportasi , sarana prasarana pendukungnya dan pengoperasiannya belum terintegrasi secara baik, bahkan terkesan timpang tindih.
Tantangan lainnya adalah ketidakharmonisan kebijakan antara kebijakan sektor transportasi dengan kebijakan pada sektor lainnya. Misalnya, kebijakan industri mobil dan sepeda motor yang terus menggenjot produksinya untuk dipasarkan di dalam negeri, menjadi kontra produktif dengan kebijakan transportasi yang mengutamakan angkutan umum, atau angkutan massal guna mengurangi kongesti atau kemacetan jalan, terutama di kawasan perkotaan.
Kondisi itu berdampak terhadap inefisiensi perekonomian nasional, khususnya tingginya biaya logistik.
Guna mewujudkan transportasi umum yang andal, efisiensi dan berdaya saing, maka sektor transportasi perlu mendapatkan jaminan penyediaan dana yang memadai baik dalam rangka investasi moda transportasi maupun sarana prasarana pendukungnya.
Komite tetap kadin peruhungan bidang perhubungan laut, Nova Y Mugijanto mengatakan, para pelaku usaha di sektor transportasi mengharapkan adanya skema pembiayaan yg serupa denga skema pembiayaan yg serupa dengan skema pembiayaan infrastruktur , yang memiliki tenor atau waktu pengembalian berjangka panjang dan suku bunga yang kompetitif.
Saat ini, skema pembiayaan bagi sektor transportasi nasional masih berjangka waktu pendek dengan beban bunga yang cukup tinggi. Sedangkan jenis usaha di sektor transportasi merupakan sektor usaha yang padat modal dan padat karya dengan tungkat pengembalian investasi yang panjang. Karena itu diperlukan skema pembiayaan dengan jangka waktu yang panjang.
Untuk itu, Kadin mengusulkan agar angkutan barang dan penumpang daapt di masukkan sebagai pendanaan infrastruktur seperti yg tertuang dalam PM Keuangan no. 100/PMK 010/2009.
Sementara itu, Asmary Heri, pengamat kemaritiman menyatakan, angkutan laut menghadapi bunga bank yang masih tinggi, akibatnya usaha shipping nasional masih belum bisa bersaing dengan luar negeri. (***)
