Kegiatan bongkar muat dan kunjungan kapal di pelabuhan Marunda, Jakarta Utara semakin ramai. Tak kurang dari 250-300 call setiap bulan keluar masuk beraktivitas disini.
Tiga terminal yakni dermaga umum yang dikelola KCN, dermaga Kali Blencong, dan dermaga Marunda Center Terminal (MCT), tak pernah sepi dari kunjungan kapal (tongkang).
Hari Jumat pagi (29/12), Ocean Week berkesempatan mengunjungi pelabuhan Marunda, untuk melihat aktivitas di dermaga KCN maupun di Kali Blencong.
Ada tiga tongkang sedang sandar di dermaga KCN yang membongkar batubara maupun pasir secara truck loosing. Sementara di Kali Blencong, dua tongkang yang satu bermuatan pasir, dan satunya lagi memuat CPO juga tengah membongkar muatannya.
Terik matahari ditambah hamparan pasir disepanjang jalan dipinggir dermaga yang dapat membuat nafas sesak, tak dihiraukannya oleh para pekerja. Puluhan truk pengangkut pasir, batubara maupun CPO pun tampak mengantre untuk mendapat giliran muatan.
“Di dermaga KCN, delapan tongkang sekaligus bisa sandar untuk bongkar muatan, apalagi kalau pembangunan perpanjangan dermaga disini sudah selesai, bisa disandari 14 tongkang sekaligus,” ucap Banu Amza, pengurus DPC INSA Jaya untuk Pelabuhan Marunda, kepada Ocean Week, di Marunda, Jumat (29/12).
Pelabuhan Marunda memang memiliki prospek positif. Tahun 2017 saja, target pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang dicanangkan pemerintah kepada KSOP Marunda berhasil tercapai, bahkan terlampaui.
KSOP Marunda Anggiat D. Silitonga mengungkapkan, bahwa pemerintah (Kemenhub-red) mentarget pendapatan sebesar Rp 11,2 miliar ditahun 2017. “Bersyukur target itu dapat tercapai, sebab realisasi dari Januari-November sudah mencapai Rp 15,3 miliar,” kata Anggiat menjawab pertanyaan Ocean Week, di Kantornya, di Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara.
Pencapaian itu, ujar Anggiat, disebabkan adanya kontribusi dari kegiatan pandu-tunda, lalu adanya konsesi fee dari BUP (pengelola terminal), untuk MCT 2,75% dari pendapatan bruto, dan KCN 5%. “Untuk dermaga Kali Blencong langsung ke negara,” ungkapnya.
Selain itu, menurut Anggiat, pendapatan negara tersebut juga diperoleh dari kontribusi biaya tambat labuh, dan termasuk adanya sertifikasi.
Untuk tahun 2018, pemerintah mentargetkan pendapatan kepada pihak KSOP Marunda sebesar Rp 13,4 miliar. Terhadap target ini, Anggiat menyatakan akan berupaya untuk dapat mencapainya.
Sejumlah strategi telah direncanakan oleh Anggiat beserta jajarannya untuk mencapai target tersebut. Misalnya, melakukan lobby kepada para mitra kerja (pelayaran) dan pengguna jasa lainnya untuk terus menggunakan pelabuhan Marunda sebagai kegiatannya.
“Selain itu, meminta kepada pengguna jasa untuk meningkatkan atau mempercepat produktivitas bongkar barang muatannya. Sebab kalau bongkar muatnya tinggi, kapal bisa lebih cepat dan lebih banyak lagi yang masuk,” jelas Anggiat.
Apalagi, pemerintah melalui Ditjen Hubla sudah ada peraturan mengenai standarisasi besaran bongkar muat, berapa per ton per gang per jamnya.
Anggiat pun membenarkan jika kunjungan kapal ke pelabuhan Marunda cukup padat. Setiap bulan antara 250-300 call (tongkang termasuk kapal offshore) melakukan kegiatan di pelabuhan ini.
Batubara, pasir dan CPO menjadi komoditi andalan yang dibongkar disini. Lalu tiang pancang, dan mobil merupakan komoditi yang sekarang ini turut meramaikan aktivitas di pelabuhan ini.
Anggiat berharap pada tahun 2018 maupun kedepannya, akses jalan dari dan ke pelabuhan Marunda sudah diperbaiki oleh pihak KBN sebagai pengelola kawasan. Kemudian, kelancaran arus barang dan kapal juga dapat tercapai. “Yang lebih penting lagi adalah masalah keselamatan pelayaran, makanya kami selalu berdoa agar tidak terjadi insiden disini,” ungkap Anggiat bersemangat.
Menyinggung adanya rencana penambahan dermaga LCT di MCT, KSOP mengaku sangat mendukung terhadap hal itu. Bahkan dia berharap, rencana tersebut sudah dimasukkan dalam perubahan RIP (rencana induk pelabuhan) Tanjung Priok.
Sementara itu, Banu Amza, Seksi Kepelabuhanan Marunda dan Kalibaru DPC INSA Jaya, menambahkan bahwa pihaknya akan selalu mensupport kebijakan pemerintah untuk pelabuhan Marunda melalui KSOP. “Kami akan terus melakukan kerjasama yang baik dengan pemerintah (KSOP) Marunda. Kami berharap kemitraan yang sudah terjalin dengan baik ini dapat ditingkatkan lagi dimasa-masa mendatang,” ucap Banu.
Pelaku usaha dari pelayaran PT Sayusan Bahari ini berharap agar pemerintah pusat (Kemenhub) secepat mengeluarkan pelimpahan wajib pandu-tunda untuk pelabuhan Marunda, mengingat padatnya keluar masuk kapal ke pelabuhan ini. “Kami berharap, demi keselamatan pelayaran, pemerintah (Kemenhub/Ditjen Hubla) segera mengeluarkan pelimpahan wajib pandu untuk pelabuhan Marunda,” tuturnya. (***)
