Pembangunan pelabuhan di berbagai wilayah di Indonesia terus dilakukan. Bahkan baru-baru ini, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Agus Purnomo menyatakan hingga tahun 2037 ada 1.321 pembangunan pelabuhan baru yang sudah ditetapkan.
“Beberapa sudah jalan baik, tapi memang beberapa masih pelan. Namun dipastikan pembangunan ribuan pelabuhan ini akan terus diintegrasikan dengan kawasan industri di belakangnya,” kata Dirjen Laut Agus Purnomo dalam webinar belum lama ini.
Menurut dia, dengan cara seperti ini, biaya logistik untuk pengiriman barang bisa ditekan seminimal mungkin.
“Lokasi pembangunan pelabuhan tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Dirjen Agus Purnomo juga menyebutkan bahwa pembangunan ribuan pelabuhan tersebut sudah tertuang dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang ditetapkan sejak 2017.
“Rencana ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017. Sebaran lokasi pelabuhan ada di dalamnya beleid tersebut,” ungkapnya.
Saat ini, Indonesia baru memiliki 636 pelabuhan, terbagi atas 28 pelabuhan utama, 164 pelabuhan pengumpan, 166 pelabuhan pengumpan regional antar provisi, dan 278 pelabuhan pengumpan lokal.
Sedangkan pelabuhan yang dikategorikan kelas utama antara lain pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Perak di Surabaya, Pelabuhan Soekarno Hatta di Makassar, dan Pelabuahn Belawan di Medan.
Selain pelabuhan, Kemenhub juga akan membangun 55 terminal yang jadi satu kesatuan dengan ribuan pelabuhan tersebut. Pembangunan dilakukan bertahap sesuai prioritas. Dengan besarnya anggaran, Kemenhub pun membuka seluas-luasnya keterlibatan dari pihak swasta untuk berinvestasi dalam sektor tersebut.
Seperti diketahui bahwa sekarang ini, sedang pula dirampungkan pembangunan pelabuhan Patimban di Subang Jawa Barat, lalu pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat, dan sebagainya.
Lukman Lajoni, pengamat kepelabuhanan dari Surabaya mengapresiasi baik terhadap rencana Kemenhub membangunkan ribuan pelabuhan di seluruh Indonesia.
“Tapi, apakah nanti tak mubazir, karena terlalu banyak pelabuhannya dibandingkan barang yang mau diangkut. Apakah hal itu tak dilalukan evaluasi lagi, dihitung secara cermat, mengingat pembangunannya menggunakan APBN. Jangan sampai semua itu hanya sekedar untuk proyek,” ujarnya. (***)
