Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi meminta supaya semua pihak dapat melaksanakan beleid relokasi kontainer impor yang melewati batas waktu penumpukan (longstay) sesuai PM 25 tahun 2017, terutama untuk terminal petikemas di Priok, Perak, Belawan, dan Makassar. Apalagi petikemas itu sudah mengantongi surat perintah pengeluaran barang (SPPB) atau sudah clearance kepabeanan.
“Jika PM 25/2017 itu tidak dilaksanakan, maka bisa berpengaruh terhadap dwelling time di pelabuhan. Di Priok misalnya, banyak peikemas yang sudah SPPB tapi tidak dikeluarkan,” katanya kepada Ocean Week, beberapa waktu lalu.
Ketika hal itu dikofirmasi kepada Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok Capt. H. Hermanta, menyatakan bahwa agar petikemas boleh langsung dikeuarkan saja. “Sebagai hak pemilik barang tidak ada masalah. Yang masalah itu yang nggak punya kontainer di pelabuhan,” kata Hermanta kepada Ocean Week, melalui WhatsApp-nya, Senin (19/11) pagi.
Menurut Yukki, pemilik barang tak mengeluarkan petikemasnya itu ada beberapa alasan. “Alasannya gudang industri penuh, masih menunggu produksi, dan menumpuk di pelabuhan lebih aman,” ungkapnya.
Namun, apakah kondisi tersebut pernah dibuktikan kebenarannya. Makanya itu menjadi tugas pemerintah (Otoritas Pelabuhan/OP) untuk tegas menangani masalah ini. Sebab untuk Bea Cukai, alasannya karena sudah SPPB, bukan menjadi tanggung jawabnya lagi. Operator terminal juga mesti tegas dalam hal ini, dan mestinya tak memberi toleransi.
Seperti diketahui bahwa Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No: 25/2017 tentang perubahan atas Permenhub No:116/2016 tentang pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan atau longstay di pelabuhan utama Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak Surabaya, dan Makassar. “Ini memang masih jadi problem yang perlu diselesaikan. Karena Presiden Joko Widodo, sering menginstruksikan agar dwelling time di pelabuhan Priok khususnya, dapat diturunkan menjadi kurang dari 3 hari,” ungkap Yukki.
Sementara itu, Ketua ALFI DKI Jakarta Widijanto mengatakan dalam beleid PM 25/2017 itu ditegaskan bahwa barang impor yang sudah clearance pabean atau SPPB hanya boleh menumpuk maksimal tiga hari di pelabuhan. Dalam pasal 3 ayat (1) beleid itu menyebutkan, setiap pemilik barang impor wajib memindahkan peti kemasnya yang sudah SPPB dan melewati batas waktu penumpukan dari lini satu ke lapangan penumpukan di luar pelabuhan dengan biaya ditanggung pemilik barang.
Kemudian pada pasal 3 ayat (2) dinyatakan apabila pemilik barang/kuasanya tidak memindahkan peti kemasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, maka badan usaha pelabuhan (BUP)/operator terminal peti kemas wajib merelokasi barang impor itu dari lapangan penumpukan terminal peti kemas dengan biaya ditanggung pemilik barang.
Jadi, katanya, sesuai beleid itu kalau peti kemas impor sudah SPPB wajib keluar pelabuhan, jangan lagi ditimbun dilini satu pelabuhan guna menjamin dwelling time tetap rendah.
Widijanto mengaku prihatin dengan tidak berjalannya Permenhub No. 25/2017 itu meskipun sudah ada sistem dan prosedur sebagai juklaknya yang tertuang dalam peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok No. UM.008/27/11/OP.TPK.2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang perubahan atas peraturan kepala kantor otoritas pelabuhan utama Tanjung Priok No. UM.008/31/7/OP.TPK.2016 tanggal 10 november 2016 tentang tata cara pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) di pelabuhan Tanjung Priok.
ALFI, ungkapYukki, mengajak seluruh stakeholders di pelabuhan Priok turut mendukung program Pemerintah dalam menurunkan dwelling time dan memangkas biaya logsitik di pelabuhan Priok.
“Operator terminal peti kemas itu bisnis intinya bongkar muat bukan mengandalkan pendapatan dari storage. Sebaiknya semua stakeholders di Priok dapat duduk bersama supaya aturan yang sudah di terbitkan Kemenhub bisa berjalan,” tambah Widiyanto.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, Dwi Teguh Wibowo mengatakan, masih mengkonsep mengenai sikap instansinya terhadap kegiatan relokasi peti kemas impor yang sudah SPPB atau longstay. (***)
