Sebaiknya tender rute tol laut yang akan dilakukan oleh pemerintah (Kementerian Perhubungan Laut) bukan hanya untuk rute tertentu saja, tetapi ke semua rute secara nasional.
“Swasta nasional (pelayaran) harus dilibatkan, ini jangan sampai karena rute tol laut yang selama ini ditangani PT Pelni tidak mampu, meski diberikan subsidi, kemudian dilimpahkan ke pelayaram swasta menangani angkutan barang ke rute Timur Indonesia,” kata Anton Sihombing, anggota Komisi V DPR RI per telpon kepada Ocean Week.
Menurut Anton Sihombing, subsidi dari APBN untuk kapal Pelni yang menangani rute tol laut itu, habis begitu saja. Sementara barang tetap saja mahal, sehingga disparitas harga antara di pulau Jawa dan pulau Indonesia wilayah timur cukup tinggi.
Anton juga mengingatkan supaya kapal-kapal yang diperuntukkan mengangkut ke rute tol laut adalah berbendera Indonesia.
Pengamat Pelayaran Theo Rinastowo mengungkapkan, selama ini rute tol laut 100% ditangani kapal Pelni, namun kemudian karena tidak berjalan dengan baik, akhirnya akan dilibatkan juga swasta. Padahal selama ini swasta juga sudah memasuki ke wilayah-wilayah yang tak dijangkau oleh Pelni.
“Mestinya pemerintah mengatur saja rute-rute itu seperti system Reguler Liner Services (RLS), dan itu dapat berjalan dengan bagus, jadi system itu yang sudah bagus mestinya diadop saja dan ditambahkan yang kurang diperbaiki,” katanya.
Di tempat terpisah Sunarno dari salah satu shipping line mengungkapkan, Pelni selama menangani rute tol laut sudah ‘sempoyongan’. Karena itu, pemerintah akhirnya menenderkannya dengan menambah rute-rute yang tak dilalui oleh Pelni dengan melibatkan swasta.
Sementara itu Wakil Ketua Umum DPP INSA Witono menyatakan bahwa INSA sekarang ini selalu dilibatkan dalam rencana penambahan rute untuk tahun 2017. “Lima dari rencana penambahan rute tersebut yang tiga (T7, T8, dan T9) kita sudah setujui dimana rute tersebut tidak bersinggungan dengan main route yang sudah dijalankan oleh swasta,” kata Witono.
Tetapi, tambahnya, yang rute T10 dan T 11 masih digodog lagi. “Jadi panmdangan kita positiflah tender untuk rute tol laut itu. Sekarang INSA pun dilibatkan,” ujarnya.
Witono berharap hasilnya nanti akan sesuai dengan tujuannya untuk konektivitas antar pulau dan membangun ekonomi maritime. Kelak rute-rute tersebut akan ditenderkan, sehingga didapat biaya yang efisien, dan swasta ikut perperan.
Sebelumnya Dirjen Perhubungan Laut A. Tonny Budiono, mengatakan Kementerian Perhubungan akan melelang operator tol laut pada November 2016. Sehingga diharapkan awal Januari 2017 sudah bisa dilaksanakan.
Pemerintah dalam tender tol laut, mensyaratkan terhadap perusahaan pelayaran yang ikut tender berkomitmen untuk memenuhi aturan standar tingkat keterisian muatan jika ingin mendapatkan subsidi.
“Nanti harus ada kepastian muatan. Nanti kita kasih target sekian persen, baru k ita kasih subsidi. Kalau tidak, nanti swasta seenaknya sendiri,” ungkap Dirjen Perhubungan Laut. (ow)
