Masyarakat Transportasi Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (MTI Kepri) berharap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyelesaikan tiga proyek pelabuhan di daerah itu yang masih mangkrak.
“Sebaiknya Kemenhub segera menuntaskan pembangunan tiga pelabuhan mangkrak di Kepri,” kata Ketua MTI Kepri, Syaiful di Tanjungpinang, dikutip Antara, Selasa.
Pihaknya sangat menyayangkan pembangunan tiga pelabuhan di Kepri yang sudah menelan dana APBN berkisar ratusan miliar rupiah itu terbuang sia-sia karena tidak kunjung diselesaikan.
Padahal jika pelabuhan tersebut dapat dituntaskan, katanya, tentu akan berdampak positif sekaligus memberikan efek ganda terhadap perekonomian di Kepri, khususnya daerah jangkauan di sekitar pelabuhan tersebut.
“Perekonomian daerah meningkat, berbagai usaha akan hidup, juga dapat menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.
Adapun tiga pelabuhan yang dibangun Kemenhub di Kepri, yaitu Pelabuhan Internasional Berakit di Kabupaten Bintan dengan dana yang sudah terserap sebesar Rp85 miliar.
Kemudian Pelabuhan Internasional Dompak di Kota Tanjungpinang dengan dana yang sudah terserap Rp121 miliar.
Pelabuhan Peti Kemas Malarko di Kabupaten Karimun dengan dana yang sudah terserap Rp200 miliar.
“Status ketiga pelabuhan itu kini terbengkalai,” ucap Syaiful.
Lebih lanjut Syaiful menyampaikan saat ini kondisi ketiga pelabuhan ini makin memprihatinkan. Interior bangunannya rusak parah bahkan ambruk. Sekeliling pelabuhan dikelilingi semak belukar akibat tak terurus.
“Banyak masyarakat Kepri minta kami (MTI) menyuarakan hal ini dengan harapan didengar langsung pemerintah pusat,” sebutnya.
Syaiful menambahkan jika ketiga pelabuhan tersebut dituntaskan hingga dapat dioperasionalkan, maka akan menjadi kado manis dari Presiden RI Joko Widodo jelang akhir masa jabatannya untuk masyarakat Kepri, yang merupakan penghuni pulau terluar Indonesia dan berbatasan dengan enam negara tetangga.
Seperti diketahui bahwa Proyek pembangunan Pelabuhan Dompak di Tanjungpinang, khususnya saat ini memasuki babak baru. Setelah 2 terdakwa yakni, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kontraktor pelaksana divonis penjara 6 tahun karena melakukan tindak pidana korupsi pada 2019 lalu.
Saat ini, Satreskim Polresta Tanjungpinang kembali menetapkan dua tersangka lainnya karena diduga melakukan tindak pidana korupsi pembangunan Pelabuhan Dompak tahap VI.
Proyek Pelabuhan Dompak dibangun menggunakan APBN melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang dimulai pada 2010.
Proyek pembangunan ini pun dikerjakan selama 6 tahun dengan skema tahun berlanjut hingga berakhir pada 2015. Adapun total anggaran yang telah dihabiskan dalam pembangunannya sebesar Rp 121 miliar.
Namun, pada akhir pembangunannya, proyek Pelabuhan Dompak ini sempat bermasalah. Padahal, hanya tersisa pekerjaan finishing serta pemasangan beton pemecah ombak. Bangunan yang sudah selesai itu pun mangkrak, tidak berfungsi hingga sekarang ini.
Pada 2018, Aparat penegak hukum mengendus adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Pembangunan Pelabuhan Dompak dan memulai tahap penyelidikan.
Kini, kondisi pelabuhan Dompak yang telah menghabiskan anggaran Rp 121 miliar itu cukup memprihatinkan. Sejumlah fasilitas yang terbilang selesai dibangun kini rusak parah. Ruang tunggu penumpang, tempat pejalan kaki (trestle area) serta atapnya mulai terbongkar.
Ditambah lagi ponton untuk keberangkatan penumpang yang dibuat untuk domestik dan luar negeri, sudah tidak lagi memungkinkan untuk digunakan.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengakui pihaknya telah mengirimkan surat kepada Kemenhub terkait status sejumlah pelabuhan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Salah satunya, Pelabuhan Dompak yang saat ini mangkrak.
Gubernur juga akan meminta Kemenhub melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai status kelanjutan proyek pelabuhan tersebut. Agar, pelabuhan yang telah dibangun pemerintah pusat di Provinsi Kepri dapat dimanfaatkan dengan baik.
“Kita inventarisir, mana kewenangannya. Kalau bisa kita minta, proses hukum tetap berjalan, tapi proses pembangunannya bisa disiapkan. Sehingga, Pelabuhan ini bisa difungsikan,” ungkap Ansar.
Pelabuhan Malarko
Baru-baru ini, Komisi III DPRD Kepri meninjau Pelabuhan Malarko di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun yang pembangunannya mangkrak.
Ketua Komisi III DPRD Kepri, Widiastadi Nugroho mengatakan, peninjauan itu dilakukan, untuk memastikan penyebab terhentinya pembangunan pelabuhan tersebut.
“Kami turun untuk memastikan secara langsung mengapa Pelabuhan Malarko ini terhenti pembangunannya, sejak tahun 2013 dikawatirkan beton beton pembangunan pelabuhan ini lama kelamaan akan rusak,” katanya.
Widi mengatakan, peninjauan itu dilaksanakan karena sebelumnya Gubernur Kepri telah menerbitkan surat ke Menteri Perhubungan tentang Rekomendasi Hibah Pelabuhan Malarko, ke BP KPBPB Karimun agar pihak BP yang melanjutkannya.
“Jika memang benar BP Karimun siap untuk melanjutkan pembangunan pelabuhan ini, kenapa tidak segera dilanjutkan saja, kalau bisa dipercepat,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Jon Kenedi membenarkan, namun kata Jon, masih ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh BP Karimun.
“Tapi kenapa sampai saat ini KSOP belum berkoordinasi dengan pihak BP Karimun dikarenakan takut terjadi double posting anggaran. Bisa bermasalah jika di APBN sudah dianggarkan namun di APBD juga dianggarkan,” katanya.
Selain itu, masih ada juga tanah di sisi darat Pelabuhan Malarko belum bersertifikat. Dikawatirkan ada masalah dan ada juga beberapa lahan belum dibebaskan dari Pemkab Karimun.
Selain itu, pihak KSOP juga meminta BP Karimun menunggu sebentar karena Pihak KSOP akan berkoordinasi dengan Sesditjen untuk kepastian pengalihan hak tersebut.
Menurut Jon, jika semua administrasi tersebut sudah dilengkapi dan sudah siap diproses oleh Sesditjen maka pihak KSOP hanya melanjutkan penyerahan Pelabuhan Malarko ke BP Karimun.
“Kami akan menindaklanjuti secepat mungkin dan dimohon pihak BP Karimun menunggu kabar dari kami,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BP Karimun, Faisal mengatakan, pihaknya akan menunggu informasi dari KSOP terkait hibah pelabuhan tersebut dan diharapkan secepat mungkin proses hibah itu bisa terealisasi.
Pihaknya, kata dia akan segera melengkapi semua persyaratan yang diminta, namun pihaknya berharap sebelum pelabuhan itu dialihkan ke BP Karimun, semua administrasi sudah dipastikan tidak ada masalah.
“Hal ini agar kami dapat melanjutkan pembangunan ini sesuai ketentuan yang berlaku, dan kami siap menunggu,” katanya.
Pembangunan Pelabuhan Malarko dibangun dengan anggaran APBN dengan pagi sekitar Rp 200 miliar. Tujuan dari dibangunannya pelabuhan tersebut untuk dijadikan sebagai pelabuhan kontainer dan sandarnya kapal-kapal besar. Namun, sejak dibangun tahun 2013 hingga saat ini proses pembangunan pelabuhan itu terhenti.
Pelabuhan Berakit
Pelabuhan Internasional Berakit, kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, hingga kini masih mangkrak sejak dibangun tahun 2010 silam.
Padahal pelabuhan itu dibangun menelan anggaran Rp60 miliar. Namun, kondisi Pelabuhan Internasional Berakit kini rusak parah, mulai dari ponton sebagian sudah tenggelam.
Saat ini, beberapa fasilitas yang dibangun sudah tidak layak difungsikan, seperti kaca pecah hingga bangunan yang menggunakan bahan utama besi-besi sudah mulai berkarat.
Dengan kondisi seperti itu, Bupati Bintan, Roby Kurniawan mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan tidak bisa berbuat apa-apa.
Roby mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil diskusi antara Pemprov Kepri dengan Kesultanan Johor, Malaysia, terkait pengoperasian pelabuhan tersebut.
Roby menuturkan, sebelumnya tim Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pernah meninjau kondisi Pelabuhan Internasional Berakit. “Pelabuhan ini dibangun pemerintah pusat dan sudah pada rusak,” kata Roby di Bintan, belum lama ini.
Pemerintah pusat, katanya, berencana akan memperbaiki pelabuhan, setelah ada operator yang ditunjuk untuk mengoperasikan pelabuhan tersebut.
“Jadi, saya masih menunggu operator yang menjalankan pelabuhan tersebut,” ungkapnya.
Apabila Pelabuhan Internasional Berakit beroperasi, dirinya yakin wisatawan mancanegara bakal datang ke Bintan berkali-kali lipat lebih banyak. Sebab, jarak tempuh dari Bintan ke negara tetangga cukup dekat. “Kurang lebih 1 jam 50 menit,” jelasnya. (***/ant)
