Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menyatakan ketertarikannyaterhadap ajakan pemerintah (Kemenhub) bekerjasama dalam pengelolaan pelabuhan di Indonesia.
“Kami tertarik untuk bisa mengelola pelabuhan itu, namun kami akan jajagi lebih dulu. Bagaimana pola kerjasamanya, berapa lama waktu yang diberikan, karena investasi mengelola pelabuhan pasti sangat besar. Kami juga perlu hitung secara matang,” kata Liana Tresnawati, Sekjen ABUPI kepada Ocean Week, disela seminar bertema Tantangan BUP (Badan Usaha Pelabuhan) di Tengah Perubahan Regulasi, di Kemayoran, Jakarta.
Dirjen Perhubungan Laut Agus Purnomo, kepada Ocean Week juga membenarkan jika Kemenhub kembali menawarkan pelabuhan di Indonesia kepada pengusaha swasta untuk dikelola melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Total yang ditawarkan ada 14 pelabuhan.
Ke-14 pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Bau-bau, Pelabuhan Anggrek Gorontalo, Pelabuhan Belang-belang, Pelabuhan Tahuna, Pelabuhan Tobelo, Pelabuhan Wanci, Pelabuhan Serui, Pelabuhan Kaimana, Pelabuhan Pomako, Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Dobo, Pelabuhan Banggai, Pelabuhan Labuan Bajo, dan Pelabuhan Namlea.
“Ada dua yang sudah mulai yakni pelabuhan Bau-bau dan pelabuhan Anggrek Gorontalo. Polanya melalui tender, bisa swasta, Pelindo juga bisa ikut,” kata Agus.
Tetapi, ajakan dari Kemenhub belum mendapat tanggapan serius dari pengusaha pelayaran swasta nasional. Rata-rata dari mereka menyatakan pikir-pikir lebih dulu, sekaligus mempertimbangkan untung dan rugi dari pemberian hak kelola tersebut.
“Belum tahu detilnya kita baru taraf dipropose saja tapi kita sudah kirim surat ke Kemenhub untuk menyampaikan interest dulu . Tapi kan belum tahu harus ada infomasinya berapa lama kita bisa kelola tempat itu dan ketentuan-ketentuan lainnya,” kata Ketua Umum DPP Indonesia National Shipowner Association (INSA) Carmelita Hartoto, dibenarkan Darmansyah Tanamas, kepada Ocean Week, di Jakarta usai pembukaan Indonesia Transport & Logistics Supply Chain, kemarin.
Carmelita menyatakan, meski pemerintah telah menawarkan 14 pelabuhan untuk dikelola, namun belum semua pengusaha swasta nasional tertarik. Karena mayoritas pelabuhan tersebut justru pelabuhan kecil. “Mereka lebih tertarik mengelola pelabuhan kelas international,” ungkapnya lagi.
Darmansyah menambahkan, untuk mengelola pelabuhan juga tidak mudah, apalagi pelabuhan yang ditawarkan Kemenhub mayoritas pelabuhan kecil. “Kami pasti akan hitung untung ruginya, ini kan bisnis,” ucapnya singkat.
Untuk diketahui, dari 14 pelabuhan yang disiapkan untuk dilakukan KPBU. Dua diantaranya siap dilelang tahun 2019 yakni Pelabuhan Baubau di Sulawesi Tenggara dan Pelabuhan Anggrek di Gorontalo.
Sedangkan 12 pelabuhan lainnya masih penyusunan studi untuk dasar dalam menetapkan lanjut atau tidaknya proyek KPBU. Pelabuhan Baubau akan mulai market sounding pada Oktober 2018. Ditargetkan, proses KPBU selesai pada Juli 2019. Sementara Pelabuhan Anggrek akan mulai market sounding pada Februari 2019. Penunjukan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) ditargetkan dilakukan pada September 2019. (***)
