Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, K.A. Tajuddin meninjau pelabuhan Tanjong Batu, pada hari Selasa (23/7) untuk mengetahui situasi dan kondisi pelabuhan tersebut, pasca distopnya operasional pelabuhan Tanjong Batu oleh Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Tanjungpandan, Afriyon, pada Senin (22/7).
Dalam kunjungan tersebut, Tajuddin didampingi Dirut BUP Tanjong Batu Iskandar Rosul. “Tadi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi datang ke pelabuhan Tanjong Batu atas perintah gubernur, untuk melihat suasana pelabuhan pasca penutupan operasional pelabuhan,” kata Iskandar kepada Ocean Week, per telpon, Selasa sore.
Iskandar berharap, penutupan operasional tersebut jangan untuk semua kegiatan. “Untuk kegiatan CPO kalau bisa jangan ditutup, karena dampaknya sangat merugikan masyarakat, apalagi untuk kegiatan CPO melalui pipanisasi, dan itu tidak masalah,” ujarnya lagi.
Menurut Iskandar, pihak Pemerintah daerah setempat (Bupati-red) juga sangat menyayangkan adanya penutupan operasional pelabuhan Tanjong Batu secara menyeluruh oleh KSOP. Kekecewaan yang sama juga dilontarkan DPRD setempat.
Bahkan Bupati Belitung H. Sahani Saleh, pernah berkirim surat kepada Menhub Budi Karya Sumadi, meminta untuk meninjau kembali kinerja Kepala KSOP tersebut, karena menurut bupati, KSOP Tanjungpandan itu dinilainya kurang bisa bekerjasama, sehingga banyak dikeluhkan pihak swasta/investor maupun instansi pemerintah setempat.
Surat yang sama pun pernah dikirim oleh DPRD Kabupaten Belitung kepada Menhub, pada Maret 2019 lalu. Surat yang diteken Taufik Rizani, Ketua DPRD Belitung itu juga menyebutkan kalau tingkat koordinasi Kepala KSOP Tanjungpandan dinilainya kurang maksimal. “Itu banyak dikeluhkan swasta/investor dan instansi pemerintah. Makanya kami minta Pak Menhub untuk mengganti kepala KSOP tersebut,” kata Taufik dalam suratnya itu.
Pada tanggal 15 April lalu, pihak BUP Tanjong Batu Port berkirim surat kepada Kepala KSOP Tanjungpandan untuk permohonan kerjasama pemanfaatan (KSP) barang milik negara (BMN), misalnya dermaga, trestle, gudang, dan sebagainya. Namun, surat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Kepala KSOP Tanjungpandan, hingga penutupan operasional pelabuhan, Senin kemarin.
Seperti diketahui, bahwa pada Senin (22/7), kepala KSOP telah menyetop operasional pelabuhan Tanjong Batu. Hal ini berkaitan dengan proyek rehabilitasi trestle dermaga yang merupakan bantuan dari Kementerian Perhubungan.
Meski begitu, kata Afriyon, kepala KSOP masih memberikan kebijakan bagi pengguna jasa yang memang kapalnya sudah sandar di pelabuhan, bisa merampungkan kegiatannya, dengan catatan, sebelum peralatan kontraktor tiba.
Selama penutupan, pihak KSOP akan mengalihkan kegiatan bongkar muat ke beberapa pelabuhan seperti Pelabuhan yang dikelola Pelindo dan Pelabuhan di Membalong khusus untuk bongkar muat batu.
Afriyon kepada pers lokal menyatakan untuk proyek perbaikan trestle dermaga senilai Rp 12,7 miliar itu harus selesai di tahun 2019 ini.
Pemerintah Pusat menyiapkan anggaran kurang lebih Rp12,7 miliar untuk merenovasi Pelabuhan Tanjong Batu, di Desa Pegantungan, Kecamatan Badau, Belitung.
Untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan tersebut, Kantor Syabandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungpandan mengandeng Kejaksaan Negeri (kejari) Belitung, dalam Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah Pembangunan Daerah (TP4D). (**)
