Pemerintah seyogyanya tak perlu membandingkan pelabuhan Tanjung Priok dengan pelabuhan Singapura, karena perannya sangat berbeda. Pelabuhan Singapura sebagai transhipment internasional, sementara pelabuhan Tanjung Priok masih merintis sebagai hub ekspor dan transhipment domestik.
“Mestinya maksimalkan saja apa yang bisa dilakukan lewat Priok, nggak perlu selalu membandingkan dengan pelabuhan Singapura. Karena mereka (PSA Singapura) sudah berpikir bagaimana ke depan, misalnya dengan membangun pelabuhan Tuas yang berkapasitas sekitar 70 juta TEUs, sedangkan Priok masih memulai,” kata Asmari Herry Prayitno, Ketua Komite Tetap Sarana dan Prasarana Perhubungan Kamar Dagang Indonesia (Kadin), kepada Ocean Week menanggapi pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menyatakan bahwa pencanangan hub prot Priok untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada Singapura.
Lagi pula, ungkap Asmari, pengelola pelabuhan Singapura juga tak akan tinggal diam dengan rencana yang dilaukan oleh Indonesia (Tanjung Priok). “Jadi nggak perlu memaksakan diri, apa yang sudah ada sekarang ini, optimalkan terus, karena memang Priok sudah punya pasar ke negara mana saja,” ujarnya lagi.
Dari sisi throughput saja, menurut Asmari, sudah tak sebanding. “PSA Singapura sudah menangani sekitar 35 juta TEUs per tahun, sedangkan Priok total baru sekitar 7 juta TEUs,” katanya.
Sebelumnya, pada Kamis (9/5), Menhub Budi Karya saat memberi kuliah umum di Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Emmanuel, Kelapa Gading Jaktim, mengemukakan, bahwa Tanjung Priok harus jadi hub agar barang bisa langsung dikirim ke China, Eropa, dan Amerika. Hal itu supaya manfaat ekonominya optimal dan tidak bergantung pada Singapura.
Menurut Budi Karya, Tanjung Priok layak menjadi hub internasional lantaran pelabuhan itu telah menyandang gelar pelabuhan bebas korupsi atau wilayah bebas korupsi (WBK). “Pelabuhan Tanjung Priok dinobatkan sebagai wilayaj birokrasi bersih dari korupsi pada Desember lalu. Penghargaannya diserahkan langsung kepada Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” katanya.
Menanggapi hal itu, Asmari menyatakan, transhipment port internasional tidak ada kaitannya dengan bebas korupsi. “Kalau Tanjung Priok sudah bebas korupsi sangatlah bagus, tapi tak ada hubungannya dengan hub transhipment port,” ucap Asmari yang juga direktur PT Samudera Indonesia Shipping tersebut.
Budi Karya mengemukakan, ketika Tanjung Priok menjadi hub internasional, diperkirakannya kapal-kapal kargo akan diintegrasikan dengan trayek tol laut domestik. Upaya ini untuk mengurangi disparitas harga dan memaksimalkan potensi ekspor barang-barang komoditas daerah. (***)
