Guna mewujudkan sistem layanan kapal dan barang menjadi lebih baik, sehingga memudahkan para pengguna jasa transportasi laut memperoleh pelayanan yang cepat, transparan dan terukur, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menggelar Bimbingan Teknis Peningkatan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Bali selama dua hari dari tanggal 17-18 Oktober 2018.
Kegiatan Bimtek TIK ini dibuka oleh Plt. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko.
Sekitar 50 peserta yang berasal dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan, Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Makassar, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Makassar, Kantor KSOP terkait, DPC INSA terkait, APBMI, ALFI dan Indonesian Ship Agency Association (ISA), mengikuti kegiatan tersebut.
Capt. Wisnu Handoko mengatakan bahwa seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berinovasi agar memudahkan para pengguna jasa pelabuhan untuk memperoleh pelayanan yang cepat, transparan dan terukur.
Menurutnya, penerapan Inaportnet versi 1.0 dan 2.0 di pelabuhan, selain merupakan salah satu program Quick Win Kementerian Perhubungan juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan daya saing pelabuhan di Indonesia yang harus kita dukung bersama penerapannya bersama.
“Saat ini Inaportnet versi 1.0 telah diterapkan di 16 (enam belas) mulai dari Pelabuhan Belawan sampai dengan pelabuhan Sorong dan Inaportnet versi 2.0 telah diterapkan di 4 (empat) Pelabuhan Utama dan 1(satu) pelabuhan kelas satu Tanjung Emas, Semarang,” katanya.
Capt. Wisnu menjelaskan bahwa penerapan Inaportnet terus mengalami perubahan menyesuaikan kebutuhan operasional di lapangan seperti pengembangan isian barang cemar di modul warta kedatangan kapal yang merupakan komitmen bersama untuk pengawasan limbah yang dibawa oleh kapal.
Selain Inaportnet, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut juga memiliki tanggung jawab terkait perijinan dan persetujuan operasional kapal baik domestik dan internasional di wilayah perairan Indonesia melalui sistem SIMLALA.
Penyempurnaan aplikasi seperti inaportnet dan SIMLALA terus diupayakan demi kelancaran pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini sebagai bentuk komitmen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk mewujudkan sistem layanan kapal dan barang menjadi cepat, transparan dan terukur.
“Tentunya sistem pelayanan di Pelabuhan yang berbasis teknologi dan komunikasi ini masih perlu penyempurnaan sehingga diperlukan masukan saran dari semua pihak terkait agar ke depan bisa menjadikan sistem pelayanan ini menjadi lebih baik lagi,” tutup Capt. Wisnu. (hub/**)
