Perusahaan pelayaran nasional berharap penerintah tidak hanya memberikan kemudahan kredit perbankan untuk pembelian, dan pembangunan kapal, namun juga memberi bunga murah, minimal sama dengan bunga bank luar negeri.
“Dulu pernah ada Bapindo (bank nasional khusus membantu untuk sektor pelayaran) dengan bunga terjangkau (murah), kemudahan-kemudahan juga diberikan, sehingga usaha pelayaran tidak kesulitan dalam membeli dan membangun kapal,” ungkap Capt. Supriyanto, Sekretaris INSA Jakarta kepda Ocean Week, di Jakarta Utara.
Menurut dia, jika pemerintah tidak bisa mengubah skim perbankan untuk pembiayaan kapal, maka jangan harap Indonesia bisa bersaing dengan usaha pelayaran asing. “Ujung-ujungnya kemungkinan ya masih seperti sekarang ini,” ujarnya dibenarkan Wakil Ketua INSA Jaya, Bambang Sumaryono.
Sunarto. Dirut Pelayaran Gurita Lintas Samudera pun mengeluhkan hal serupa. “Sampai sekarang mayoritas pengusaha pelayaran mengeluhkan tingginya bunga pinjaman perbankan untuk pembangunan dan pembelian kapal. Hal itu sangat berdampak terhadap pengembangan bisnis perkapalan di negeri ini,” katanya saat dimintai komentarnya oleh Ocean Week. baru-baru ini.
Penasihat DPP INSA inipun berharap pemerintah serius membantu untuk pelayaran nasional, apalagi pemerintah ingin menjadikan Indonesia poros maritim dunia. “Makanya pelayarannya harus kuat. Kalau perlu pemerintah bentuk lagi perbankan khusus yang menangani sektor maritim, seperti Bapindo dulu,” ungkapnya/
Sementara itu, pendapat yang sama juga dikemukakan Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto. “Selama ini bunga untuk pembangunan dan pembelian kapal yang dikenakan perbankan cukup tinggi. Makanya, pengembangan bisnis para pengusaha kapal tidak secepat yang diinginkan. Untuk ini kami meminta kepada pemerintah dan otoritas keuangan untuk bisa memberikan insentif dalam pembangunan dan pembelian kapal. Salah satunya berupa keringanan bunga perbankan,” kata Carmelita kepada Ocean Week, saat Rakernas INSA di Jakarta, baru-baru ini.
Meme (panggilannya) mencontohkan untuk pembangunan dan pembelian kapal, bank asing hanya mengenakan bunga antara 1-2 persen. “Tetapi, di Indonesia, kita dikenakan bunga hingga 12 persen,” katanya.
Untuk itu, Carmelita berharap pemerintah bisa memberikan insentif kepada industri perkapalan guna mendukung program tol laut demi mewujudkan Indonesia poros maritim dunia.
Ketua Umum INSA ini menegaskan bahwa INSA akan bertemu dengan Bank Indonesia (BI) pada September mendatang untuk membicarakan kemudahan kredit bagi industri pelayaran nasional. Dengan demikian, diharapkan bunga kredit pembelian kapal yang saat ini masih double digit bisa diturunkan. Dengan strategi itu, penambahan armada baru sekaligus peremajaan kapal-kapal tua dapat dilakukan.
Carmelita juga menyatakan, kalau jalur laut saat ini menjadi angkutan logistik paling efisien. Untuk itu pemerintah menjadikan laut sebagai media untuk menciptakan pemerataan di berbagai wilayah Indonesia. Nyatanya, peran industri kapal setiap tahun terus meningkat. (***)
