Kolaborasi pengembangan daerah berbasis wilayah dan pulau-pulau terluar dalam Program Strategis Nasional Transportasi Laut bersama Pemerintah Pusat dan Daerah terus dilakukan dan digelorakan Bupati Supiori Heronimus Mansoben dan Wakil Bupati Sahrul Hasanudin Nunsi dalam Rapat Koordinasi Teknis saat Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Supiori beberapa waktu lalu.
Pada Rapat Koordinasi Teknis tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua II Yustinus Rejauw dan Wakil Ketua III Stevanus Sarakan, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Korido Willem Thobias Fofid, Ketua DPRK Supiori Dolfinus Mansoben, para Wakil Ketua dan unsur pimpinan DPRK termasuk Forkopimda Supiori diantaranya Kapolres Supiori, Dandim Biak Numfor, Pengadilan Negeri Biak Numfor serta juga perwakilan masyarakat adat dan tokoh agama.
Kegiatan ini semakin menambah dan memperkuat sinergitas dalam mewujudkan sistem transportasi lancar, aman dan nyaman di perairan Kepulauan Utara Papua khususnya di Supiori yang menjadi bagian pulau-pulau terluar/terdepan dalam lintasan pelayaran yang berbatasan langsung dengan perairan internasional di kawasan Pasifik sesuai amanah dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Bupati Supiori Heronimus Mansoben mengungkapkan, akan dilakukan peningkatan layanan transportasi laut dengan menambah program layanan angkutan kapal penumpang melalui kapal putih yang sering disebut masyarakat setempat atau layanan Public Service Obligation (PSO), selain dari layanan angkutan laut perintis yang selama ini telah berjalan dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Adapun angkutan perintis tersebut melayani Korido, Numfor, Yanggarbun, Miosbefondi, Mapia bahkan sampai ke Biak, Manokwari Waropen dan beberapa daerah lainnya dan juga layanan angkutan Tol Laut.
Bupati Mansoben menambahkan bahwa dengan adanya sinergi, kolaborasi dan efektivitas kerja guna mewujudkan Program Strategis Nasional semakin menguatkan Pelabuhan Korido sebagai simpul layanan transportasi laut bagi masyarakat di utara Papua dengan daerah lainnya.
“Kami berharap dapat menghadirkan layanan kapal penumpang berukuran besar (PSO) seperti KM. Dobonsolo, KM. Ciremai atau kapal penumpang besar lainnya yang masuk bersandar dan melayani masyarakat Supiori melalui Pelabuhan Korido,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor UPP Korido Willem Thobias Fofid pada Rapat Koordinasi Teknis menyampaikan program kerja membahas layanan kapal penumpang Public Service Obligation (PSO) untuk kapal penumpang berukuran dan kapasitas besar yang merupakan penguatan pada layanan angkutan laut kapal perintis yang selama ini melayani masyarakat di daerah terdepan dan terluar seperti di Pulau Miosbipondi, Pulau Rani, Pulau Numfor, Pulau Insumbabi dan Pulau Mapia,
“Hal ini merupakan wujud implementasi penerapan Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS) yang berjalan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sehingga diharapkan konektivitas pada pulau-pulau tersebut dapat berlanjut melalui Pelabuhan Korido ke wilayah-wilayah di Kabupaten/Kota lainnya seperti di Sorong, Serui, Fak-Fak, Manokwari, Jayapura bahkan provinsi lainnya seperti di Merauke, Ambon, Ternate, Bau-Bau, Bitung, Makassar, Surabaya dan Tanjung Priok Jakarta. Ini sekaligus juga dapat mensinergikan dan menyelaraskan distribusi logistik dan rantai pasok sebagai wujud ketahanan pangan di Papua dalam Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS) pada Program Strategis Nasional melalui Kementerian Perhubungan,” jelas Willem. (***)
