Pelayaran berharap trayek tol laut yang perdagangannya sudah ramai, baik kirim maupun balik sebaiknya diserahkan kepada swasta. Kapal-kapal tol laut dipindahkan ke rute baru lainnya.
“Mestinya kalau perdagangan di wilayah yang daerahnya di masuki kapal tol laut sudah ramai, serahkan saja swasta untuk masuk. Sedangkan kapal-kapal tol laut dipindahkan ke rute baru yang lain yang belum masuk kapal,” kata Teddy Arif Setiawan dari Temas Line kepada Ocean Week, di Jakarta.
Teddy memisalkan wilayah pelabuhan Tahuna, Saumlaki, Timika, dan beberapa lagi sudah ramai, mestinya pemerintah bisa mengevaluasi supaya wilayah yang perdagangannya sudah ramai tak lagi dimasuki kapal tol laut.
Ditanya mengenai kondisi pelayaran kontainer domestik saat ini, Teddy menyatakan prihatin, karena situasi dan kondisinya masih belum kondusif.
Informasi yang diperoleh Ocean Week di INSA menyebutkan jika pelayaran-pelayaran besar domestik telah melakukan perang tarif.
Direktur Lala Hubla Capt. Wisnu Handoko yang dikonfirmasi mengenai hal itu justru menanyakan, apakah kompetisi yang sehat diantara pelayaran bisa menciptakan tarif yang sehat, dan menguntungkan pengguna/shipper terbebas dari praktik-praktik kartel atau opsi yang lain.
“Bisa ngga bersama sama pelayaran dan pemerintah membuat tarif batas atas dan bawah,” katanya.
Capt. Wisnu juga mengatakan bahwa pada prinsipnya subsidi tol laut diberikan mencoba untuk menurunkan beban masyarakat dari biaya pengiriman logistik yang mahal. “Tol Laut kapasitasnya tidak besar kurang dari 10% pangsa muatan yang tersedia di market. Bagaimana pelayaran berasumsi tol laut mengganggu yang 90% pendapatan pelayaran swasta,” ungkapnya.
Menurut Wisnu, yang 10% juga hanya dipakai untuk jenis barang pokok dan penting. Barang jenis lainnya tidak diangkut tol laut. “Selain itu untuk subsidi tol laut di jalur komersial sudah tidak lagi pakai kapal sendiri, sudah pakai kapal pelayaran komersial juga dengan subsidi kontainer,” tutur Capt. Wisnu. (***)
