Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Jayapura selaku koordinator wilayah pelabuhan-pelabuhan di Provinsi Papua selalu berupaya untuk melakukan sosialisasi optimalisasi muatan balik Tol Laut. Hal itu tentunya tidak bisa dilakukan sendiri, namun harus ada koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah (Pemda), stakeholder dan instansi terkait lainnya.
Tol Laut adalah program strategis nasional Presiden melalui pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan tujuan untuk konektivitas dan menekan disparitas harga melalui penyediaan rute dan jadwal yang teratur serta subsidi biaya pengiriman.
Kepala KSOP Kelas II Jayapura, Taher Laitupa mengatakan dalam rangka mendorong peningkatan muatan balik Tol Laut, pihaknya mengadakan acara sosialisasi Tol Laut kepada Pemda dan instansi terkait lainnya. Hal ini juga bertujuan untuk meramaikan dan menumbuhkembangkan lintas niaga Papua yang mulai terbentuk sejak hadirnya Tol Laut di wilayah tersebut.
Acara ini sebagai bagian dari komunikasi dan kordinasi serta silahturahmi dengan para Kepala Daerah dan Forkompinda di Papua, antara lain Bupati Nduga Wentius Nimiangge, Sekda Kota Jayapura Frans Pekey, Kadishub Kabupaten Jayapura Alfons Awaitouw, Kadishub Provinsi Papua Ricky Ambrauw, dan Walikota Jayapura, Benhur Tomi Mano serta Staf Ahli Bupati Bidang Transportasi dan Staf Khusus Bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pegunungan Bintang dengan mengunjungi para Pimpinan tersebut, termasuk kegiatan ini juga dilakukan di Mapolda Papua.
“Sosialisasi sekaligus audiensi dan koordinasi muatan balik Tol Laut dan Evaluasi jaringan Trayek Tol Laut di Provinsi Papua,” kata Taher, Minggu (18/4).
Taher menilai koordinasi seperti ini sangat penting dilakukan dalam rangka memaksimalkan potensi Tol Laut yang sedang berjalan pada Trayek T-19 melalui armada KM. Logistik Nusantara 2.
“Dan diharapkan dapat meningkatkan produksi komoditi lokal menjadi komoditi unggulan daerah seperti Air mineral produk lokal Kabupaten Jayapura, Batu Ciping, Pasir Abu, Kayu Olahan, termasuk hasil pertanian lainnya,” ujarnya.
Taher mengungkapkan, dari hasil pertemuan tersebut
para Pimpinan Daerah sangat mengapresiasi Program Nasional Presiden Joko Widodo yaitu Tol Laut yang dapat menjangkau daerah-daerah terisolir pada wilayah 3TP seperti di pegunungan Papua. “Karena Tol Laut ini dapat mendistribusikan pasokan logistik yang lancar dan dapat menurunkan diparitas harga yang terjadi Papua,” ungkapnya.
Selain itu, penyelenggaraan Tol Laut dan Visi Poros Maritim Indonesia yang sedang berjalan pada Trayek T-19 ini dinilai mampu mendongkrak perekonomian daerah jika dapat dimanfaatkan dengan baik. Oleh karenanya, peran Pemda dan dinas-dinas terkait lainnya sangat penting.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Pelabuhan KSOP Kelas II Jayapura, Willem Thobias Fofid, mengatakan “Semua pihak berkomitmen untuk terus mendukung proses penyelenggaraan Tol Laut tersebut di Papua, hal ini dibuktikan dengan meningkatkannya permitaan muatan berangkat dan muatan balik yang terus meningkat dan bervariasi dalam voyage ke 4″. (***)
