Tenaga kerja pelabuhan dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Dalam definisi sempit, tenaga kerja pelabuhan merujuk pada kegiatan bongkar muat kapal.
Dalam definisi luas, tenaga kerja pelabuhan mencakup segala bentuk penanganan kargo di dalam kawasan pelabuhan, termasuk pengisian dan pengosongan kontainer, bongkar muat kapal sungai/kanal, truk, dan gerbong kereta api, serta penyimpanan dan pemrosesan semi-industri barang di gudang dan area logistik.
Terminal kontainer mempekerjakan tenaga kerja yang relatif padat modal dan semakin mengandalkan keahlian teknis, seperti operator derek (crane), operator peralatan lapangan penumpukan (yard), perencana sistem operasi terminal, serta—pada terminal otomatis—staf ruang kendali jarak jauh dan staf pemeliharaan.
Segmen inilah yang paling terdampak oleh restrukturisasi pekerjaan akibat otomatisasi.
Terminal kargo curah dan *breakbulk* (curah kering seperti bijih tambang, biji-bijian, dan batu bara; curah cair; serta kargo umum non-kontainer) umumnya masih bersifat padat karya dan kurang terotomatisasi, dengan ketergantungan yang berkelanjutan pada kelompok pekerja bongkar muat (*stevedoring gangs*), tenaga kerja gudang, dan penanganan khusus untuk kargo yang tidak beraturan bentuknya atau berbahaya.
Pengaturan tenaga kerja di sini sering kali dilakukan melalui penyedia tenaga kerja terdaftar (*labour pools*) alih-alih melalui perekrutan langsung oleh pihak terminal.
Terminal *roll-on/roll-off* (ro-ro)—yang menangani kendaraan, trailer, dan kargo proyek—sangat bergantung pada tenaga kerja pengemudi dan pengarah pergerakan kendaraan (*marshalling*), serta semakin dipengaruhi oleh tekanan operasional kapal-kapal raksasa (*megaship*).
Terminal penumpang dan feri mempekerjakan tenaga kerja yang berorientasi pada pelayanan penumpang, keamanan, keramahtamahan, dan logistik pergantian perjalanan (*turnaround logistics*) alih-alih penanganan kargo, dengan profil kesehatan kerja dan penjadwalan yang berbeda (pola giliran kerja atau *shift* yang disesuaikan dengan jadwal pelayaran, bukan bergantung pada ketidakpastian waktu kedatangan kapal).
Ketika 45.000 pekerja pelabuhan di AS melakukan aksi mogok kerja pada Oktober 2024, peristiwa itu bukan sekadar sengketa ketenagakerjaan; itu adalah peringatan keras bagi perdagangan global.
Pekerja pelabuhan memegang peranan vital dalam pergerakan hampir 90% barang di dunia, menghubungkan segala hal mulai dari bahan pangan dan pasokan medis hingga mobil dan barang elektronik—ke tujuan akhirnya.
Pekerja pelabuhan dipekerjakan oleh berbagai pihak, termasuk operator terminal swasta, otoritas pelabuhan publik (khususnya yang terlibat dalam operasi derek/crane), atau perusahaan yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara.
Pekerja pelabuhan lainnya bekerja secara mandiri dan disewa oleh pemilik kapal atau agen mereka. Para pekerja ini, pada saat yang sama, dapat bertindak sebagai pemberi kerja bagi pekerja lain.
Pekerja pelabuhan mencakup karyawan tetap yang dipekerjakan berdasarkan kontrak kerja untuk jangka waktu tidak tentu maupun tertentu—yang sepenuhnya diatur oleh hukum ketenagakerjaan umum—serta pekerja tetap yang terdaftar sebagai pekerja pelabuhan di bawah ketentuan ketenagakerjaan pelabuhan khusus.
Banyak pelabuhan mengandalkan kelompok pekerja terdaftar (*pool workers*) yang disewa secara harian (atau untuk satu giliran kerja/ *shift* maupun setengah giliran kerja) dan berhak menerima tunjangan pengangguran saat tidak bekerja.
Terakhir, banyak pelabuhan menggunakan berbagai kategori pekerja tambahan dengan pola kerja yang cenderung tidak tetap (pekerja insidental atau pembantu, termasuk—di beberapa pelabuhan—pekerja musiman dan/atau pekerja sementara yang disalurkan melalui agensi atau pekerja *interim*).
Kasus pemogokan
Serikat pekerja FNV Havens melakukan pemogokan di pelabuhan Rotterdam, Amsterdam, dan Zeeland pada tanggal 4 September 2026, mulai pukul 11.15 hingga 19.00, sebagai bentuk protes terhadap rencana pemerintah Belanda untuk memangkas anggaran kesejahteraan sosial sebesar 6,5 miliar euro.
Di Rotterdam—pelabuhan peti kemas terbesar di Eropa yang menangani 14,2 juta TEU pada tahun 2025—operasi penanganan kapal dapat terganggu selama aksi pemogokan tersebut.
Peristiwa ini tidak berkaitan langsung dengan rangkaian pemogokan terkait upah di enam pelabuhan Jerman pada pertengahan Agustus.
Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SPJICT) akan melakukan aksi mogok kerja mulai hari ini, 3 Agustus, hingga 10 Agustus, Para pekerja menyatakan bahwa aksi mogok ini dilakukan sebagai respons terhadap upaya pihak manajemen terminal yang secara agresif memangkas hak-hak mereka—khususnya hak pensiun dan bonus kinerja—di tengah perundingan mengenai perjanjian kerja bersama yang baru.
Namun, seiring pelabuhan semakin beralih ke sistem otomatis untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi emisi, para pekerja ini bertanya-tanya mengenai nasib masa depan mereka. Otomatisasi menjanjikan operasi yang lebih aman dan andal, namun di sisi lain juga mengancam akan menggantikan posisi orang-orang yang selama ini menjalankan sistem krusial tersebut.
Kemajuan Teknologi Tanpa Mengorbankan Tenaga Kerja
Menyeimbangkan kemajuan teknologi dan kelestarian lingkungan (green port) di sektor pelabuhan tanpa mengorbankan tenaga kerja adalah tantangan utama dalam modernisasi industri maritim. Kuncinya terletak pada prinsip Just Transition (Transisi Berkeadilan), di mana otomasi dan digitalisasi tidak digunakan untuk memangkas pekerja, melainkan untuk meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan kualitas kerja mereka.
Bagi banyak pekerja pelabuhan, otomatisasi bukan sekadar langkah maju, melainkan potensi ancaman terhadap mata pencaharian yang telah dibangun selama beberapa generasi.
Sebuah laporan tahun 2022 dari Economic Roundtable menemukan bahwa otomatisasi telah menghilangkan 572 posisi kerja purnawaktu di dua terminal pelabuhan Long Beach dan Los Angeles selama tahun 2020 dan 2021; sebuah bukti nyata mengenai besarnya dampak otomatisasi terhadap tenaga kerja pelabuhan.
Akan tetapi, jika pelabuhan berkomitmen menggunakan penghematan biaya dari otomatisasi untuk investasi ulang dalam penciptaan lapangan kerja dan proyek-proyek yang tangguh terhadap perubahan iklim, transisi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pekerja dan masyarakat.
Dalam dua tahun terakhir, pekerja pelabuhan di Kanada dan Amerika Serikat telah menuntut kenaikan upah yang mencerminkan tuntutan lingkungan kerja yang menantang dan sering kali berbahaya, serta menuntut pembatasan otomatisasi demi menjaga kelangsungan pekerjaan mereka.
Aksi mogok kerja selama 13 hari di pelabuhan Kanada pada Juli 2023 mengganggu perdagangan senilai hampir CAD 9,7 miliar (US$7,4 miliar) dan memicu dampak berantai di seluruh rantai pasok. Pesan dari aksi-aksi pekerja ini sangat jelas: jika pelabuhan ingin memajukan otomatisasi dan mencapai target iklim, mereka harus melakukannya dengan cara yang juga mendukung keamanan kerja dan ketahanan masyarakat.
Transisi yang Adil
Lantas, seperti apa pendekatan yang seimbang terhadap otomatisasi, dan bagaimana pelabuhan dapat memimpin transisi yang adil?, Dengan mengakui peran strategis mereka dalam aksi iklim, pelabuhan dapat mengubah investasi pada teknologi baru—termasuk otomatisasi—menjadi peluang pertumbuhan yang memperkuat, bukan mengurangi, keamanan kerja.
Dengan kata lain, otomatisasi tidak harus berujung pada hilangnya lapangan kerja secara keseluruhan; sebaliknya, otomatisasi dapat membuka jalan bagi peran-peran baru di bidang energi bersih, infrastruktur, dan ketahanan iklim yang bermanfaat bagi pekerja serta masyarakat.
Otomatisasi bertujuan untuk mengoptimalkan operasional, sehingga terminal dapat beroperasi secara lebih efisien dan aman sepanjang waktu.
Dengan mengotomatisasi derek (crane), gerbang, dan peralatan penanganan kargo, pelabuhan serta operator terminal dapat menyederhanakan alur kerja, meningkatkan efisiensi biaya dan waktu, serta mengurangi risiko kesalahan manusia maupun cedera.
Jika dipadukan dengan peralatan bertenaga listrik dan rendah emisi yang menggunakan sumber energi terbarukan seperti angin dan surya, terminal otomatis dapat membantu pelabuhan mengurangi polusi udara dan emisi gas rumah kaca, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi pekerja serta masyarakat di sekitarnya.
Selain peningkatan operasional tersebut, otomatisasi dapat membantu pelabuhan mengalihfungsikan lahan yang sebelumnya digunakan untuk tugas-tugas manual, membuka area baru bagi inisiatif energi bersih dan infrastruktur yang tangguh terhadap iklim.
Sebagai contoh, seiring munculnya bahan bakar yang lebih bersih—seperti e-methanol dan hidrogen hijau—untuk mendekarbonisasi kapal laut, kapal pelabuhan, dan angkutan kereta api, pelabuhan dapat menjadi pusat penting bagi penyimpanan dan distribusi bahan bakar tersebut.
Demikian pula, pelabuhan memiliki posisi strategis untuk menjadi pusat manufaktur dan layanan energi bersih. Proyek-proyek seperti pengembangan pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai memerlukan pemeliharaan dan administrasi berkelanjutan; pekerja pelabuhan, dengan keahlian yang sudah mereka miliki, berada dalam posisi yang tepat untuk beralih ke peran-peran ini melalui pelatihan ulang yang terarah.
Agar pekerjaan baru yang berdampak positif bagi iklim ini menjadi pilihan menarik bagi pekerja yang terdampak perubahan, pelabuhan dan operator terminal harus berinvestasi dalam program pelatihan ulang yang mudah diakses, didukung dengan baik, dan selaras dengan kebutuhan pekerja.
Pendekatan proaktif ini dapat menyediakan peran yang stabil dan berjangka panjang bagi pekerja pelabuhan, sekaligus meredakan kekhawatiran mengenai keamanan kerja di tengah modernisasi pelabuhan.
Demi memastikan keberhasilan transisi, pelabuhan harus memprioritaskan inisiatif yang membekali pekerja dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk berkembang dalam industri modern yang ramah iklim.
Dengan berkomitmen pada program pelatihan ulang dan pengembangan keterampilan yang kuat, pelabuhan dapat mempersiapkan tenaga kerjanya untuk peran-peran baru yang muncul, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan keamanan kerja jangka panjang.
Mempersiapkan Masyarakat Pelabuhan
Namun, aksi iklim menuntut lebih dari sekadar pengurangan polusi dan emisi. Pelabuhan juga memainkan peran penting dalam membantu masyarakat beradaptasi terhadap dampak iklim dengan bersiap menghadapi kenaikan permukaan laut, badai yang lebih kuat, dan berbagai tantangan lainnya.
Seiring meningkatnya risiko iklim yang dihadapi kota-kota pesisir dan pelabuhannya, pelabuhan dapat memelopori proyek-proyek berkelanjutan, termasuk solusi berbasis alam dan penguatan infrastruktur. Dengan memadukan modernisasi dan adaptasi iklim, pelabuhan dapat meningkatkan ketahanan lingkungan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi pekerja dan masyarakat.
Untuk mewujudkan transisi ini, pelabuhan memerlukan dukungan penuh dari seluruh tenaga kerja yang terdampak.
Hal ini menuntut perumusan visi yang secara tepat memprioritaskan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang, serta mempertimbangkan bagaimana proses transisi tenaga kerja akan berlangsung.
Dalam laporan Future of Jobs Report 2026, World Economic Forum menekankan pentingnya keseimbangan antara pemanfaatan teknologi demi kemajuan ekonomi dan pemeliharaan peluang kerja yang bermakna.
Keseimbangan ini sangat penting untuk menyusun kebijakan yang mengakui hak-hak pekerja seiring dengan inovasi, serta memprioritaskan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Berbekal visi yang jelas dan rencana transisi strategis, pelabuhan dan operator terminal akan lebih siap untuk memetakan, melatih, dan menyalurkan pekerja dari peran lama ke peran baru.
Jerman dan Swedia telah mengembangkan kerangka kerja transisi yang adil untuk mendukung pekerja dalam memperoleh keterampilan baru, sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi pekerjaan di era ekonomi hijau yang modern.
Di Jerman, rencana nasional penghentian penggunaan batu bara mencakup pendanaan yang memadai untuk pelatihan ulang kerja dan diversifikasi ekonomi, guna memastikan pekerja yang terdampak otomatisasi atau kebijakan lingkungan memiliki akses menuju pekerjaan yang stabil.
Swedia telah berinvestasi besar-besaran dalam inisiatif pembelajaran sepanjang hayat, dengan menyediakan program pelatihan dan peningkatan keterampilan yang ekstensif agar tenaga kerjanya tetap adaptif di tengah transformasi industri.
Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan bagaimana kebijakan proaktif dapat mewujudkan transisi yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Seiring pelabuhan terus melakukan otomatisasi dan beradaptasi dengan regulasi iklim, mereka dihadapkan pada sebuah pilihan: mempertahankan status quo atau mendefinisikan ulang peran tenaga kerja demi masa depan yang transformatif dan berkelanjutan.
Dengan mengakomodasi kebutuhan pekerja akan peran yang aman dan dinamis dalam kerangka kerja yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, pelabuhan dapat menjadi pelopor dalam membangun masyarakat yang tangguh dan inklusif.
Melalui transisi yang adil, pekerja pelabuhan dapat mendorong perubahan positif, memperkuat industri, serta menciptakan kondisi yang lebih adaptif bagi generasi mendatang. (Oleh M.Riyadh SE.MM, Pengurus Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia)
