Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Sorong menerima kunjungan staff ahli Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Laus Deo Calvin Rumayom. Agenda tersebut dalam rangka evaluasi dan meninjau langsung pelaksanaan program Tol Laut di Pelabuhan Sorong yang baru dimulai awal tahun ini.
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Sorong, Jece Julita Piris menyampaikan saat ini pihaknya bersama pemerintah daerah (pemda) serta instansi dan stakeholder terkait tengah gencar melakukan optimalisasi muatan balik Tol Laut.
“Sosialisasi lebih gencar karena merupakan trayek baru dan sinergi seluruh instansi dan proyeksi trayek baru sekitar Papua Barat,” katanya, Sabtu (27/3).
Selain itu, Jece mengungkapkan saat ini juga tengah dilakukan pengembangan SDM kepelabuhanan mulai dari peningkatan kemampuan dan lain sebagainya.
Setelah selesai melakukan kunjungan lapangan, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Laus Deo Calvin Rumayom menyampaikan apresiasi terhadap kinerja program Tol Laut di Pelabuhan Sorong yang telah berjalan efektif.
“Kami berikan apresiasi dan terima kasih kepada KSOP Sorong yang mengelola wilayah cukup luas tapi sejauh ini cukup produktif dan saya kaget karena jarang bertemu kepala KSOP seorang perempuan yang bisa menjadi sosok pemimpin yang bisa memberikan inspirasi bagi generasi muda,” ujarnya.
Selanjutnya Laus memaparkan beberapa isu yang menjadi bahan evalusi. Yakni mengenai optimalisasi muatan balik Tol Laut.
Menurutnya, salah satu penggerak muatan balik adalah dengan meningkatkan produksi komoditi-komoditi lokal yang menjadi unggulan dan berdaya jual tinggi untuk dapat dikirim ke luar daerah.
“Pelabuhan Sorong telah menjadi hub Papua dan Indonesia timur yang luar biasa, namun tentu ada beberapa isu yang kami lihat masih perlu mendapatkan penanganan yaitu bagaimana Gubernur dan para kepala daerah yaitu Bupati dan Wali Kota dalam perencaan pembangunan daerahnya harus memanfaatkan atau berbasis pemanfaatan pelabuhan,” ujarnya.
Dia menjelaskan, secara teknis program Tol Laut telah sukses berjalan. Namun muatan balik masih kerap menjadi salah satu kendala yang perlu penanganan lebih.
“Hal yang kami evaluasi adalah muatan balik ini terkait dengan komoditi. Komoditi ini perlu kita pastikan ini menjadi peranan utama para kepala daerah terutama dinas-dinas terkait dalam menyiapkan produksi baik dari sektor pertanian, perikanan, industri rumah tangga juga industri-industri yang lain,” ujarnya.
Dia menegaskan hal ini perlu terus dilakukan untuk memanfaatkan Tol Laut yang merupakan salah satu kebijakan subsidi yang ditetapkan Presiden untuk mendukung daerah tertinggal dan daerah yang selama ini harga barangnya mahal karena jarak tempuh.
“Maka itu kami koordinasikan dengan KSOP, PT Pelindo dan PT Pelni kita perlu menyiapkan sebuah rapat koordinasi teknis yang sifatnya bottom up bukan dari kementerian ke bawah tapi dari bawah ke kementerian. Sehingga seluruh informasi yang kita petakan yang kita dapatkan di lapangan ini menjadi sebuah referensi bagi Kementerian dan Lembaga untuk bisa lebih bersinergi lagi,” tutupnya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus mendorong pemerintah daerah (pemda) dan masyarakat untuk mengoptimalkan muatan balik Tol Laut. Salah satunya di Sorong, Papua.
Upaya yang dilakukan diantaranya adalah membentuk Group Optimalisasi Tol Laut di Pelabuhan Sorong yang terdiri dari lintas sektoral dan stakeholder. Tugas awal mereka adalah melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi SITOLAUT (Sistem Informasi Tol Laut) untuk masyarakat maupun pengusaha lokal. (***)
