Tol Laut Perlu Libatkan Pelayaran Swasta

Pemerintah akan sia-sia mengevaluasi program tol laut yang dinilai sebagaian rutenya belum berjalan optimal, tanpa melibatkan pelayaran swasta nasional. Jadi, kapal angkut dalam rute tol laut yang selama ini oleh PELNI, sebaiknya juga dibagikan pada kapal-kapal swasta.
“Namun subsidi yang diberikan ke PELNI untuk rute tol laut itu juga mesti dilimpahkan pula ke kapal swasta untuk program tol laut itu. Kalau ini dijamin bisa jalan,” kata Anwar Satta, Komisaris PT Pelayaran Celebes Line kepada Ocean Week di Jakarta (25/8).
Anwar bilang selama ini rute untuk Indonesia Timur tak menarik pelayaran swasta karena komoditi angkutnya minim, sehingga cost operasional yang dikeluarkan pelayaran dan pendapatan tak seimbang. “50% cost operasional itu habis untuk BBM, belum kru kapal, dan lain-lain,” tuturnya.
Tapi, ujar Anwar, jika pemerintah menjamin subsidi kepada pelayaran yang melayari rute-rute yang diprogram pemerontah, dipastikan dapat berlangsung. Makanya, tambah dia, untuk dapat mengatasi problem yang sampai sekarang belum juga teratasi, pemerintah juga harus memikirkan untuk membangun industry di daerah-daerah yang menjadi rute tol laut tersebut.
Sehingga nantinya tak lagi ada disparitas harga, antara beras di Jawa, dan beras di Papua, harganya sama. “Semen di Irian dan di Jawa harganya juga beda dikit,” ungkapnya.
Ketika ditanya tentang dualisme INSA, Anwar yang juga salah satu Komite Tetap bidang Perdagangan Kadin Indonesia meminta supaya semua cooling down. “Lebih baik energinya untuk memikirkan bagaimana pelayaran nasional maju kedepan dari pada terus emosional untuk berseteru. Lepaskan ego kepentingan kelompok, bersatulah untuk kepentingan pelayaran nasional, serta bangsa Negara. Apalagi situasi pelayaran dan kondisinya saat ini sedang melemah,” tegasnya.
Seperti diketahui bahwa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mengatakan Kementerian Perhubungan (Kemhub) akan mengevaluasi pelaksanaan program tol laut. Pasalnya, selama ini pelaksanaan program ini dinilai belum efisien.
“Ada beberapa rute tol laut yang disubsidi pemerintah tetapi implementasinya tidak berjalan efisien. Salah satunya rute Jakarta – Ujungpandang/Makassar – Papua. Harga beras di Jakarta dengan Ujungpandang kan sama, kenapa haru diambil dari Jakarta? Ambil saja dari Ujungpandang, lalu dibawa ke Papua,” ujarnya, Rabu (24/8) kemarin.
Rute lain yang juga dinilai tidak efisien adalah rute kapal ternak pengangkut sapi dari Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Jakarta. Menurut Budi, rute ini menjadi tak efisien lantaran setelah kapal pengirim ternak membongkar muatannya di Jakarta, kapal tersebut tak membawa muatan lagi saat kembali ke NTT.
Karenanya, Budi bilang Kemhub mengambil beberapa kebijakan terkait rute tol laut. Untuk rute Jakarta – Ujungpandang/Makassar- Papua, rencananya pemerintah akan menghapus subsidinya. Subsidi ini akan dialihkan untuk rute Makassar- Papua.
Selanjutnya, rute tol laut untuk Jakarta – Makassar/Ujungpandang akan diserahkan ke swasta. “Biarkan swasta yang bekerja di situ, kami mengambil yang dari Makassar ke Papua saja,” kata Budi.
Evaluasi program Tol laut ini dinilai bagus oleh penasihat DPP INSA Lukman Ladjoni. “Bagus itu, mestinya subsidi yang selama ini diberikan kapal-kapal PELNI, kasikan saja kepada swasta untuk terlibat dalam rute-rute TOL Laut, sehingga pelayaran swasta akan siap masuk ke program itu. Tapi kalau tidak diberi subsidi dipastikam tidak ada yang sanggup,” kata Lukman.
Beberapa waktu lalau ada beberapa pelayaran swasta nasional yang dilibatkan dalam rute tol laut, namun tidak lama terhenti, karena tidak kuat. Biaya operasional sangat tinggi.
Sementara itu, untuk masalah pengangkutan ternak, kata Budi, Kemhub akan memanfaatkan kapal yang pulang dari Papua untuk mengangkut sapi ke Jakarta. Menurut Budi, evaluasi dan langkah konkret yang akan diambil pemerintah untuk memperbaiki program tol laut akan diselesaikan dalam dua pekan ini. “Termasuk kebutuhan anggarannya untuk 2017 nanti,” ungkapnya. (ow)