Untuk memastikan pelayanan angkutan massal khususnya angkutan laut dan kereta api berjalan dengan lancar mulai awal tahun 2020, Kementerian Perhubungan melakukan penandatanganan Kontrak Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik atau Public Service Obligation (PSO) pada angkutan laut dan angkutan perkeretaapian lebih awal.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyaksikan secara langsung penandatanganan PSO yang dilaksanakan di Stasiun Cirebon Kejaksan, Selasa (31/12).
Dengan penandatanganan ini, Menhub menyampaikan bahwa pelayanan terhadap angkutan-angkutan yang di subsidi oleh pemerintah sudah harus dapat mulai dilaksanakan sejak awal tahun 2020.
“Program ini harus segera terlaksana sehingga masyarakat yang berada di tempat terluar, terjauh, masyarakat marginal dapat tetap terlayani dengan tarif yang terjangkau. Kalau dulu-dulu, bulan Januari belum ada kontrak, sehingga tidak ada pelayanan di awal tahun. Tahun 2020 ini tidak ada alasan semua operator untuk tidak memberikan pelayanan. Kalau ada saudara-saudara kita di Indonesia timur tidak terlayani, berarti salah operator karena hari ini sudah tanda tangan kontrak, sudah efektif untuk dilakukan,” ungkap Budi Karya.
Penandatanganan kontrak PSO untuk angkutan laut tahun 2020 dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H. Purnomo dengan Direktur Utama PT PELNI Insan Purwarisa, dengan jumlah nilai kontrak, sebesar Rp 3,65 trillun, yang terdiri dari pengoperasian Kapal Tol Laut Logistik (Rp 439.837.173.000), Angkutan Perintis (Rp. 1.095.000.000,000), PSO Penumpang Kelas Ekonomi (Rp 2.046.300.000,000), Angkutan Khusus Ternak (Rp 46.516.000.000) dan Angkutan Kapal Rede (Rp 24.000.000.000).
Sementara, penandatanganan kontrak PSO angkutan perkeretaapian pelayanan kelas ekonomi dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Edi Sukmoro. Pada sektor perekeretaapian, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 265 Tahun 2019 jumlah subsidi yang disepakati pada tahun 2020 untuk angkutan kereta api pelayananan kelas ekonomi adalah sebesar Rp 2.670.304.389.000 (2,67 Triliun Rupiah). Jumlah ini meningkat sekitar 15% dibandingkan dengan jumlah tahun 2019 lalu.
Subsidi ini akan dialokasikan untuk kereta api antar kota yang terdiri dari KA Jarak Jauh, KA Jarak Sedang, dan KA Lebaran, kemudian kereta api perkotaan yang terdiri dari KA Jarak Dekat/Lokal, Kereta Rel Diesel (KRD), dan Kereta Rel Listrik (KRL). Jangka waktu penyelenggaraan kontrak Kewajiban Pelayanan Publik /PSO Tahun Anggaran 2020 terhitung mulai tanggal 1 Januari – 31 Desember 2020.
“Di sisi lain yang jumlahnya cukup banyak untuk kereta api ada 2.6 triliun itu subsidi untuk kereta jarak jauh, jarak sedang, kereta lebaran, kereta ekonomi jarak dekat dan yang paling populer adalah KRL Jabodetabek yang sekarang hanya membayar 3500. Jadi semua itu pemerintah hadir, dan pemerintah memberikan subsidi,” tutur Menhub Budi.
Dengan ditandatanganinya kontrak penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (PSO) bidang angkutan KA pelayanan kelas ekonomi tahun anggaran 2020 antara Dirjen KA dengan PT KAI (Persero) ini, PT KAI (Persero) berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik tahun anggaran 2020 sesuai dengan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang Dengan KA.
Selain penandatangan PSO, Menhub Budi juga menyaksikan penandatanganan Kontrak Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) yang dilakukan oleh Taofiq Hidayat S. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO), dengan Awan Hermawan Purwadinata, selaku Direktur Pengelolaan Prasarana PT KAI.
Nilai Kontrak Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) sebesar 1,5 Triliun Rupiah termasuk PPN 10%, dengan jangka waktu kontrak terhitung mulai tanggal 1 Januari – 31 Desember 2020.
Dana tersebut akan dialokasikan untuk biaya perawatan jalan rel (Rp 112.367.000.000), biaya perawatan jembatan (Rp.35.251.000.000), biaya perawatan sintelis ( Rp.24.282.000.000), biaya personel perawatan (IM + RENWAS) (Rp.427.252.600.000), biaya personel pengoperasian (Rp.469.439.821.488), serta biaya umum pendukung pengoperasian (Rp.171.077.000.000).
Aplikasi Digital Tol Laut
Pada kesempatan ini dilakukan pula peluncuran dua aplikasi digital untuk Tol Laut Logistik yaitu aplikasi Logistic Communication System (LCS) yang dikembangkan oleh PT Telkom dan aplikasi PINISHIP.
Penggunaan aplikasi digital pada penyelenggaraan Tol Laut dilakukan agar kegiatan yang dilakukan dari hulu ke hilir atau dari produsen sampai ke end user (konsumen) dapat termonitor.
Sehingga tujuan dari program Tol Laut untuk menurunkan disparitas harga antara kawasan barat Indonesia (KBI) dan kawasan timur Indonesia (KTI) dapat tercapai.
“Kita bekerja sama dengan beberapa pihak diantaranya Telkom, agar saudara-saudara kita di Indonesia bagian timur bisa mendapatkan pelayanan, bisa memilih barang sama gampangnya dengan membeli grab food ataupun go-food. Saat memesan nanti dimasukan kedalam suatu mekanisme aplikasi, PT PELNI mengangkut dan disana dilakukan distribusi. Sehingga peran perantara atau tengkulak yang membuat harga menjadi lebih mahal itu sudah bisa terpangkas,” ujar Menhub Budi.
Ke depannya, pemerintah juga akan memberikan kesempatan bagi platform digital lain untuk bergabung dan bersama bahu membahu untuk membantu masyarakat agar mudah melakukan pemesanan pengiriman barang ke daerah lain termasuk ekspor.
Turut hadir pada kegiatan ini Direktur Jenderal Perhubungan Darat, PLT Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Direktur Utama Djakarta Lloyd, para Pejabat Tinggi Pratama Kementerian Perhubungan, serta pihak-pihak terkait. (***)
