Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki), baru-baru ini mengadakan rapat pimpinan nasional (Rapimnas), bertempat di Jakarta.
Hadir dalam kesempatan itu, selain pengurus DPP, dan para ketua DPW Asdeki di seluruh Indonesia, juga ada Dewan Pembina, serta dewan pengawas.
“Rapimnas ini menjadi bagian dari program kerja Asdeki,” kata Mustofa Kamal Hamka, Ketua Umum DPP Asdeki kepada Ocean Week, Sabtu (30/12/2023), di Jakarta.
Dalam Rapimnas, ujar Kamal (panggilannya), para pengurus fokus membahas mengenai tantangan, strategi, antisipasi, dan harapan di tahun 2024 mendatang, khususnya bisnis depo.
“Beberapa hal penting yang juga kami bahas diantaranya adalah masih sangat tingginya biaya logistik di Indonesia yang berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor di depo petikemas,” ungkapnya.
Asdeki pun, kata Kamal, juga menyoroti tentang persaingan bisnis yang tidak sehat di sektor depo, seperti perang harga dan standarisasi layanan. “Kami selalu siap membuka diri untuk bekerjasama strategis dengan beberapa stakeholder,” jelasnya.
Menurut Kamal, Rapimnas pertama Asdeki kali ini dipimpin oleh Agung Kresno, ketua DPW Jawa Timur, wakil pimpinan rapat oleh Sulhan dari DPW Sulawesi Selatan dan sekretaris Elvi dari DPW Sumatera Selatan.
“Kami sangat yakin bahwa kedepan organisasi ini (Asdeki) bisa berhasil dan berdayaguna dengan perubahan yang paling mendasar didalam tubuh ASDEKI yaitu dengan melakukan kolaborasi dan transparansi,” kata Kamal.
Seperti diketahui bahwa Mustofa Kamal Hamka, Managing Director PT Depot Hub Indonesia, terpilih sebagai Ketua Umum DPP Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) periode 2023-2028 melalui Musyawarah Nasional (Munas) ke IV tahun 2023 di DI Yogyakarta pada 10 November 2023 lalu.
Dalam 100 hari kerjanya ke depan, Kamal berjanji telah menyiapkan beberapa langkah strategis, setelah terbentuknya kepengurusan.
Langkah Pertama, yakni perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang berhubungan dengan manfaat bagi anggota ASDEKI. “Ini sudah kami lakukan beberapa waktu lalu di Sunlake Hotel Jakarta Utara,” tegasnya.
Kedua, merespons isu yang tengah berkembang, seperti perang harga antar pelaku usaha depo kontiner. Di mana kondisi ini mengancam ekosistem dan eksistensi industri depo kontainer ke depan.
Ketiga, meniadakan praktik monopoli yang bisa mematikan pelaku usaha lainnya. Keempat, akan ada upaya perbaikan standar pelayanan dalam menjalankan usaha depo kontainer. (***)
