Industri galangan kapal terus melesu, menyusul dihentikannya proyek pembangunan kapal baru dari pemerintah (Kemenhub) untuk mendukung tol laut, sejak tahun 2017 lalu. Praktis, industri galangan kapal saat ini hanya menyelesaikan pekerjaan pembangunan kapal pemerintah dari tender terdahulu.
“Tahun 2018 ini semua pembangunan kapal pemerintah itu harus sudah selesai. Jadi kedepanya kita belum tahu apa yang akan dikerjakan, karena tidak ada proyek pembangunan kapal dari pemerintah, sudah dihentikan,” kata Direktur Utama PT Daya Radar Utama (DRU) Amir Gunawan, kepada Ocean Week, di Kantornya, Senin (21/5).
Khawatirnya, ungkap Amir Gunawan, kalau situasi dan kondisinya terus memburuk, tidak menutup kemungkinan bakal terjadi PHK besar-besaran para pekerja di sektor ini. “Saya paling takut itu terjadi, karena kondisinya yang begini (lesu),” ucapnya sedih.
Penasihat Iperindo ini memprediksi, jika tidak ada perubahan akan kondisi ini, maka dalam kurun waktu 6 bulan kedepan, akan banyak industri galangan kapal yang mem-PHK karyawannya.
Dia berharap supaya hal itu tidak terjadi. Makanya, Amir minta kepada pemerintah untuk dapat membantu solusi terhadap problem yang sedang dihadapi industri galangan dalam negeri ini. “Supaya perusahaan punya harapan, mungkin pemerintah dapat membuat program yang jelas untuk pengadaan pembangunan kapal baru secara periodik, tidak perlu sekaligus. Mungkin dalam setiap tender, misalnya dari kebutuhan 150 unit, bisa 30 kapal dulu ditenderkan, berikutnya 30 unit lagi, dan seterusnya, sehingga industri galangan kapal ada harapan untuk bisa memperoleh pekerjaan itu,” kata Amir panjang lebar.
Dia berpesan supaya pemerintah bisa menciptakan pembangunan kapal baru setiap tahun, supaya semua galangan kapal di negeri ini kebagian secara merata untuk mengerjakan itu.
Sekarang ini, Amir mengaku belum tahu yang akan dilakukannya pasca pembangunan kapal pesanan pemerintah rampung di tahun 2018 ini. “Paling untuk bertahan hidup, akan mengandalkan repair kapal. Sampai tahun 2019, dipastikan tak ada tender pengadaan kapal baru dari pemerintah. Untuk itu kami mengandalkan repair,” tuturnya.
Strategi lain, yakni keinginannya untuk dapat meraih pasar luar negeri, mengingat sekarang ini negara seperti Afrika, dan lainnya banyak yang ingin membangun kapal. “Tapi DRU belum pernah masuk ke pasar luar negeri. Dengan kondisi dan situasi seperti sekarang ini, tidak ada salahnya kalau nanti akan kami coba,” tegasnya.
Namun begitu, Amir merasa bersyukur, karena sejumlah BUMN seperti Pelindo dan yang lainnya, berecana membangun kapal baru. “Kami pasti akan ikut tender, mungkin yang lain juga sama, tapi paling tidak masih ada harapan untuk industri galangan terus bertahan,” ujarnya lagi.
DRU sendiri, ucap Amir, sekarang ini sedang menyelesaikan pekerjaan pembangunan kapal pesanan pemerintah. Tahun 2018 ini harus selesai semuanya.
Sementara itu, Muhammad Azis, salah satu pelaku industri galangan kapal dari Surabaya berpendapat sama seperti Amir Gunawan. “Tahun 2018 ini order kapal di Indonesia khususnya dari Pemerintah sudah stop. Paling dari BUMN,” katanya kepada Ocean Week beberapa waktu lalu.
Tapi, ungkapnya, order kapal dari BUMN seperti PT Pertamina (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelni (Persero), PT Pelindo dan sebagainya pada 2018 ini juga belum ada kepastian.
Azis menyatakan, bahwa tahun 2018 ini diperkirakan bakal menjadi tahun yang berat bagi industri galangan kapal nasional.
Seperti diketahui bahwa pada tahun 2017 lalu, banyak perusahaan galangan kapal di wilayah Batam yang tutup, dan puluhan ribu pekerjanya kena PHK. (***)
