Gapasdap meyesalkan pencabutan subsidi BBM terhadap 29 (Dua puluh sembilan) dari 46 kapal angkutan penumpang RoRo anggotanya oleh BPH Migas.
“Di saat pandemi covid-19 yang menyebabkan resesi ekonomi, kami sudah tidak dapat relaksasi dan incentive justru menjelang tahun baru (2021), dapat berita mendadak kalau 29 kapal penumpang tidak lagi mendapatkan alokasi BBM subsidi,” kata Khoiri Soetomo, ketua umum Gapasdap kepada Ocean Week, di Jakarta, Selasa (5/1/2021).
Menurut Khoiri, kapal anggota Gapasdap yang di Penyeberengan Perhubungan Darat (Hubdat) tidak ada masalah, dan semuanya mendapatkan subsidi.
“Namun untuk anggota Gapasdap yang beroperasi di angkutan penumpang Roro di laut dari 46 kapal yang dimohonkan tercoret 29 kapal oleh BPH migas, ini yang sangat kami sesalkan,” ungkapnya prihatin.
Khoiri bercerita, bahwa pihaknya diajak rapat 30 Desember 2020 oleh tim komite BPH Migas, dan kemudian diputuskan tidak lagi mendapatkan BBM subsidi. “Ini ibaratnya menjadi vonis terberat tanpa proses pengadilan yang fair dan transparan,” jelasnya lagi.
Kata Khoiri melanjutkan ceritanya, dalam rapat dengan BPH Migas, Hubdat, Perhubungan Laut (Hubla) dan operator disampaikan bahwa angkutan penumpang Roro yang juga mengangkut barang yang bukan lintasan remote area tidak lagi mendapatkan alokasi.
“Kami keberatan dan menyampaikan bahwa di semua peraturan baik Perpres 191 maupun lainnya disebutkan bila kapal penumpang dalam negeri berhak mendapatkan alokasi BBM subsidi,” tegasnya.
Ketua umum Gapasdap juga menyatakan, selama ini angkutan penumpang Roro terbukti menjadi andalan rakyat yang tidak mampu membeli tiket pesawat terbang.
“Kapal ini juga terbukti merupakan real tol laut yang selama puluhan tahun telah membantu perekonomian masyarakat. Dan mampu mengendalikan disparitas harga kebutuhan antar wilayah di seluruh lintasan yang dilayani,” katanya lagi.
Sebenarnya, ucap Khoiri, selama ini BPH Migas sebagai Badan Pengatur sangat baik berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Gapasdap.
Khoiri berharap agar secepatnya ada revisi terhadap subsidi BBM untuk kapal angkutan RoRo anggota Gapasdap.
“Nanti agar semua anggota kami dapat terlayani dan tidak menjadi problem besar di awal tahun. Kami sangat berharap para anggota komite segera memberikan keputusan untuk merevisi kembali seperti sedia kala agar cita cita Presiden Jokowi untuk melayani konektivitas dan menjaga disparitas harga di seluruh kepulauan Nusantara bisa terwujud selamanya,” pintanya.
Khoiri menggambarkan bahwa selama ini, pihaknya selalu mengikuti aturan pemerintah, bahkan menjual tiket juga dengan harga ekonomi yang murah tentu dengan perhitungan harga BBM subsidi. “Kalau biaya membengkak tentu sangat sulit kami naikkan harga apalagi di saat resesi karena pandemi yang tak kunjung henti seperti ini. Namun kami tetap optimis melihat history BPH migas selama ini yang punya komitmen yang tinggi untuk melayani seluruh konsumen pengguna serta berkomunikasi sangat baik dengan semua pemangku kepentingan termasuk kementerian perhubungan, GAPASDAP dan operator lainnya,” katanya.
Khoiri yakin dan optimis dalam waktu dekat segera ada revisi perbaikan sebagaimana sedia kala. “Ini hanya perlu penjelasan lebih rinci dan perbaikan data serta informasi yang lebih menyeluruh. Dan kami optimis segera ada revisi perbaikan seperti sedia kala dalam beberapa hari mendatang,” tutup Khoiri.
Sementara itu, salah satu pengusaha pelayanan anggota Gapasdap yang terkena pencabutan subsidi BBM, kepada Ocean Week mengaku prihatin atas kebijakan yang diberlakukan oleh komite BPH Migas kali ini.
“Kapal-kapal saya yang beroperasi di wilayah perhubungan laut terkena pencabutan subsidi, alasannya karena kapal lebih banyak membawa barang. Meskipun kami membawa juga penumpang,” ujarnya tak mau disebut identitasnya, di Kantornya, di Jakarta Utara.
Dia juga mengatakan dengan pencabutan subsidi BBM ini, ada anggapan dari pebisnis sektor ini yang menilai adanya ketidak-adilan. “Kalau tidak diberikan subsidi ya semua nggak usah dikasih subsidi, jadi adil,” tuturnya.
Ketika masalah ini Ocean Week konfirmasikan ke pihak Perhubungan Laut (Kasubdit IV), Chairul Andrian lewat WhatsApp-nya, hingga berita ini ditulis belum memberikan jawaban. (***)
