Layanan pemanduan dan penundaan kapal di pelabuhan Tanjung Priok masih sering dikeluhkan pelayaran, karena adanya keterlambatan.
Padahal, permintaan layanan dari pelayaran kepada pihak pemanduan maupun penundaan sudah jauh-jauh waktu dilakukan. Dan mestinya pihak pengelola pandu dan tunda bisa leluasa merencanakan hal itu.
Namun sayang, meski sudah ada permohonan layanan tersebut, tetap saja perencanaannya kurang akurat, akibatnya pelayaran dirugikan karena keterlambatan tersebut.
Sebagai misal, pada tanggal 14 September 2020 lalu, dua kapal yakni MV. Iriana dan GH Black Caviar, harus terlambat sandar karena keterlambatan layanan tunda.
Ketika hal itu dikonfirmasikan kepada Capt. Supardi (Direktur PT Jasa Armada Indonesia/JAI), dijawab bahwa layanan tak ada terlambat.
“Pelayanan 24 jam / sehari, cuma 40 pelayanan, setiap 2 jam ada 4 pelayanan maka kebutuhan tunda 10, kapal tunda yang ada tadi malam(tanggal 14/9) hanya 11, mungkin mintanya banyak yang berbarengan, misalnya dalam jangka 2 jam ada permintaan pelayanan 6-7 kapal,” katanya berdiplomasi.
Supardi juga mengakui bahwa terkadang ada kesalahan teknis di lapangan. Tapi, sering pula kapal tunda nongkrong karena tak ada permintaan layanan.
Sementara itu, Capt. Teddy dari PT Pelindo II Cabang Tanjung Priok yang ditanya mengenai keterlambatan layanan tunda pandu, mengakui hal itu.
“Ya, ada beberapa keadaan rusak (kapal tunda-red), sebetulnya rusak ringan, butuh waktu beberapa jam saja untuk perbaikan. Hanya beberapa tunda bertepatan masuk dock, sehingga berbenturan dengan kebutuhan yang saat itu lagi diperlukan,” ujar Capt. Teddy.
Andre dari pelayaran BEN Line sempat mengeluhkan adanya keterlambatan layanan tunda pandu kepada dua kapal yang ditanganinya, yakni MV. Iriana dan GH Black Caviar baru-baru ini.
“Mereka sudah klarifikasi kenapa terjadi keterlambatan. Tapi kan kapal tidak datang dan berangkat tiba-tiba. Ini masalah perencanaan mereka,” ungkap Andre.
Sedangkan Munif (akrab disapa Ujang) dari pelayaran Bukit Merapin juga mengaku sangat prihatin dengan keterlambatan layanan pandu tunda di pelabuhan Priok ini.
“Kalau menurut saya harusnya ada 2 atau 3 pengelola yang melayani pandu tunda di Priok, jangan seperti sekarang ini monopoli jadi kami penguna jasa nggak ada pilihan. Sehingga kalau ada keterlambatan kami pelayaran hanya bisa pasrah saja, coba kalau ada kompetitornya,” ucapnya.
Salah satu ketua INSA Jaya bidang hukum ini juga mencontohkan bahwa di Banten, bukan hanya Pelindo saja yang melakukan layanan pandu tunda, namun ada operator yang lain juga seperti pandu tundanya Pemda Cilegon maupun KBS. “Kenapa disana (Banten) bisa, di Priok nggak bisa, apa bedanya. Mestinya pemerintah (Kemenhub) membuka ruang untuk pihak lain bisa untuk itu, sehingga ada kompetisi sehat,” kata Ujang.
Ketika masalah tersebut Ocean Week tanyakan kepada Subagiyo (direktur Kepelabuhanan Ditjen Hubla), dinyatakan bahwa kondisi itu dibenarkannya.
“Kondisi tersebut memang betul. Saat ini Kemenhub secara bertahap akan mengurangi dominasi PT. Pelindo dalam pelayanan pandu & tunda. Kita mulai di Tersus (terminal khusus),” katanya kepada Ocean Week, Rabu pagi.
Menurut dia, Ditjen Hubla juga sedang mengkaji reorganisasi unit kerja yang menangani pandu & tunda untuk disatukan dengan Dit. Navigasi, sehingga pada kondisi tertentu sesuai kebutuhan, pelayanan pemanduan dapat disupport oleh VTS.
Rencana Kemenhub itu mendapat apresiasi positif dari pelayaran. “Kalau pemerintah (Kemenhub) demikian, kami sangat mendukung, sehingga pelayaran tak selalu jadi korban,” ujar Ujang. (***)
