Tanggungjawab kenavigasian kedepan akan semakin besar dalam menjamin tersedianya serta terselenggaranya prasarana keselamatan pelayaran, mulai dari penyediaan alur pelayaran dan sistem perlintasan yang aman dan ekonomis, penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran yang cukup dan andal, penyelenggaraan Telekomunikasi Pelayaran Dan Telekomunikasi Marabahaya Pelayaran (GMDSS), Sistem Lalulintas Pelayaran (VTS), hingga penyelenggaraan Long Range Identification And Tracking System (LRIT) sesuai tuntutan regulasi internasional di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
Untuk dapat memenuhi tanggungjawab tersebut dan tantangan besar di bidang kenavigasian kedepannya, maka diperlukan SDM Kenavigasian yang unggul dan memiliki dedikasi yang tinggi baik di kantor pusat maupun di daerah, khususnya di lingkungan Instalasi Kenavigasian yang tersebar di seluruh Indonesia hingga ke wilayah-wilayah terpencil.
Demikian yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili oleh Direktur Kenavigasian,
Basar Antonius saat membuka acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kenavigasian pada hari ini, Rabu (28/8) di Semarang.
Menurutnya, penyelenggaraan Instalasi Kenavigasian harus dapat membentuk sinergi yang utuh bagi terciptanya keselamatan pelayaran di seluruh wilayah Perairan Indonesia.
Oleh karena itu peningkatan kemampuan dan pembinaan di bidang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Sarana Telekomunikasi Pelayaran, armada dan pangkalan Kenavigasian, serta di bidang survey hidrografi dan penataan alur dan perlintasan, mempunyai makna yang sama pentingnya dalam peningkatan keselamatan pelayaran di indonesia.
Peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang andal juga tidak dapat dikesampingkan dalam mewujudkan peningkatan keselamatan pelayaran. Untuk itu perlu dilaksanakan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia perhubungan melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan-pelatihan.
Sejalan dengan hal tersebut peningkatan kesejahteraan dan peluang untuk berkarir juga harus mendapatkan perhatian yang serius sehingga semangat mendedikasikan segala kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawanya sebagai insan perhubungan khususnya pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dapat dilaksanakan dengan baik.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Rakornis Kenavigasian, Dian Nurdiana mengatakan bahwa tujuan diadakannya Rakonis tersebut adalah untuk memberikan pembekalan sekaligus pencerahan kepada para peserta rakornis dalam rangka meningkatkan kompetensi, pelayanan dan kinerja sumber daya manusia (SDM) Kenavigasian seiring dengan perkembangan teknologi global.
Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan transportasi laut sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pelayaran, tidak mungkin dapat terwujud tanpa memiliki SDM Kenavigasian yang unggul untuk menjamin terwujudnya keselamatan pelayaran di seluruh wilayah Perairan Indonesia.
“Dengan Rakornis ini diharapkan agar terbentuk SDM Kenavigasian yang unggul yang bersinergi dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi kenavigasian guna menunjang keselamatan pelayaran di seluruh perairan wilayah Indonesia,” tutup Dian.
Sebagai informasi, Rapat Koordinasi Teknis Kenavigasian Tahun 2019 akan dimulai pelaksanaannya pada hari ini (28/8) hingga tiga hari kedepan, dengan mengambil tema “Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Guna Memperkuat Fungsi Instalasi Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kenavigasian Di Era Digitaliasasi”.
Hadir sebagai narasumber pada Rakornis tersebut antara lain adalah perwakilan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP), Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Rakornis dihadiri oleh para perwakilan peserta dari Kantor Distrik Navigasi Kelas I, Kantor Distrik Navigasi Kelas II, Kantor Distrik Navigasi Kelas III, serta undangan dari instansi terkait lainnya dengan total jumlah peserta sebanyak 130 orang.
Pada Rakornis 2019 ini juga dilaksanakan pembahasan komisi dengan materi Komisi A: kebutuhan formasi SDM kenavigasian, Komisi B : finalisasi naskah akademis KM. 30 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi sebagai syarat pengusulan 6 Distrik Navigasi menjadi PK-BLU dan persiapan tindak lanjut BLU dan Komisi C : peningkatan kesejahteraan dan pengembangan kompetensi SDM kenavigasian. (***)
