Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-1 Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) yang berlangsung selama dua hari (Jumat & Sabtu, 18-19/9) di Jakarta, telah ditutup, pada Sabtu siang.
Kegiatan yang dibuka oleh Capt. Antoni Arif Priadi (direktur Lala Hubla) Kemenhub tersebut berhasil membuat sejumlah rekomendasi yang ditujukan ke tiga kementerian yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Alhamdulillah, Rakernas Ginsi yang pertama dengan tema ‘Peran Importir Dalam Menopang Pertumbuhan Perekonomian Indonesia’ yang diikuti oleh seluruh pengurus di daerah berjalan dengan lancar. Kegiatan selama dua hari itu, telah ditutup pada Sabtu (19/9) dan menghasilkan beberapa rekomendasi yang akan kami sampaikan ke pemerintah,” kata Capt. Subandi, Ketua Umum GINSI kepada Ocean Week, Minggu pagi (20/9), di Jakarta.
Menurut Capt. Subandi, beberapa rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kemenhub adalah Setiap 2-3 bulan sekali Kemenhub agar mengadakan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan terkait kegiatan di pelabuhan.
Kemudian, Menertibkan biaya di luar pelabuhan yang sangat membebani seperti Biaya di agen pelayaran saat akan mengambil DO, seperti uang jaminan, biaya EHS (equipmen handling surcharges), EHM (equipmen handling maintenance). Biaya di depo empty yang sangat mahal seperti biaya LoLo, biaya perbaikan kontainer, biaya cleaning yang standardnya dalam us dollar. Lalu Biaya di linie 2 CFS untuk cargo yang LCL (less than cont load) sangat mahal, terkesan semaunya dan liar.
“Kami ingin memastikan supaya kerja 24/7 di pelabuhan berjalan sesuai yang di harapkan pemerintah dan pengguna jasa di pelabuhan,” ujarnya.
Sedangkan Rekomendasi yang ditujukan kepada Kemendag, kata Capt. Subandi meliputi, pertama, menjadikan Ginsi sebagai mitra strategis dalam membahas rancangan peraturan yang akan dibuat Kemendag sekaligus mensosialisasikan peraturan yang akan di berlakukan oleh Kemendag kepada pelaku udasa importasi/importir.
Kedua, Mengadakan rapat/seminar membahas implementasi dan permasalahan terkait kebijakan/peraturan yang dikeluarkan Kemendag.
“Ketiganya, membuka saluran pengaduan jika ada permasalahan yang terjadi akibat tafsir peraturan dilapangan,” katanya.
Sementara itu, rekomendasi untuk Kemenkeu bahwa GINSI meminta pemerintah serius untuk mengeluarkan peraturan yang ditujukan agar biaya logistik di Indonesia tidak tinggi.
Kemudian meminta agar bea dan cukai di pelabuhan laut dibekali peralatan pemeriksaan yang berteknologi tinggi, seperti pemeriksaan phisik dengan Hico Scan untuk percepatan pelayanan dan menghindari pertemuan secara phisik juga pemerasan oleh buruh saat pemeriksaan phisik jalur merah.
“Beberapa rekomendasi itulah yang berhasil dirumuskan dalam Rakernas pertama GINSI yang akan kami sampaikan ke pemerintah. Kami berharap, hasil rekomendasi tersebut dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan,” kata Subandi.
Sebelumnya, saat memberikan sambutan pembukaan Rakernas, mantan anggota DPRD DKI Jakarta ini menyampaikan bahwa Rakernas ini merupakan salah satu amanah yang mesti dilaksanakan, karena ini perintah AD/ART organisasi.
“Semoga dengan kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi semua pihak, bukan saja seluruh pengurus GINSI pusat maupun daerah, namun juga pemerintah,” katanya.
Dia juga menyatakan jika di tahun 2019 lalu, aktivitas impor nasional turut menyumbang devisa negara mencapai sekitar Rp. 209 triliun.
“Makanya kita jangan alergi dengan impor. Justru dengan adanya impor inilah sektor lain dapat ikut merasakan dan ikut berkembang. Misalnya pelabuhan, pelayaran, PBM, dan angkutan, serta yang lainnya,” jelas Subandi.
Karena itu Subandi minta kepada semua pengurus GINSI daerah untuk dapat menjelaskan semua itu kepada masyarakat luas, bahwa peran importir sangat besar untuk bangsa dan negara ini. Dan mampu menyumbang devisa hingga ratusan triliun rupiah. (***)
